Kepala Daerah Wajib Penuhi Janji Kampanye Meski Ada Efisiensi Anggaran

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Rabu , 12 Feb 2025 - 21:00

Pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas (Unand) Aidinil Zetra saat diwawancarai di Padang, Rabu (12/2/2025). -Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar), Aidinil Zetra, menegaskan bahwa kepala daerah terpilih tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi janji-janji politik mereka kepada masyarakat, meskipun dihadapkan dengan tantangan efisiensi anggaran.

Pernyataan ini disampaikan Aidinil dalam sebuah diskusi publik di Padang, Rabu (12/2/2025).

Menurut Aidinil, seorang kepala daerah dipilih oleh masyarakat karena memberikan harapan yang konkret untuk meningkatkan kualitas hidup, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, maupun penciptaan lapangan kerja.

Oleh karena itu, masyarakat sebagai konstituen akan tetap menagih janji-janji tersebut, tanpa mempertimbangkan kendala teknis seperti pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

"Sebagai pemimpin, janji politik yang disampaikan saat kampanye merupakan kontrak moral dengan rakyat. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk tidak menunaikan janji tersebut. Masyarakat memilih calon kepala daerah karena harapan yang dijanjikan, dan jika tidak ditepati, itu bisa dianggap sebagai cedera janji," ujar Aidinil Zetra.

Lebih lanjut, dosen Departemen Ilmu Politik Unand ini menyoroti pentingnya kreativitas kepala daerah dalam menghadapi situasi efisiensi anggaran.

Ia mendorong para pemimpin daerah untuk mencari sumber pendapatan baru, melakukan diversifikasi ekonomi, dan mengoptimalkan potensi lokal yang belum tergarap maksimal.

"Kepala daerah harus inovatif dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat. Optimalisasi potensi daerah, pengelolaan aset, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta bisa menjadi solusi untuk menutupi kekurangan anggaran," jelas Aidinil, yang juga merupakan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ia menambahkan, ketidakmampuan kepala daerah dalam merealisasikan janji-janji politik dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik dan elektabilitas politik di masa mendatang.

Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada karier politik individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap stabilitas pemerintahan di daerah tersebut.

kepala daerah wajib penuhi janji kampanye meski ada efisiensi anggaran                            koranpalpos.com - pengamat kebijakan publik dari universitas andalas (unand) sumatera barat (sumbar), aidinil zetra, menegaskan bahwa kepala daerah terpilih tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi janji-janji politik mereka kepada masyarakat, meskipun dihadapkan dengan tantangan efisiensi anggaran.
pernyataan ini disampaikan aidinil dalam sebuah diskusi publik di padang, rabu (12/2/2025).
menurut aidinil, seorang kepala daerah dipilih oleh masyarakat karena memberikan harapan yang konkret untuk meningkatkan kualitas hidup, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, maupun penciptaan lapangan kerja.
oleh karena itu, masyarakat sebagai konstituen akan tetap menagih janji-janji tersebut, tanpa mempertimbangkan kendala teknis seperti pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
baca juga:indonesia-turki sepakati 13 poin kerja sama 
baca juga:penderita diabetes dan obesitas rentan terkena jamur di kulit : begini penjelasannya !
"sebagai pemimpin, janji politik yang disampaikan saat kampanye merupakan kontrak moral dengan rakyat. pemangkasan anggaran bukan alasan untuk tidak menunaikan janji tersebut. masyarakat memilih calon kepala daerah karena harapan yang dijanjikan, dan jika tidak ditepati, itu bisa dianggap sebagai cedera janji," ujar aidinil zetra.
lebih lanjut, dosen departemen ilmu politik unand ini menyoroti pentingnya kreativitas kepala daerah dalam menghadapi situasi efisiensi anggaran.
ia mendorong para pemimpin daerah untuk mencari sumber pendapatan baru, melakukan diversifikasi ekonomi, dan mengoptimalkan potensi lokal yang belum tergarap maksimal.
"kepala daerah harus inovatif dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat. optimalisasi potensi daerah, pengelolaan aset, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta bisa menjadi solusi untuk menutupi kekurangan anggaran," jelas aidinil, yang juga merupakan alumni universiti kebangsaan malaysia.
baca juga:bnpt: tangani anak kasus terorisme dengan bersinergi 
baca juga:hasil evaluasi dkpp akan diserahkan ke pimpinan dpr 
ia menambahkan, ketidakmampuan kepala daerah dalam merealisasikan janji-janji politik dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik dan elektabilitas politik di masa mendatang.
kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada karier politik individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap stabilitas pemerintahan di daerah tersebut.
"kredibilitas seorang pemimpin sangat bergantung pada kemampuannya menepati janji. jika kepala daerah gagal memenuhi komitmen politiknya, masyarakat akan merasa dikhianati, yang pada akhirnya bisa memicu ketidakpuasan dan protes sosial," paparnya.
di sisi lain, aidinil juga mengapresiasi beberapa kepala daerah di indonesia yang mampu menjaga komitmen politik mereka meskipun menghadapi tantangan fiskal yang berat.
baca juga:pastikan efisiensi tak potong ‘otot’ : terkait penggerak pemerintahan !
baca juga:bkn manfaatkan penelitian brin : desain profil asn 20 tahun ke depan
menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa dengan manajemen anggaran yang efektif dan inovasi kebijakan, janji politik tetap bisa direalisasikan.
"ada kepala daerah yang mampu berinovasi, mengalokasikan anggaran secara efisien, dan tetap menjaga program prioritas mereka berjalan. ini soal bagaimana pemimpin bisa berpikir kreatif dan strategis," tambahnya.
dalam diskusi tersebut, aidinil juga menyinggung pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan sejauh mana realisasi program yang dijanjikan.
"transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. kepala daerah harus membuka akses informasi terkait anggaran dan kinerja pemerintahannya kepada masyarakat," tegas aidinil.
sementara itu, sejumlah peserta diskusi yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan mahasiswa turut menyampaikan pandangan mereka.
mereka sepakat bahwa kepala daerah harus mengedepankan integritas dan komitmen politik, serta tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk mengabaikan aspirasi rakyat.
"kami berharap para pemimpin daerah tidak hanya fokus pada retorika politik saat kampanye, tetapi benar-benar memiliki rencana aksi yang jelas untuk merealisasikan janji-janjinya," ujar salah satu peserta diskusi.
aidinil menutup diskusi dengan mengajak semua pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk terus mengawasi kinerja kepala daerah dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
ia percaya bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia akademik dapat menciptakan perubahan positif bagi pembangunan daerah.
"pemerintahan yang efektif bukan hanya bergantung pada pemimpinnya, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan konstruktif. dengan demikian, janji politik tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan untuk kesejahteraan bersama," pungkasnya.
dengan demikian, diskusi ini menjadi pengingat bahwa komitmen politik bukan sekadar formalitas kampanye, melainkan janji nyata yang harus diwujudkan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 13 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan