Dini Damayanti Laporkan Kepala BKPSDM OKI ke Ombudsman Lantaran Tak Kunjung Dilantik!

Reporter: Diansyah |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 12:49

Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten OKI.-Foto: Diansyah-

Dari lima nama yang diajukan, hanya empat orang yang dinyatakan dapat dipertimbangkan untuk pelantikan. Sehingga keempatnya dilantik pada 31 Oktober 2024 lalu bersama sejumlah pejabat lainnya.

“Untuk nama Dini, pada saat itu Perteknya dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan oleh BKN. Situasi seperti ini sering terjadi karena berbagai faktor teknis administratif yang memerlukan verifikasi ulang,” imbuhnya.

BKPSDM kemudian melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen Dini, memperbaiki kekurangan, dan mengajukan kembali permohonan Pertek ke BKN.

Hingga saat ini, pihak BKPSDM masih menunggu jawaban dari BKN terkait pengajuan tersebut.

Menanggapi adanya dua ASN yang dilantik pada 30 Desember 2024, Boy menjelaskan bahwa keduanya masuk ke jabatan fungsional melalui jalur inpassing (penyesuaian).

Proses ini berbeda dari perpindahan jabatan melalui Ukom maupun pengangkatan pertama melalui formasi CPNS.

“Jalur inpassing memiliki ketentuan khusus, dan rekomendasinya harus dilantik sebelum 31 Desember 2024. Setelah kami konsultasikan dengan kementerian, pelantikan jabatan ini tidak memerlukan izin Menteri. Oleh karena itu, keduanya dilantik sebelum batas waktu yang ditentukan,” terang Boy.

Sebaliknya, pelantikan melalui perpindahan jabatan dengan Ukom, seperti dalam kasus Dini, memerlukan izin Menteri Dalam Negeri karena pelantikan dilakukan oleh Penjabat Bupati.

Boy menegaskan bahwa proses pelantikan Dini hanya tinggal menunggu tahapan akhir, yakni keluarnya Pertek dari BKN dan izin pelantikan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana beberapa pegawai lainnya yang masih menunggu.

dini damayanti laporkan kepala bkpsdm oki ke ombudsman lantaran tak kunjung dilantik!                            oki,koranpalpos.com -  kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (bkpsdm) kabupaten oki dilaporkan ke ombudsman ri perwakilan sumatera selatan (sumsel).
yang melaporkannya ialah, dini damayanti skom, seorang aparatur sipil negara (asn) yang bertugas sebagai penyusun laporan kebijakan di bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten oki.
selain ke ombudsman, laporan  juga disampaikan ke bkn, menpan rb dan kementerian dalam negeri.
baca juga:69 anggota polres muba naik pangkat : ini pesan kapolres muba
baca juga:ajie martha, resmi jabat kasi intel kejari prabumulih
laporan tersebut  disampaikan terkait dengan status pengangkatannya sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (ppupd) ahli pertama namun hingga saat ini tidak kunjung dilantik.
dalam keterangan pers yang disampaikannya, jum'at, 3 januari 2025 disebutkan, permasalahan ini berawal dari rekomendasi pengangkatan dini ke dalam jabatan fungsional ppupd ahli pertama yang telah diterbitkan oleh inspektorat jenderal kementerian dalam negeri ri melalui surat nomor 800.1.3.3/221/ij tertanggal 17 januari 2024.
dalam rekomendasi tersebut terdapat pula empat orang lainnya yakni fransiscus halomoan manik ambarita, edy haryanto, hj. eka hamami damayanti dan hendra latif , keempat orang tersebut merupakan ppupd madya.
baca juga:187 phl prabumulih tidak lulus seleksi penerimaan pppk : ini kata kepala bkpsdm !
baca juga:motivasi tingkatkan pelayanan publik kepada masyarakat
namun, hingga awal januari 2025, pelantikan dini belum dilakukan, meskipun rekan-rekannya yang juga direkomendasikan telah resmi dilantik pada 31 oktober 2024.
dini menyampaikan, bahwa pelantikan rekan-rekannya terdokumentasi jelas dalam kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat bupati oki, bahkan diunggah melalui media sosial resmi instansi terkait.
sementara itu, dirinya tidak menerima undangan pelantikan dengan alasan yang tidak jelas.
baca juga:kedisiplinan guru oku, kepala dinas pendidikan oku, inspeksi mendadak sekolah, libur panjang sekolah oku,
baca juga:puluhan personel polres oku naik pangkat 
“pihak terkait sempat memberikan informasi secara lisan bahwa akan ada pelantikan susulan untuk jabatan fungsional tertentu sebelum akhir tahun 2024. namun, hingga 31 desember 2024, pelantikan tersebut tidak pernah terjadi,” ungkap dini.
ironisnya, pelantikan beberapa asn untuk jabatan fungsional tertentu tetap dilaksanakan di akhir 2024, termasuk nama-nama seperti eva cavarina ssos dan elpis pebriadi, tanpa adanya penjelasan terkait status dirinya.
menurut dini, tindakan itu mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan bupati oki nomor 17 tahun 2019 tentang kode etik pegawai negeri sipil, khususnya pasal 6 poin 13 yang menekankan agar asn tidak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas pelayanan.
baca juga:mobil boks berisi minyak ilegal meledak : supir dan tukang las kritis
baca juga:usai libur tahun baru : pemohon skck membeludak di polres ogan ilir
dini juga mengungkapkan pengalaman serupa yang terjadi pada juni 2022, ketika ia mengajukan permohonan mutasi ke inspektorat kabupaten oki.
permohonan tersebut sudah dilengkapi sesuai standar operasional prosedur (sop), termasuk dokumen analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (abk), yang menunjukkan bahwa jabatan yang ia lamar masih kosong dan sangat dibutuhkan.
namun, ia diberitahu secara lisan oleh kabid mutasi dan promosi, boy darmawan, bahwa posisi yang ia tuju sudah terisi. 
baca juga:hab ke 79 perkuat semangat kebersamaan jajaran kementerian agama
baca juga:diduga proyek pt kai penyebab banjir rumah warga di muaraenim 
selain itu, sekretaris bkpsdm saat itu, fredi harry martonis menyampaikan, bahwa pejabat yang ada di inspektorat akan dimutasi.
faktanya, jabatan yang ingin dini duduki justru diisi oleh ibrahim, asn lain dengan kelengkapan administrasi serupa.
“sampai saat ini, saya tidak pernah mendapatkan balasan resmi ataupun penjelasan terkait alasan penolakan mutasi saya. ini menjadi bukti lain adanya tindakan diskriminasi dalam pengelolaan sdm asn di lingkungan pemerintah kabupaten oki,” tegas dini.
baca juga:bpjs kis ditangguhkan, kadinkes ogan ilir buka suara, jamin selesai dalam waktu dekat
baca juga:heboh pelayanan bpjs kis terhenti, komisi iv dprd oi ungkap tunggakan rp 18 miliar jadi penyebab
dini menilai, tindakan pihak terkait melanggar peraturan pemerintah ri nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, khususnya pasal 4 poin h, kewajiban memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. sedangkan pasal 5 poin i larangan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
ia menambahkan, bahwa dirinya telah memenuhi seluruh syarat untuk menduduki jabatan fungsional ppupd ahli pertama, termasuk memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri (lsp pdn) dengan nomor registrasi 16/00269/700/4/11/2023, yang menyatakan dirinya “kompeten”.
oleh sebab itu, dia meminta kepada kepala ombudsman ri untuk menelaah dan memeriksa surat keputusan pelantikan asn yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan inspektorat kabupaten oki.
baca juga:44 personel polres mura naik pangkat : ini pesan kapolres berikut daftar nama perwira dan bintaranya
baca juga:sektor primer dan pilkada dongkrak ekonomi oki kuartal iii-2024 tumbuh 5,98 persen
selain itu memanggil dan memeriksa pihak terkait yakni kepala bkpsdm kabupaten oki, sekretaris bkpsdm kabupaten oki serta kabid mutasi dan promosi bkpsdm kabupaten oki.
“saya hanya meminta hak saya sebagai asn yang telah dinyatakan kompeten untuk menduduki jabatan fungsional yang direkomendasikan. saya berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara transparan, sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur dini.
sementara, kepala bkpsdm oki, mauliddini melalui kabid mutasi dan promosi boy darmawan saat dikonfirmasi via whatsapp memberikan jawaban penyebab belum dilantiknya dini damayanti karena alasan teknis.
baca juga:usai libur tahun baru, pemohon skck membeludak di polres ogan ilir
baca juga:habis manis sepah dibuang : kredibilitas vendor pelaksana seleksi ppnpn kejari lubuklinggau dipertanyakan
boy menjelaskan, dini telah dinyatakan kompeten berdasarkan hasil uji kompetensi (ukom) yang merupakan syarat mutlak untuk perpindahan jabatan dari pelaksana ke fungsional.
“memang untuk perpindahan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional harus melalui ukom. dini lulus ukom dan direkomendasikan oleh inspektorat jenderal kementerian dalam negeri bersama empat orang lainnya di awal tahun 2024,” terang boy.
namun, setelah rekomendasi diterima, bkpsdm oki memprosesnya dengan mengajukan persetujuan teknis (pertek) ke badan kepegawaian negara (bkn).
baca juga:polres oku ungkap 84 kasus narkotika selama 2024
baca juga:hari pertama kerja 2025 : pj bupati sidak sejumlah opd !
dari lima nama yang diajukan, hanya empat orang yang dinyatakan dapat dipertimbangkan untuk pelantikan. sehingga keempatnya dilantik pada 31 oktober 2024 lalu bersama sejumlah pejabat lainnya.
“untuk nama dini, pada saat itu perteknya dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan oleh bkn. situasi seperti ini sering terjadi karena berbagai faktor teknis administratif yang memerlukan verifikasi ulang,” imbuhnya.
bkpsdm kemudian melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen dini, memperbaiki kekurangan, dan mengajukan kembali permohonan pertek ke bkn.
baca juga:35 personel polres prabumulih naik pangkat : ini pesan kapolres !
baca juga:sidak di hari pertama kerja 2025, h elman tekankan harus lebih baik
hingga saat ini, pihak bkpsdm masih menunggu jawaban dari bkn terkait pengajuan tersebut.
menanggapi adanya dua asn yang dilantik pada 30 desember 2024, boy menjelaskan bahwa keduanya masuk ke jabatan fungsional melalui jalur inpassing (penyesuaian).
proses ini berbeda dari perpindahan jabatan melalui ukom maupun pengangkatan pertama melalui formasi cpns.
baca juga:918 kk di oku dikeluarkan dari daftar penerima bantuan pkh
baca juga:tak lulus pppk : masih terbuka jadi pppk paruh waktu !
“jalur inpassing memiliki ketentuan khusus, dan rekomendasinya harus dilantik sebelum 31 desember 2024. setelah kami konsultasikan dengan kementerian, pelantikan jabatan ini tidak memerlukan izin menteri. oleh karena itu, keduanya dilantik sebelum batas waktu yang ditentukan,” terang boy.
sebaliknya, pelantikan melalui perpindahan jabatan dengan ukom, seperti dalam kasus dini, memerlukan izin menteri dalam negeri karena pelantikan dilakukan oleh penjabat bupati.
boy menegaskan bahwa proses pelantikan dini hanya tinggal menunggu tahapan akhir, yakni keluarnya pertek dari bkn dan izin pelantikan dari menteri dalam negeri sebagaimana beberapa pegawai lainnya yang masih menunggu.
baca juga:desa tegal rejo galakan program p2b
baca juga:ingatkan sopir angdes utamakan keselamatan penumpang 
“tidak ada niat atau upaya untuk menghalangi dini. semua proses dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
terkait laporan dini ke ombudsman ri sumatera selatan, boy menyampaikan bahwa bkpsdm oki siap memberikan klarifikasi jika diperlukan.
“kami terbuka untuk menjelaskan situasi ini secara transparan. kami yakin bahwa semua prosedur yang kami lakukan sudah sesuai dengan peraturan,” tutupnya.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 5 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan