Komisi III DPR RI Dukung Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa MK

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Jumat , 24 Jan 2025 - 20:53

Anggota Komisi II DPR Ujang Bey.-Foto : ANTARA -

“Ada lebih dari 200 calon kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi terkait hasil pilkada. Jadi, pelantikan tetap harus dilakukan tepat waktu agar program-program pemerintahan di daerah dapat segera berjalan,” jelas Ujang.

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program-program seperti bantuan sosial dan inisiatif ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah.

“Kita harus pastikan bahwa kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial dan program ekonomi lainnya, tidak terhambat oleh proses pelantikan yang terlambat,” lanjutnya.

Pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025 akan dilaksanakan di Jakarta, mengingat status Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini masih belum berubah.

Ujang menjelaskan bahwa pelantikan mungkin akan dilangsungkan di Istana Negara atau lokasi lain yang disepakati oleh presiden.

“Pelantikan ini akan menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat mulai bekerja sejak awal tahun anggaran baru, sehingga semua program prioritas bisa dijalankan tanpa kendala,” pungkasnya. (ant)

komisi iii dpr ri dukung pelantikan kepala daerah non-sengketa mk                            koranpalpos.com – anggota komisi ii dpr ri ujang bey menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa, yang dijadwalkan secara serentak pada 6 februari 2025 oleh presiden prabowo subianto, mengacu pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
ia mengungkapkan harapannya bahwa pelantikan ini dapat meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah serta mempercepat realisasi program-program pemerintah. 
“pemerintahan harus tetap berjalan, dan stabilitas politik serta ekonomi di daerah harus terjaga, apalagi pada tahun anggaran baru yang memerlukan keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah,” ujar ujang saat dikonfirmasi di jakarta, jumat.
putusan mahkamah konstitusi sebelumnya mengamanatkan agar pelantikan kepala daerah dilaksanakan secara serentak setelah seluruh proses sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah selesai. 
baca juga:pdip: selamat ulang tahun megawati soekarnoputri ke-78
baca juga:dpr dalami lebih jauh pembatasan medsos : bagi anak agar tak kontroversi
namun, dalam pasal 163 ayat (1) dan pasal 164 b uu pilkada dijelaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh presiden, sedangkan presiden sebagai kepala pemerintahan juga dapat melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.
komisi ii dpr ri, menurut ujang, telah mengusulkan alternatif agar pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa dapat dilaksanakan serentak lebih awal.
hal ini untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan di daerah yang sudah tidak memiliki permasalahan hukum.
“kami telah meminta pemerintah untuk merevisi peraturan presiden nomor 80 tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah agar lebih fleksibel dan tidak menghambat pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa,” tambahnya.
baca juga:dpr setujui kepala daerah tak bersengketa dilantik 6 februari 2025 
baca juga:pindahan ibu kota, mpr kunjungi ikn 
ia juga menegaskan bahwa seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah telah sepakat mendukung pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa untuk dilaksanakan serentak pada 6 februari 2025.
keputusan tersebut, menurutnya, diambil setelah melalui pembahasan mendalam dengan kementerian dalam negeri dan berbagai pihak terkait guna memastikan stabilitas politik dan ekonomi di daerah.
“ada lebih dari 200 calon kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di mahkamah konstitusi terkait hasil pilkada. jadi, pelantikan tetap harus dilakukan tepat waktu agar program-program pemerintahan di daerah dapat segera berjalan,” jelas ujang.
ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program-program seperti bantuan sosial dan inisiatif ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah. 
baca juga:ahy akui tak tahu soal hgb pagar laut 
baca juga:kemendagri minta pemda implementasikan blud : dorong mutu layanan publik 
“kita harus pastikan bahwa kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sosial dan program ekonomi lainnya, tidak terhambat oleh proses pelantikan yang terlambat,” lanjutnya.
pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 6 februari 2025 akan dilaksanakan di jakarta, mengingat status jakarta sebagai ibu kota negara saat ini masih belum berubah. 
ujang menjelaskan bahwa pelantikan mungkin akan dilangsungkan di istana negara atau lokasi lain yang disepakati oleh presiden.
“pelantikan ini akan menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat mulai bekerja sejak awal tahun anggaran baru, sehingga semua program prioritas bisa dijalankan tanpa kendala,” pungkasnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 25 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan