Kabar Baik untuk Petani : Harga Gabah pada Masa Panen Tidak Boleh Turun dari HPP Rp6.500 per Kilogram !

Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas penyimpanan melalui pembangunan gudang-gudang baru yang didanai dari anggaran sebesar Rp16,6 triliun.

Gudang ini diharapkan mampu menampung surplus hasil panen, sehingga dapat mencegah anjloknya harga saat panen raya.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat sistem logistik pangan nasional dengan meningkatkan efisiensi distribusi dari produsen ke konsumen.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang seringkali menjadi salah satu faktor penyebab tingginya harga pangan di tingkat konsumen.

Kebijakan pemerintah ini mendapat sambutan positif dari para petani di berbagai daerah.

Salah satu petani di Karawang, Jawa Barat, Sutrisno (45), mengaku lega dengan adanya jaminan harga minimal Rp6.500 per kilogram.

Menurutnya, harga tersebut cukup menguntungkan dan bisa menutupi biaya produksi yang semakin tinggi.

“Dengan harga Rp6.500 per kilogram, kami merasa lebih tenang. Tidak khawatir lagi kalau harga gabah anjlok saat panen raya. Semoga pemerintah benar-benar mengawasi implementasinya di lapangan,” kata Sutrisno.

Namun, ada juga petani yang berharap agar pemerintah tidak hanya menetapkan HPP tetapi juga memastikan bahwa Bulog dan pihak terkait benar-benar menyerap gabah sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Mereka mengkhawatirkan praktik-praktik di lapangan yang bisa menyebabkan harga jatuh di bawah HPP, terutama jika ada tengkulak yang memainkan harga.

Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan luas, pelaksanaannya di lapangan tetap menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur dan logistik di beberapa daerah, yang dapat menghambat distribusi dan penyerapan gabah.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pertanian perlu diperkuat untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.

Pengamat pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Sumarno, menilai bahwa kebijakan HPP yang stabil sangat penting untuk menjaga kesejahteraan petani.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus didukung dengan sistem pengawasan yang ketat.