Putusan Dismissal Pilkada di MK Rampung : 40 Gugatan Lolos, 270 Kandas di Tahap Awal !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Kamis , 06 Feb 2025 - 08:20

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta-Foto : Dokumen Palpos-

3. Bupati Pesawaran (20/PHPU.BUP-XXIII/2025)

4. Bupati Mimika (272/PHPU.BUP-XXIII/2025)

5. Wali Kota Banjarbaru (05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)

6. Bupati Aceh Timur (44/PHPU.BUP-XXIII/2025)

7. Gubernur Bangka Belitung (266/PHPU.GUB-XXIII/2025)

8. Bupati Bangka Barat (99/PHPU.BUP-XXIII/2025)

9. Bupati Pasaman (02/PHPU.BUP-XXIII/2025)

10 Bupati Lamandau (96/PHPU.BUP-XXIII/2025)

11. Wali Kota Palopo (168/PHPU.WAKO-XXIII/2025)

12. Wali Kota Sabang (47/PHPU.WAKO-XXIII/2025)

13. Bupati Gorontalo Utara (55/PHPU.BUP-XXIII/2025)

14. Bupati Pasaman Barat (43/PHPU.BUP-XXIII/2025)

15. Bupati Bengkulu Selatan (68/PHPU.BUP-XXIII/2025)

16. Bupati Empat Lawang (24/PHPU.BUP-XXIII/2025)

17. Bupati Banggai (171/PHPU.BUP-XXIII/2025)

putusan dismissal pilkada di mk rampung : 40 gugatan lolos, 270 kandas di tahap awal !                            koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) telah merampungkan tahapan putusan dismissal dalam sengketa hasil pilkada serentak 2024 pada 4-5 februari 2025.
dalam dua hari persidangan yang dibagi menjadi tiga sesi per hari, mk menangani 310 gugatan yang masuk.
dari jumlah tersebut, hanya 40 perkara yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap persidangan pembuktian, sedangkan 270 gugatan lainnya kandas.
baca juga:mk putuskan 58 sengketa pilkada 2024 : 52 gugur, 6 lanjut ke pembuktian !
baca juga:mk tolak gugatan phpu pilkada oku : teddy-marjito harapan baru masyarakat oku !
sidang dimulai pada selasa (4/2/2025), dengan mk membagi persidangan menjadi tiga sesi:
sesi i: dari 58 gugatan yang diperiksa, hanya 6 perkara yang dinyatakan dapat dilanjutkan, sementara 52 gugatan dihentikan.
sesi ii: sebanyak 54 gugatan diperiksa, dengan 47 perkara ditolak dan hanya 7 yang lolos ke tahap berikutnya.
baca juga:sengketa pilkada palembang berakhir : ratu dewa – prima salam segera dilantik !
baca juga:mk tolak gugatan sengketa pilkada ogan komering ulu
sesi iii: mk membacakan 39 putusan dismissal, dan 7 perkara berhasil melaju ke tahap pembuktian.
pada rabu (5/2/2025), pola yang sama terjadi:
sesi i: 49 perkara diperiksa, dengan 7 perkara dilanjutkan dan 42 gugatan gugur.
baca juga:edison-sumarni akan dilantik 20 februari 2025 
baca juga:partisipasi pemilih pilgub 71,39 persen, pilbup 74,41 persen 
sesi ii: dari 55 perkara, hanya 7 yang diteruskan, sementara 48 lainnya dihentikan.
sesi iii: mk merampungkan 42 pembacaan putusan dismissal, dan 6 perkara dinyatakan layak untuk berlanjut ke sidang pembuktian.
“yang dipanggil untuk persidangan kali ini sejumlah 48 perkara. sebanyak 42 perkara telah dibacakan putusan dan ketetapan.
baca juga:akademisi sebut pelantikan kepala daerah idealnya usai lebaran 
baca juga:mk putuskan nasib 158 sengketa pilkada hari ini : lanjut atau gugur ?
ada 6 perkara yang belum dibacakan,” ujar hakim konstitusi arief hidayat sebelum menutup persidangan.
mayoritas gugatan ditolak karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. beberapa alasan umum meliputi:
1. kurangnya bukti yang kuat: banyak gugatan tidak disertai bukti yang cukup untuk mendukung klaim kecurangan.
2. ketidaksesuaian prosedural: beberapa permohonan tidak memenuhi tenggat waktu atau prosedur administratif yang ditetapkan mk.
3. tidak signifikan mempengaruhi hasil: mk menilai bahwa dugaan pelanggaran yang diajukan tidak berdampak signifikan pada hasil perolehan suara.
daftar gugatan yang lolos ke tahap pembuktian
hari pertama (selasa, 4 februari 2025)
1. bupati tasikmalaya (132/phpu.bup-xxiii/2025)
2. bupati magetan (30/phpu.bup-xxiii/2025)
3. bupati pesawaran (20/phpu.bup-xxiii/2025)
4. bupati mimika (272/phpu.bup-xxiii/2025)
5. wali kota banjarbaru (05/phpu.wako-xxiii/2025)
6. bupati aceh timur (44/phpu.bup-xxiii/2025)
7. gubernur bangka belitung (266/phpu.gub-xxiii/2025)
8. bupati bangka barat (99/phpu.bup-xxiii/2025)
9. bupati pasaman (02/phpu.bup-xxiii/2025)
10 bupati lamandau (96/phpu.bup-xxiii/2025)
11. wali kota palopo (168/phpu.wako-xxiii/2025)
12. wali kota sabang (47/phpu.wako-xxiii/2025)
13. bupati gorontalo utara (55/phpu.bup-xxiii/2025)
14. bupati pasaman barat (43/phpu.bup-xxiii/2025)
15. bupati bengkulu selatan (68/phpu.bup-xxiii/2025)
16. bupati empat lawang (24/phpu.bup-xxiii/2025)
17. bupati banggai (171/phpu.bup-xxiii/2025)
18. bupati bungo (173/phpu.bup-xxiii/2025)
19. bupati serang (70/phpu.bup-xxiii/2025)
20. bupati parigi moutong (75/phpu.bup-xxiii/2025)
hari kedua (rabu, 5 februari 2025)
1. bupati mandailing natal (32/phpu.bup-xxiii/2025)
2. bupati boven digoel (260/phpu.bup-xxiii/2025)
3. gubernur papua pegunungan (293/phpu.gub-xxiii/2025)
4. gubernur papua (304/phpu.gub-xxiii/2025)
5. bupati jayapura (274/phpu.bup-xxiii/2025)
6. bupati puncak (283/phpu.bup-xxiii/2025)
7. bupati puncak jaya (305/phpu.bup-xxiii/2025)
8. bupati kutai kartanegara (195/phpu.bup-xxiii/2025)
9. bupati barito utara (28/phpu.bup-xxiii/2025)
10. bupati siak (73/phpu.bup-xxiii/2025)
11. bupati berau (81/phpu.bup-xxiii/2025)
12. bupati pamekasan (183/phpu.bup-xxiii/2025)
13. bupati halmahera utara (93/phpu.bup-xxiii/2025)
14. bupati belu (100/phpu.bup-xxiii/2025)
15. bupati pulau taliabu (267/phpu.bup-xxiii/2025)
16. bupati buton tengah (04/phpu.bup-xxiii/2025)
17. bupati kepulauan talaud (51/phpu.bup-xxiii/2025)
18. bupati mahakam ulu (224/phpu.bup-xxiii/2025)
19. bupati jeneponto (232/phpu.bup-xxiii/2025)
20. bupati buru (174/phpu.bup-xxiii/2025)
perkara yang lolos akan memasuki tahap persidangan pembuktian.
pada tahap ini, para pihak diharuskan menghadirkan bukti tambahan yang relevan, termasuk saksi, dokumen, dan ahli jika diperlukan.
sidang pembuktian dijadwalkan mulai pekan depan dengan pengawasan ketat dari mk untuk memastikan transparansi dan keadilan.
mk mengimbau semua pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menghormati proses hukum dan menjaga ketertiban selama berlangsungnya persidangan.
“kami berharap para pihak dapat menunjukkan sikap profesional dan menghormati putusan yang akan diambil nanti.
proses ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana menjaga integritas demokrasi kita,” tutup hakim arief hidayat.
dengan rampungnya putusan dismissal ini, mk menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara transparan, adil, dan cepat, demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 6 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan