Sidang Kasus Korupsi SANTAN : Anggaran Tanpa Musyawarah Desa Terungkap !

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Senin , 06 Jan 2025 - 20:40

Sidang lanjutan kasus korupsi Aplikasi SANTAN di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Senin 6 Januari 2025.-Foto : Romi-

sidang kasus korupsi santan : anggaran tanpa musyawarah desa terungkap !                            koranpalpos.com - sidang kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan aplikasi santan di dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten musi banyuasin (muba) tahun anggaran 2021 kembali digelar di pengadilan negeri (pn) tipikor palembang, senin (6/1/2025).
agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi-saksi.
empat terdakwa yang terlibat dalam kasus ini adalah richard cahyadi, muhzen alhifzi, riduan, dan muhammad arief.
dalam persidangan tersebut, sebelas saksi dihadirkan oleh kepala kejaksaan negeri (kajari) musi banyuasin, roy riady, bersama tim jaksa penuntut umum (jpu).
baca juga:pastikan keamanan tahanan : polres ogan ilir tingkatkan pengawasan di rutan
baca juga:miris ! apbd oku tahun 2025 terancam gagal dibahas
saksi-saksi tersebut meliputi camat sekayu, camat lawang wetan, camat babat supat, camat lais, camat sungai lilin, camat sangga desa, serta sejumlah pejabat pelaksana kegiatan operasional (pjok) terkait proyek aplikasi santan.
dalam persidangan, terungkap fakta bahwa penganggaran aplikasi santan yang menggunakan alokasi dana desa (add) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten muba tidak melalui mekanisme musyawarah desa.
hal ini dikonfirmasi oleh para saksi, termasuk para camat yang dihadirkan.
menurut para saksi, penganggaran aplikasi ini juga dianggap tidak relevan karena dilakukan pada masa pandemi covid-19, di mana fokus utama seharusnya adalah penanganan dampak pandemi.
baca juga:kapolres musi rawas instruksikan jajarannya untuk tingkatkan pelayanan masyarakat
baca juga:8 daerah ini segera tetapkan calih : 9 lainnya tunggu keputusan mk, berikut daftarnya !
“tidak ada musyawarah desa terkait penganggaran aplikasi ini, dan sekarang aplikasi santan sudah tidak berfungsi,” ungkap salah satu saksi di hadapan majelis hakim.
majelis hakim yang dipimpin oleh kristanto sahat sianipar menggali lebih jauh mengenai pengelolaan anggaran dan mekanisme pengadaan aplikasi tersebut.
dalam kesaksiannya, para camat mengungkapkan bahwa tidak ada sosialisasi dari dinas pmd muba mengenai penggunaan dana desa untuk proyek ini.
“terkait proses dan mekanisme aplikasi santan, apakah ada sosialisasi dari dinas pmd kepada kepala desa mengenai penggunaan dana desa untuk kegiatan ini?” tanya hakim.
baca juga:masa libur sekolah segera berakhir :mulai 6 januari pelajar bersiap kembali ke sekolah
baca juga:luas lahan banyuasin berpotensi menjadi penghasil padi terbesar di indonesia 
“tidak ada, yang mulia,” jawab para saksi serempak.
selain itu, hakim juga mempertanyakan apakah ada surat penawaran dari terdakwa muhammad arief atau pihak cv mujio selaku pelaksana proyek kepada kepala desa.
para saksi kembali menjawab bahwa tidak ada surat penawaran yang dimaksud.
“apakah saudara menerima undangan, permohonan, atau surat pengajuan dari pihak terdakwa terkait pembuatan aplikasi ini?” tanya hakim.
“tidak ada, yang mulia,” jawab saksi dari camat babat supat.
hakim kemudian mengarahkan pertanyaannya kepada saksi ario, camat babat supat yang menjabat dari 2019 hingga 2023.
ia diminta menjelaskan apakah ada desa di wilayahnya yang menganggarkan dan merealisasikan aplikasi tersebut.
“dari 16 desa di wilayah saya, semuanya menganggarkan dan merealisasikan aplikasi santan, yang mulia,” jawab ario.
ketika ditanya sumber dana untuk merealisasikan aplikasi tersebut, ario menyatakan bahwa dana berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari apbd kabupaten muba.
namun, ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2022, beberapa desa memutuskan untuk tidak mengalokasikan dana untuk aplikasi ini.
“pada tahun 2022, ada rapat antara kepala desa, dan diputuskan bahwa aplikasi santan tidak lagi dianggarkan karena dianggap tidak penting,” ungkap ario.
sidang juga mengungkap adanya reposisi anggaran pada tahun 2022 yang memengaruhi pengalokasian dana untuk aplikasi santan.
beberapa saksi menyebutkan bahwa kepala desa sepakat untuk tidak menganggarkan dana karena proyek ini dianggap tidak memiliki manfaat signifikan.
salah satu saksi menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan dampak pandemi yang membutuhkan alokasi anggaran lebih besar untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“kami memprioritaskan alokasi dana desa untuk kebutuhan masyarakat selama pandemi,” jelas saksi tersebut.
majelis hakim kemudian menyoroti apakah pengadaan aplikasi ini sesuai dengan regulasi yang berlaku.
jpu roy riady menyatakan bahwa aplikasi santan tidak hanya diadakan tanpa musyawarah desa, tetapi juga tanpa dasar hukum yang jelas.
“saudara saksi, apakah kepala dinas pmd mengetahui proses penganggaran dana desa untuk aplikasi ini?” tanya roy riady kepada para saksi.
“harusnya tahu, karena dana desa adalah produk dinas pmd muba,” jawab saksi.
para saksi juga mengungkapkan bahwa aplikasi santan kini tidak lagi berfungsi dan tidak dimanfaatkan oleh desa-desa di kabupaten muba.
“saat ini aplikasi tersebut sudah tidak digunakan lagi. tidak ada manfaatnya bagi desa,” ujar salah satu saksi dari camat sekayu.
pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek ini hanya menjadi kedok untuk mengalihkan anggaran tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
jaksa penuntut umum juga menyoroti fakta bahwa proyek ini tidak didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan cenderung dilakukan secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu.
sidang kasus ini akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan bukti tambahan dan mendengarkan keterangan ahli.
jaksa penuntut umum berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
sementara itu, masyarakat kabupaten muba menunggu hasil akhir dari kasus ini dengan harapan agar para pelaku yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal.
kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapat ganjaran yang sesuai.
hal ini penting tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 7 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan