Kades di Lahat Mulai Ngeri-ngeri Sedap

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Minggu , 26 Jan 2025 - 20:15

Tim Penyidik Kejari Lahat meminta keterangan seluruh kepala desa.-Foto : ANTARA -

Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat, termasuk kepala desa, harus dimintai keterangan untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.

"Kami berharap dengan memeriksa seluruh kepala desa yang terlibat, kami bisa menemukan titik terang mengenai siapa yang paling bertanggung jawab dalam kegiatan yang diduga fiktif ini," lanjut Toto.

Toto menekankan bahwa penyidikan ini bukan hanya bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Lahat, tetapi juga untuk memastikan bahwa kerugian keuangan negara akibat kasus ini dapat dikembalikan.

Ia menegaskan bahwa Kejari Lahat berkomitmen untuk melaksanakan proses hukum dengan transparan dan profesional demi kepentingan masyarakat.

"Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberantas korupsi di Kabupaten Lahat. Selain itu, kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat kegiatan yang tidak sah ini," ujarnya.

Meskipun sudah ada sejumlah kepala desa yang diperiksa, Kejaksaan Lahat masih memfokuskan pada pengumpulan bukti dan klarifikasi lebih lanjut dari saksi-saksi terkait.

Hal ini bertujuan agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan jelas dan tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban.

Kasus dugaan korupsi dalam pembuatan peta desa tahun anggaran 2023 bermula dari temuan adanya proyek pembuatan peta desa yang diduga tidak dilaksanakan dengan benar.

Dalam proyek ini, terdapat indikasi bahwa sejumlah desa mengajukan laporan mengenai pelaksanaan pembuatan peta desa yang tidak sesuai dengan prosedur.

Bahkan, ada dugaan bahwa sebagian besar kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk mendukung pembuatan peta desa, seperti survei dan pemetaan lapangan, tidak terlaksana sama sekali.

Kasus ini pertama kali mencuat ketika masyarakat dan sejumlah pihak di Kabupaten Lahat melaporkan adanya kejanggalan dalam laporan penggunaan anggaran pembuatan peta desa.

kades di lahat mulai ngeri-ngeri sedap                             lahat - kejaksaan negeri (kejari) lahat, sumatera selatan, terus berupaya mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan fiktif pembuatan peta desa pada tahun anggaran 2023.
untuk itu, pihak kejaksaan meminta keterangan dari seluruh kepala desa di wilayah kabupaten lahat sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.
kepala kejari lahat, toto roedianto, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap para kepala desa ini merupakan langkah penting dalam rangkaian penyidikan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.
toto menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan secara bertahap untuk memastikan pengumpulan bukti yang valid dan cukup, guna membuktikan apakah ada penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan tersebut.
baca juga:produksi lpg pep prabumulih field meningkat 33 persen : diprediksi mampu kurangi impor lpg
baca juga:belum ada lonjakan penumpang kereta api saat liburan imlex dan isra mikraj
"untuk menangani kasus ini kami meminta keterangan seluruh kepala desa di wilayah kabupaten lahat. proses ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembuatan peta desa fiktif tersebut," ungkap toto, pada jumat (24/1) di lahat.
pemeriksaan terhadap kepala desa ini merupakan bagian dari serangkaian langkah yang diambil oleh tim penyidik kejari lahat dalam menangani kasus dugaan korupsi.
sebelumnya, pada 22 januari 2025, kejari lahat telah memeriksa 50 saksi tambahan dalam kasus ini.
dengan total 190 orang saksi yang telah diperiksa hingga kini, pihak kejaksaan berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya.
baca juga:muba komitmen jaga kelestarian ekosistem : wujudkan ketahanan pangan di musi banyuasin
baca juga:parkir di area fasilitas gor : dewan tegur sopir truk !
toto roedianto menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap kepala desa dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pembuatan peta desa pada tahun anggaran 2023.
menurutnya, ada dugaan bahwa sejumlah kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan bahkan diduga fiktif, yang merugikan keuangan negara.
oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat, termasuk kepala desa, harus dimintai keterangan untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.
"kami berharap dengan memeriksa seluruh kepala desa yang terlibat, kami bisa menemukan titik terang mengenai siapa yang paling bertanggung jawab dalam kegiatan yang diduga fiktif ini," lanjut toto.
 baca juga:semen baturaja sumbang 120 kantong darah ke pmi di bulan k3 nasional
baca juga:muba komitmen jaga kelestarian ekosistem : wujudkan ketahanan pangan di musi banyuasin
toto menekankan bahwa penyidikan ini bukan hanya bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi di kabupaten lahat, tetapi juga untuk memastikan bahwa kerugian keuangan negara akibat kasus ini dapat dikembalikan.
ia menegaskan bahwa kejari lahat berkomitmen untuk melaksanakan proses hukum dengan transparan dan profesional demi kepentingan masyarakat.
"ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberantas korupsi di kabupaten lahat. selain itu, kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat kegiatan yang tidak sah ini," ujarnya.
meskipun sudah ada sejumlah kepala desa yang diperiksa, kejaksaan lahat masih memfokuskan pada pengumpulan bukti dan klarifikasi lebih lanjut dari saksi-saksi terkait.
baca juga:parkir di area fasilitas gor : dewan tegur sopir truk !
baca juga:kim sumsel dan jbi salurkan bibit tanaman hijau untuk urban farming
hal ini bertujuan agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan jelas dan tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban.
kasus dugaan korupsi dalam pembuatan peta desa tahun anggaran 2023 bermula dari temuan adanya proyek pembuatan peta desa yang diduga tidak dilaksanakan dengan benar.
dalam proyek ini, terdapat indikasi bahwa sejumlah desa mengajukan laporan mengenai pelaksanaan pembuatan peta desa yang tidak sesuai dengan prosedur.
bahkan, ada dugaan bahwa sebagian besar kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk mendukung pembuatan peta desa, seperti survei dan pemetaan lapangan, tidak terlaksana sama sekali.
kasus ini pertama kali mencuat ketika masyarakat dan sejumlah pihak di kabupaten lahat melaporkan adanya kejanggalan dalam laporan penggunaan anggaran pembuatan peta desa.
dugaan kegiatan fiktif dalam proyek ini sangat merugikan anggaran negara, yang digunakan untuk membayar pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
oleh karena itu, kejaksaan negeri lahat langsung bergerak cepat dengan memeriksa berbagai saksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
seiring berjalannya waktu, penyidikan kasus ini terus berlanjut.
kejaksaan berkomitmen untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dan memberikan sanksi hukum yang sesuai.
penuntasan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat menyalahgunakan anggaran negara, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak dari praktek korupsi tersebut.
kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah dan aparat desa agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran serta lebih transparan dalam setiap kegiatan yang melibatkan dana publik.
pemeriksaan terhadap seluruh kepala desa ini diharapkan dapat memetakan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan yang terjadi, serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
kejaksaan negeri lahat terus berupaya keras untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembuatan peta desa yang diduga fiktif pada tahun anggaran 2023.
dengan memeriksa seluruh kepala desa yang terlibat, kejari berharap dapat menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menuntaskan kasus ini dan mengembalikan kerugian negara.
penyelesaian kasus ini juga diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi aparat pemerintahan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan