Badan Pengkajian MPR Tegaskan Pentingnya Kajian Pagar Laut Berdasarkan UUD 1945

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Minggu , 26 Jan 2025 - 20:06

Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Al Muzzammil Yusuf-Foto: Antara-

badan pengkajian mpr tegaskan pentingnya kajian pagar laut berdasarkan uud 1945                            koranpalpos.com - kasus pagar laut di tangerang, banten, kini menjadi perhatian nasional. anggota badan pengkajian mpr ri al muzzammil yusuf menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dikaji berdasarkan pasal 33 ayat (3) uud nri 1945.
pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
menurut al muzzammil, kajian mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam, termasuk lautan, tidak menyimpang dari semangat konstitusi.
hal ini juga mencakup upaya menjaga kekayaan alam dari monopoli, baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak asing.
baca juga:perludem sebut pembahasan ruu pemilu harus segera dimulai
baca juga:deddy corbuzier dan kontroversi pernyataan : anggota dpr soroti pelanggaran militer !
"kita perlu menegaskan komitmen mpr untuk mengawal konstitusi dan memastikan kedaulatan bangsa terhadap kekayaan alam," ujarnya dalam keterangan yang diterima di jakarta.
ia menjelaskan bahwa anggota badan pengkajian mpr, yang terdiri dari perwakilan delapan fraksi di dpr ri dan anggota dpd ri, memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pengkajian ini.
proses tersebut mencakup diskusi mendalam, undangan terhadap pakar, hingga pelibatan pihak-pihak yang terdampak langsung oleh keberadaan pagar laut.
al muzzammil juga memuji langkah cepat presiden ri prabowo subianto yang memerintahkan pencabutan surat keabsahan pagar laut oleh kementerian kelautan dan perikanan (kkp) serta kepala staf angkatan laut (kasal), laksamana tni muhammad ali.
baca juga:politik sepekan : respons jokowi soal hasto hingga pdip akui ppn naik !
baca juga:komisi iii dpr ri dukung pelantikan kepala daerah non-sengketa mk
langkah tersebut, menurutnya, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani masalah ini demi melindungi hak rakyat dan kedaulatan negara atas sumber daya alam.
tidak hanya itu, ia juga memberikan apresiasi kepada nelayan tangerang dan para aktivis lingkungan hidup yang telah lebih dulu menyuarakan keresahan masyarakat.
menurut al muzzammil, keberanian mereka untuk berbicara menunjukkan bahwa suara rakyat adalah elemen penting dalam menjaga amanat konstitusi. “mereka menjadi pionir dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan melindungi lingkungan dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
keterlibatan badan pengkajian mpr, lanjut al muzzammil, akan memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa dalam menghadapi kasus ini.
baca juga:dpr dalami lebih jauh pembatasan medsos : bagi anak agar tak kontroversi
baca juga:kemendagri minta pemda implementasikan blud : dorong mutu layanan publik 
kajian yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya laut.
dengan melibatkan berbagai pakar, langkah ini diharapkan menghasilkan solusi yang berkeadilan sesuai amanat uud 1945.
al muzzammil mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kasus pagar laut ini sebagai momentum kebersamaan menjaga kekayaan alam bangsa.
“kekayaan alam indonesia adalah anugerah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk segelintir kelompok apalagi untuk kepentingan asing,” tegasnya.
baca juga:full masukan dari masyarakat : dpr pastikan pengusulan ruu minerba
baca juga:akhirnya apbd oku tahun anggaran 2025 disahkan
ia menambahkan bahwa badan pengkajian mpr akan segera melakukan pendalaman atas kasus ini dan memastikan rekomendasi yang dihasilkan mencerminkan kepentingan rakyat.
dengan sinergi antara pemerintah, mpr, dpr, dan masyarakat, ia optimis bahwa solusi atas kasus ini dapat menjadi teladan bagi pengelolaan sumber daya alam di masa depan.
pada akhirnya, al muzzammil berharap kasus ini menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan kekayaan alam indonesia. ia mengingatkan bahwa segala kebijakan yang diambil harus berlandaskan kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
“jangan sampai kita kehilangan arah dalam menjaga kekayaan alam kita. apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan anak cucu kita,” tutupnya. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan