Dasco : Tidak Ada Rencana Pemotongan Gaji ke-13 ASN, Meski Ada Instruksi Efisiensi Anggaran !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Jumat , 07 Feb 2025 - 21:27

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).-Foto: Antara-

Dasco menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan gaji ke-13 ASN tetap dibayarkan sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. "Kalau gaji 13 itu hal yang penting untuk dianggarkan," lanjut Dasco menegaskan.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, yang menegaskan bahwa baik tunjangan hari raya (THR) maupun gaji ke-13 bagi ASN sudah dianggarkan oleh pemerintah.

"Sudah dianggarkan," kata Purwadi saat dikonfirmasi oleh wartawan di Jakarta pada Jumat (7/2).

Selain itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut memberikan kepastian bahwa gaji ke-13 dan 14 (THR) bagi ASN tetap akan dibayarkan sesuai hak mereka.

"Gaji ke-13 dan THR itu merupakan hak dari pegawai negeri, dan itu akan tetap dibayarkan," kata Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO Jakarta.

Hasan juga menambahkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan pernyataan yang sejalan dengan hal ini, yang semakin mempertegas bahwa kedua tunjangan tersebut tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan sinyal positif terkait pembayaran gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman lebih lanjut mengenai perkembangan pembayaran gaji tersebut.

"Insyaallah (cair)," kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta pada Kamis (6/2). Pernyataan ini memberikan harapan kepada ASN bahwa hak mereka tetap akan dipenuhi meskipun ada instruksi penghematan anggaran dari Presiden.

dasco  : tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13 asn, meski ada instruksi efisiensi anggaran !                            koranpalpos.com - wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk memotong gaji ke-13 aparatur sipil negara (asn) meskipun ada instruksi dari presiden prabowo subianto untuk melakukan efisiensi anggaran di setiap kementerian dan lembaga.
pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat terkait potensi pemotongan gaji asn di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
"sebenarnya memang tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13," ujar dasco saat ditemui di kompleks parlemen, senayan, jakarta, pada jumat (7/2).
ia menjelaskan bahwa instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025 hanya akan diterapkan pada hal-hal tertentu yang dianggap perlu untuk dilakukan efisiensi.
baca juga:kpud resmi tetapkan edison - sumarni sebagai bupati/wabup muara enim terpilih 2025-2030
baca juga:dasco ngaku belum tahu menteri tak seirama di kabinet ditegur atau dicopot
dasco menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak menyasar pada gaji asn, yang dianggap sebagai hal urgen yang tidak seharusnya dipotong.
dasco mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran yang diinstruksikan presiden prabowo subianto berfokus pada pengurangan belanja yang tidak mendesak dan tidak terlalu esensial.
menurutnya, hal-hal yang dianggap tidak urgen dan dapat disesuaikan anggarannya akan dipangkas, namun gaji asn tetap menjadi prioritas untuk dipenuhi.
"karena efisiensi-efisiensi yang dilakukan itu hanya untuk mencakup beberapa hal yang memang mesti diefisiensi dan sebenarnya tidak hal yang urgen untuk dianggarkan," jelas dasco.
baca juga:tak permasalahkan pejabat gunakan transportasi umum
baca juga:mulai operasikan plbn serasan di natuna 
dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku di pemerintah tidak akan mempengaruhi hak-hak asn yang sudah diatur, termasuk gaji ke-13.
gaji ke-13 bagi asn, yang merupakan tunjangan tahunan yang diberikan menjelang lebaran, merupakan salah satu penghasilan penting yang tidak bisa diabaikan.
dasco menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan gaji ke-13 asn tetap dibayarkan sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. "kalau gaji 13 itu hal yang penting untuk dianggarkan," lanjut dasco menegaskan.
 baca juga:ambang batas parlemen sebaiknya dipertahankan
baca juga:akademisi sebut pelantikan kepala daerah idealnya usai lebaran 
pernyataan senada juga disampaikan oleh wakil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), purwadi arianto, yang menegaskan bahwa baik tunjangan hari raya (thr) maupun gaji ke-13 bagi asn sudah dianggarkan oleh pemerintah.
"sudah dianggarkan," kata purwadi saat dikonfirmasi oleh wartawan di jakarta pada jumat (7/2).
selain itu, kepala kantor komunikasi kepresidenan, hasan nasbi, turut memberikan kepastian bahwa gaji ke-13 dan 14 (thr) bagi asn tetap akan dibayarkan sesuai hak mereka.
baca juga:evaluasi pelaksanaan seleksi cpns dan pppk tahap 1 2024
baca juga:edison-sumarni akan dilantik 20 februari 2025 
"gaji ke-13 dan thr itu merupakan hak dari pegawai negeri, dan itu akan tetap dibayarkan," kata hasan saat memberikan keterangan di kantor pco jakarta.
hasan juga menambahkan bahwa menteri keuangan sri mulyani telah memberikan pernyataan yang sejalan dengan hal ini, yang semakin mempertegas bahwa kedua tunjangan tersebut tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran.
menteri keuangan sri mulyani indrawati juga memberikan sinyal positif terkait pembayaran gaji ke-13 dan 14 bagi asn.
ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman lebih lanjut mengenai perkembangan pembayaran gaji tersebut.
baca juga:ambang batas parlemen sebaiknya dipertahankan
baca juga:akademisi sebut pelantikan kepala daerah idealnya usai lebaran 
"insyaallah (cair)," kata sri mulyani saat ditemui di jakarta pada kamis (6/2). pernyataan ini memberikan harapan kepada asn bahwa hak mereka tetap akan dipenuhi meskipun ada instruksi penghematan anggaran dari presiden.
sri mulyani sebelumnya telah menandatangani instruksi presiden yang meminta efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025.
efisiensi ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran dan memprioritaskan penggunaan dana untuk sektor-sektor yang lebih mendesak dan penting.
baca juga:evaluasi pelaksanaan seleksi cpns dan pppk tahap 1 2024
baca juga:edison-sumarni akan dilantik 20 februari 2025 
namun, seperti yang telah ditegaskan oleh berbagai pihak, kebijakan efisiensi tersebut tidak akan menyasar pada belanja pegawai dan bantuan sosial.
instruksi presiden republik indonesia nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan pada awal tahun ini menyarankan pengurangan anggaran pemerintah untuk tahun anggaran 2025 sebesar rp306,69 triliun.
rinciannya, anggaran untuk kementerian/lembaga diminta untuk diefisiensikan sebesar rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah akan dipangkas sebesar rp50,59 triliun.
dalam surat yang diterbitkan oleh menteri keuangan sri mulyani, terdapat 16 pos belanja yang harus mengalami pengurangan anggaran dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 hingga 90 persen.
baca juga:evaluasi pelaksanaan seleksi cpns dan pppk tahap 1 2024
baca juga:sengketa pilkada palembang berakhir : ratu dewa – prima salam segera dilantik !
namun, penting untuk dicatat bahwa dalam surat tersebut, sri mulyani secara tegas menyebutkan bahwa rencana efisiensi ini tidak termasuk belanja pegawai, seperti gaji asn, maupun anggaran untuk bantuan sosial.
dengan kata lain, meskipun ada upaya penghematan di berbagai sektor, hak-hak pegawai negeri seperti gaji tetap akan dipenuhi.
sri mulyani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini akan difokuskan pada sektor-sektor yang tidak terlalu esensial dan yang anggarannya dapat disesuaikan tanpa mempengaruhi program-program vital untuk masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan yang berusaha menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran yang efisien dan pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk asn.
 baca juga:teken kerjasama untuk pengawasan perizinan
baca juga:komisi ii dpr : perlu pisahkan dkpp dari kemendagri dalam revisi uu pemilu 
kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global.
pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan anggaran yang besar untuk berbagai sektor pembangunan dengan upaya penghematan yang perlu dilakukan agar defisit anggaran tidak membengkak.
meski ada kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah berkomitmen untuk tidak mengorbankan hak-hak dasar asn, yang selama ini telah diatur dalam undang-undang. gaji ke-13 dan thr menjadi bagian dari penghasilan penting bagi asn, khususnya menjelang hari raya idul fitri.
baca juga:ksal ingin tingkatkan pemetaan laut
baca juga:presiden prabowo instruksikan aktifkan kembali pengecer lpg 3 kg 
dengan adanya klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk sri mulyani dan dasco, masyarakat dapat merasa tenang bahwa gaji dan tunjangan ini akan tetap dibayarkan sesuai jadwal.
sebagai penutup, keputusan pemerintah untuk tetap memastikan gaji ke-13 dan 14 bagi asn dibayarkan menjadi bukti komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak pegawai negeri meskipun ada upaya efisiensi anggaran.
masyarakat, khususnya asn, diharapkan tidak khawatir dengan informasi yang beredar mengenai pemotongan gaji, karena kebijakan ini tidak akan mempengaruhi tunjangan yang sudah dianggarkan.
baca juga:mk putuskan nasib 158 sengketa pilkada hari ini : lanjut atau gugur ?
baca juga:partisipasi pemilih pilgub 71,39 persen, pilbup 74,41 persen 
pemerintah akan terus melakukan upaya penghematan anggaran dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang lebih prioritas, namun tetap memperhatikan kesejahteraan asn dan masyarakat secara umum. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan