Insentif Pajak Kendaraan di Sumatera Selatan : 40 Persen Angkutan Umum, Kendaraan Pribadi 10 Persen !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Rabu , 08 Jan 2025 - 12:23

Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi-Foto : Dokumen Palpos-

Tidak hanya PKB yang diberikan insentif, kebijakan ini juga mencakup pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua.

Pembebasan BBNKB ini terutama diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan peralihan nama kendaraan bekas.

Sebelumnya, masyarakat yang membeli kendaraan bekas harus membayar biaya peralihan nama yang cukup besar, yang kadang menjadi kendala bagi pembeli kendaraan bekas.

Dengan adanya kebijakan pembebasan BBNKB, masyarakat yang ingin membeli kendaraan bekas akan mendapatkan keuntungan besar, karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk peralihan nama.

Hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki kendaraan tanpa harus terbebani biaya pajak yang tinggi.

Selain itu, penghapusan pajak progresif untuk kendaraan kedua dan ketiga, yang sebelumnya memberatkan pemilik kendaraan lebih dari satu, juga dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mengurangi beban masyarakat.

Meskipun kebijakan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, ada dampak yang perlu dihadapi oleh pemerintah daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achmad Rizwan, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan pendapatan daerah sekitar Rp200 miliar.

Penurunan ini terjadi karena penghapusan pajak progresif dan pembebasan BBNKB, yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan cukup besar bagi daerah.

Namun, pemerintah provinsi sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi penurunan tersebut.

Salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap target pendapatan daerah, yang kemungkinan besar akan mengalami penurunan pada tahun 2025.

Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan menggali potensi pajak lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Untuk target Pajak Daerah saat ini kami masih dalam pembahasan bersama DPRD Sumsel. Kemungkinan akan ada penurunan target dari tahun 2024,” ujar Rizwan.

Pembahasan dengan DPRD Sumsel ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar kebijakan insentif pajak kendaraan ini tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan pendapatan daerah.

Dengan kebijakan insentif pajak kendaraan yang diterapkan di Sumsel, diharapkan dapat tercipta stabilitas ekonomi yang lebih baik.

insentif pajak kendaraan di sumatera selatan : 40 persen angkutan umum, kendaraan pribadi 10 persen !                             koranpalpos.com - pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) telah mengumumkan kebijakan baru yang memberikan insentif pajak kendaraan bermotor.
kebijakan ini, yang mulai berlaku pada 5 januari 2025, bertujuan untuk meringankan beban pajak masyarakat dan sektor ekonomi terkait, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
dengan memberikan potongan pajak yang signifikan, diharapkan kebijakan ini dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di provinsi ini.
baca juga:berikan insentif pajak kendaraan : langkah pemprov sumsel pasca penerapan opsen
baca juga:pemprov sumsel apresiasi capaian ogan ilir di usia 21 tahun
berdasarkan keputusan gubernur no. 5/kpts/bapenda/2025, pemprov sumsel memberikan insentif pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) dengan potongan yang cukup signifikan.
kebijakan ini memberikan keringanan pajak hingga 40 persen untuk kendaraan angkutan umum, ambulans, dan kendaraan sosial lainnya.
sementara itu, untuk kendaraan pribadi atau badan, insentif yang diberikan mencapai 10 persen.
baca juga:biaya haji 2025 turun : diharapkan tidak menurunkan kualitas pelayanan !
baca juga:menag : penurunan biaya haji 2025 sesuai harapan presiden 
selain itu, pemerintah juga memberikan potongan 25 persen untuk bbnkb, termasuk pembebasan biaya peralihan nama kendaraan bekas.
langkah ini diambil sebagai respons terhadap penerapan kebijakan opsen pajak oleh pemerintah pusat yang mulai berlaku pada 5 januari 2025.
dengan adanya insentif ini, masyarakat sumsel tidak perlu khawatir dengan adanya kenaikan pajak kendaraan pada tahun 2025, yang dapat memberatkan perekonomian mereka.
baca juga:jalan rusak dan banjir : warga gandus butuh solusi cepat dari pemerintah !
baca juga:pemprov sumsel luncurkan gerakan tanam cabai dan bawang merah serentak 2025 
selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi potensi penurunan daya beli masyarakat akibat tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi dan kondisi pasar yang tidak stabil.
pj gubernur sumsel, elen setiadi, dalam wawancara dengan media setempat pada senin (6/1), menjelaskan bahwa kebijakan insentif pajak ini dirancang untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi di sumsel tanpa membebani masyarakat.
“kami ingin memastikan bahwa kegiatan ekonomi di sumsel tetap berjalan lancar tanpa membebani masyarakat dengan pajak yang tinggi,” ujar elen.
baca juga:program makan bergizi gratis siap dimulai di 190 titik 26 provinsi : cek daerahmu !
baca juga:kisah sukses ferry : pedagang bakso yang membangun jalan untuk kampung halaman
kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat, terutama di sektor otomotif dan transportasi.
dengan insentif yang diberikan, masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, serta sektor angkutan umum yang vital bagi mobilitas sehari-hari, akan terbantu dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.
hal ini tentunya diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi yang lebih dinamis.
sumatera selatan merupakan salah satu provinsi dengan perekonomian yang cukup bergantung pada sektor transportasi, baik untuk angkutan barang maupun penumpang.
dengan kebijakan ini, masyarakat yang sebelumnya mungkin menunda pembelian kendaraan karena beban pajak yang tinggi, kini memiliki peluang lebih besar untuk melakukan transaksi.
insentif pajak kendaraan diharapkan tidak hanya meningkatkan penjualan kendaraan pribadi, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan sektor angkutan umum.
selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan transportasi umum di sumsel.
dengan kendaraan yang lebih terjangkau dari sisi pajak, sektor angkutan umum dan sektor transportasi pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi bisa bangkit kembali.
penurunan beban pajak untuk kendaraan angkutan umum, misalnya, dapat menurunkan tarif transportasi bagi masyarakat dan wisatawan, yang pada gilirannya mendorong tingkat kunjungan wisatawan dan perputaran uang di sektor pariwisata.
tidak hanya pkb yang diberikan insentif, kebijakan ini juga mencakup pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) kedua.
pembebasan bbnkb ini terutama diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan peralihan nama kendaraan bekas.
sebelumnya, masyarakat yang membeli kendaraan bekas harus membayar biaya peralihan nama yang cukup besar, yang kadang menjadi kendala bagi pembeli kendaraan bekas.
dengan adanya kebijakan pembebasan bbnkb, masyarakat yang ingin membeli kendaraan bekas akan mendapatkan keuntungan besar, karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk peralihan nama.
hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki kendaraan tanpa harus terbebani biaya pajak yang tinggi.
selain itu, penghapusan pajak progresif untuk kendaraan kedua dan ketiga, yang sebelumnya memberatkan pemilik kendaraan lebih dari satu, juga dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mengurangi beban masyarakat.
meskipun kebijakan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, ada dampak yang perlu dihadapi oleh pemerintah daerah.
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) sumsel, achmad rizwan, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan pendapatan daerah sekitar rp200 miliar.
penurunan ini terjadi karena penghapusan pajak progresif dan pembebasan bbnkb, yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan cukup besar bagi daerah.
namun, pemerintah provinsi sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi penurunan tersebut.
salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap target pendapatan daerah, yang kemungkinan besar akan mengalami penurunan pada tahun 2025.
pemerintah juga berencana untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan menggali potensi pajak lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“untuk target pajak daerah saat ini kami masih dalam pembahasan bersama dprd sumsel. kemungkinan akan ada penurunan target dari tahun 2024,” ujar rizwan.
pembahasan dengan dprd sumsel ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar kebijakan insentif pajak kendaraan ini tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan pendapatan daerah.
dengan kebijakan insentif pajak kendaraan yang diterapkan di sumsel, diharapkan dapat tercipta stabilitas ekonomi yang lebih baik.
kebijakan ini tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, tetapi juga membantu sektor angkutan umum dan sosial untuk terus beroperasi dengan lancar.
namun, tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara memberikan insentif kepada masyarakat dan tetap menjaga keberlanjutan pendapatan daerah.
meskipun diperkirakan ada penurunan pendapatan, pemerintah sumsel optimis kebijakan ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
kebijakan insentif pajak kendaraan diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam merancang kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di sektor transportasi dan otomotif, yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian indonesia.
dengan perencanaan yang matang dan evaluasi terus-menerus, pemprov sumsel berkomitmen untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik dan inklusif bagi masyarakatnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 9 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan