Hapus Kegiatan tak Bermanfaat : Pemprov Sumsel Jalankan Efisiensi Anggaran 2025 !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 06 Feb 2025 - 20:23

Ilustrasi efisiensi anggaran.-Foto : Istimewa-

KORANPALPOS.COM – Kebijakan pemerintah pusat atau presiden Prabowo terkait penekanan efisiensi anggaran.

Dimana kegiatan penggunaan anggaran yang tidak tidak efisien dan efektif atau dengan kata lain cenderung tak bermanfaat dikurangi bahkan dihapus, direspon cepat pemerintah daerah dengan melakukan hal yang sama.

Seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mendukung kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun 2025.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi di Palembang, Kamis, mengatakan pihaknya telah menyosialisasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 perihal efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumsel.

"Terkait dengan efisiensi, anggaran yang ada akan dikaji ulang. Akan dilihat mana anggaran yang bisa dilakukan efisiensi," katanya.

Ia menjelaskan pihaknya akan mengkaji ulang anggaran , seperti perjalanan dinas yang tidak diperlukan di potong atau dikurangi dan lain-lain.

Kemudian, mengurangi kegiatan seremonial dan hal-hal yang belum prioritas, dan juga penggunaan pendingin ruangan di kantor itu akan disesuaikan.

"Nanti, kami akan membuat surat edaran (SE). Tentunya Pemerintah Provinsi Sumsel mendukung kebijakan yang dibuat Pemerintah pusat," kata Elen.

Langkah Pemprov Sumsel yang akan melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025 mendapat beragam tanggapan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut.

Kebijakan ini, yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak prioritas, dinilai membawa dampak langsung bagi kinerja ASN.

hapus kegiatan tak bermanfaat : pemprov sumsel jalankan efisiensi anggaran 2025 !                            koranpalpos.com – kebijakan pemerintah pusat atau presiden prabowo terkait penekanan efisiensi anggaran.
dimana kegiatan penggunaan anggaran yang tidak tidak efisien dan efektif atau dengan kata lain cenderung tak bermanfaat dikurangi bahkan dihapus, direspon cepat pemerintah daerah dengan melakukan hal yang sama.
seperti pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan (sumsel) mendukung kebijakan efisiensi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) pada tahun 2025.
pj gubernur sumsel elen setiadi di palembang, kamis, mengatakan pihaknya telah menyosialisasikan instruksi presiden (inpres) no. 1 tahun 2025 perihal efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025, kepada organisasi perangkat daerah (opd) di sumsel.
baca juga:pt timah pecat pegawai yang viral hina honorer dengan bpjs kesehatan
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 6 februari 2025 : sedia payung dan jas sebelum hujan, waspada cuaca ekstrem !
"terkait dengan efisiensi, anggaran yang ada akan dikaji ulang. akan dilihat mana anggaran yang bisa dilakukan efisiensi," katanya.
ia menjelaskan pihaknya akan mengkaji ulang anggaran , seperti perjalanan dinas yang tidak diperlukan di potong atau dikurangi dan lain-lain.
kemudian, mengurangi kegiatan seremonial dan hal-hal yang belum prioritas, dan juga penggunaan pendingin ruangan di kantor itu akan disesuaikan.
"nanti, kami akan membuat surat edaran (se). tentunya pemerintah provinsi sumsel mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah pusat," kata elen.
baca juga:kemendes pangkas anggaran rp1,03 triliun untuk efisiensi 
baca juga:palembang kota termacet ke-8 di asia tenggara : kasatlantas polrestabes palembang bantah hasil survei !
langkah pemprov sumsel yang akan melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025 mendapat beragam tanggapan dari aparatur sipil negara (asn) di daerah tersebut.
kebijakan ini, yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak prioritas, dinilai membawa dampak langsung bagi kinerja asn.
salah satu asn di dinas pendidikan sumsel  mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemprov sumsel.
"saya mendukung langkah ini jika tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. penghematan anggaran di perjalanan dinas atau kegiatan seremonial tentu akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak," ujarnya, kamis (6/2).
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 4 februari 2025 : hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian besar kota di indonesia !
baca juga:palembang kota termacet ke-8 di asia tenggara : kasatlantas polrestabes palembang bantah hasil survei !
namun dirinya juga berharap agar kebijakan efisiensi ini tidak mengganggu kinerja asn yang langsung terlibat dalam pelayanan kepada masyarakat.
"harapannya, pengurangan anggaran tidak mempengaruhi gaji dan fasilitas yang mendukung pekerjaan kami. kami siap beradaptasi, namun tetap berharap fasilitas yang menunjang tugas kami tetap tersedia," lanjutnya.
senada dengan itu, hn, di pemprov sumsel lainnya, menyatakan bahwa meski efisiensi belanja penting, namun perlu diperhatikan juga kesejahteraan asn yang bekerja keras.
"jika penghematan ini berimbas pada pengurangan kegiatan, tentunya akan sedikit menghambat perkembangan profesional asn itu sendiri. 'namun, jika penghematan ini digunakan untuk kebutuhan yang lebih urgent dan bermanfaat bagi masyarakat, tentu saya sangat setuju," ujarnya. 
baca juga:palembang kota termacet ke-8 di asia tenggara : kasatlantas polrestabes palembang bantah hasil survei !
baca juga:dari ppdb ke spmb : reformasi pendidikan indonesia ! 
di sisi lain, beberapa asn di lingkungan pemprov sumsel juga mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak efisiensi terhadap tunjangan atau fasilitas yang mereka terima.
"tentu saya merasa cemas, apalagi jika penghematan anggaran dilakukan tanpa memerhatikan dampaknya bagi kesejahteraan pegawai. saya berharap, dalam hal ini, pemerintah tetap memperhatikan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan internal asn," kata asn yang lain. 
disisi lain kebijakan efisiensi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025 yang diterapkan pemprov sumsel ini juga mendapat berbagai tanggapan dari warga.
banyak yang berharap kebijakan ini dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih bijak dan berdampak positif pada pelayanan publik.
een, salah seorang warga kota palembang mengungkapkan, dukungannya terhadap langkah pemprov yang mengkaji ulang anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
"saya setuju dengan penghematan di sektor-sektor yang tidak mendesak. ini akan mengurangi pemborosan dan bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian," ujarnya.
sedangkan, tedi, seorang pebisnis di kota palembang, mengungkapkan, harapannya agar efisiensi anggaran juga berdampak pada pengurangan birokrasi yang rumit.
"pemerintah harus fokus pada program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan fasilitas kesehatan. semoga kebijakan ini bisa mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat," harapnya.
tak hanya itu, warga lainnya, ari, warga muara enim berharap agar pemprov sumsel lebih transparan dalam melaksanakan efisiensi anggaran.
"harapan saya dari kebijakan efisiensi ini, akan benar-benar bisa digunakan untuk pembangunan dan jangan sampai hanya mengurangi anggaran yang tidak tepat sasaran," katanya.
sejumlah warga merasa khawatir dengan kemungkinan pengurangan anggaran untuk program sosial.
"yang terpenting pemprov dapat menjaga keseimbangan antara penghematan dan tetap memberikan perhatian pada kebutuhan dasar masyarakat, "tandas ramju, salah seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di palembang. 
sebelumnya, menteri keuangan (menkeu) ri sri mulyani indrawati menerbitkan surat nomor s-37/mk.02/2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan apbn 2025, yang merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden (inpres) nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd 2025.dalam inpres tersebut, presiden ri prabowo subianto meminta penghematan anggaran hingga rp306,69 triliun. sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (k/l), presiden prabowo memerintahkan efisiensi sebesar rp256,1 triliun.
lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per k/l.
hal ini pun membuat setiap k/l harus merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor s-37/mk.02/2025 tersebut.
setelah itu, usulan revisi anggaran setiap k/l itu diserahkan ke dpr untuk disetujui dan nantinya akan diserahkan kembali ke kementerian keuangan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan