OTT Kadisnakertrans Sumsel : Coreng Upaya Pemerintahan Bersih !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Jumat , 10 Jan 2025 - 21:07

Ilustrasi operasi tangkap tangan.-Foto : ANTARA -

Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai modus operandi yang dilakukan dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam kasus ini.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung.

“Kami sedang mendalami semua bukti dan keterangan. Detailnya nanti kami sampaikan dalam konferensi pers,” ujarnya.

Kasus ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan aktivis antikorupsi di Sumatera Selatan.

Banyak pihak yang mendesak Kejati untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.

Masyarakat juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengawasan di lingkungan pemerintahan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

“Ini bukti bahwa pengawasan internal masih lemah. Pemerintah harus lebih serius dalam memperketat pengawasan terhadap kinerja pejabat,” kata Rahma, seorang warga Palembang, Jumat (10/1).

Rudi, warga Kota Palembang lainnya menyoroti pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu.

“Saya mendukung penuh upaya penegakan hukum oleh Kejati Sumsel. Saya berharap Kejati dapat memproses kasus ini dengan tegas dan memastikan tidak ada kekebalan hukum bagi pejabat yang terlibat,” kata Rudi.

Selain itu, beberapa warga juga menilai pentingnya pembenahan sistem pengawasan dalam pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan dana K3 yang diduga disalahgunakan.

“Ke depan, sistem pengawasan harus lebih ketat agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini juga menjadi peringatan bagi pejabat lainnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan,” ujar Dina, salah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Kota juga mengharapkan adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

Dia berharap agar Kejati Sumsel segera memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, dan proses hukum dapat berjalan dengan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga.

ott kadisnakertrans sumsel : coreng upaya pemerintahan bersih !                               koranpalpos.com – upaya pemerintah provinsi sumatera selatan (sumsel) untuk terus mewujudkan pemerintahan yang bersih, setelah dalam 5 tahun terakhir ada sejumlah pejabat tersandung kasus korupsi, kembali harus tercoreng.
itu setelah kabar mengejutkan dari lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan (sumsel).
dimana oknum pejabat di pemprov sumsel, berinisial dm terjaring operasi tangkap tangan (ott) tim kejaksaan tinggi (kejati) sumsel.
informasinya, oknum tersebut menjabat kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) sumsel, atas nama deliar marzoeki.
baca juga:pemkot palembang bentuk timwas makan bergizi gratis
baca juga:pemprov sumsel jajaki kerjasama pengelolaan sampah 
ott tersebut terjadi pada jumat siang, 10 januari 2025, di kantor disnakertrans sumsel.
ott ini diduga terkait penyalahgunaan dana k3 (keselamatan dan kesehatan kerja).
informasi menyebutkan bahwa usai penangkapan, pejabat ini sempat dititipkan ke kejaksaan negeri (kejari)  palembang sebelum diterbangkan ke jakarta untuk proses lebih lanjut.
“info ott inisial d kadis di pemprov sumsel, sempat dititipkan di kejari palembang infonya,” demikian bunyi pesan yang beredar di kalangan wartawan .
baca juga:pemprov sumsel apresiasi capaian ogan ilir di usia 21 tahun
baca juga:biaya haji 2025 turun : diharapkan tidak menurunkan kualitas pelayanan !
tidak hanya itu, pesan serupa juga menyebutkan, “ado ott carilah info di kejaksaan negeri.”
hingga kemarian, kejati sumsel belum memberikan rincian lengkap terkait kasus ini, namun, kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, sh mh, membenarkan adanya ott tersebut.
“benar, ada ott. tapi untuk detailnya siapa dan terkait apa, belum bisa kami sampaikan saat ini,” ujarnya saat dikonfirmasi.
salah seorang pegawai disnakertrans membenarkan bahwa sejumlah petugas kejaksaan mendatangi kantor mereka setelah salat jumat.
baca juga:menag : penurunan biaya haji 2025 sesuai harapan presiden 
baca juga:pemprov sumsel luncurkan gerakan tanam cabai dan bawang merah serentak 2025 
“benar tadi ramai petugas kejaksaan yang datang setelah salat jumat. tidak tahu pasti apa ada ott atau tidak,” kata seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya.
hasil pemantauan di lokasi, sejumlah barang bukti, termasuk dokumen-dokumen penting, diamankan oleh petugas kejaksaan.
beberapa pegawai yang diduga terlibat, termasuk kepala dinas, kepala bidang pengawasan, dan kasubbag umum dan kepegawaian, turut dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
menurut informasi yang dihimpun, ott ini diduga terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (k3) perusahaan di sumatera selatan.
namun, hingga berita ini diturunkan, kejati sumsel belum memberikan keterangan resmi mengenai motif dan detail kasus yang melibatkan pejabat disnakertrans tersebut.
seorang sumber terpercaya membenarkan adanya penangkapan tersebut dan menyebutkan bahwa rilis resmi akan disampaikan oleh pihak kejati pada sabtu (hari ini,red).
“memang ada ott, detailnya nanti dirilis resmi oleh kejati,” ujar sumber tersebut.
setelah ott berlangsung, suasana di kantor disnakertrans sumsel terlihat lengang.
wartawan yang mencoba mengonfirmasi peristiwa ini kepada pegawai di kantor tersebut tidak mendapat tanggapan.kebanyakan pegawai memilih bungkam dan menghindari wartawan.
“tidak ada yang berani bicara. semua pegawai kelihatan tegang setelah kejadian tadi,” ujar salah satu pengunjung yang sedang mengurus dokumen di kantor tersebut.
kejati sumsel telah membawa para tersangka dan barang bukti ke kejari  palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
proses hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai modus operandi yang dilakukan dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam kasus ini.
kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, mengatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung.
“kami sedang mendalami semua bukti dan keterangan. detailnya nanti kami sampaikan dalam konferensi pers,” ujarnya.
kasus ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan aktivis antikorupsi di sumatera selatan.
banyak pihak yang mendesak kejati untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
masyarakat juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengawasan di lingkungan pemerintahan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
“ini bukti bahwa pengawasan internal masih lemah. pemerintah harus lebih serius dalam memperketat pengawasan terhadap kinerja pejabat,” kata rahma, seorang warga palembang, jumat (10/1).
rudi, warga kota palembang lainnya  menyoroti pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“saya  mendukung penuh upaya penegakan hukum oleh kejati sumsel. saya berharap kejati dapat memproses kasus ini dengan tegas dan memastikan tidak ada kekebalan hukum bagi pejabat yang terlibat,” kata rudi.
selain itu, beberapa warga juga menilai pentingnya pembenahan sistem pengawasan dalam pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan dana k3 yang diduga disalahgunakan.
“ke depan, sistem pengawasan harus lebih ketat agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. ini juga menjadi peringatan bagi pejabat lainnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan,” ujar dina, salah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di kota  juga mengharapkan adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.
dia berharap agar kejati sumsel segera memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, dan proses hukum dapat berjalan dengan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 11 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan