Mahkamah Agung Tolak Kasasi Kades Tanjung Agung

KORANPALPOS.COM - Perseteruan masalah lahan antara Masyarakat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim yang diwakili oleh Ude Inda Yadi SH selaku Kepala Desa Tanjung Agung dengan PT Bumi Sawindo Permai (PT BSP) sepertinya telah berakhir.

Hal tersebut lantaran upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Kades Tanjung Agung kembali dikandaskan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung perkara No. 3405 K/Pdt/2024 yang diucapkan di muka persidangan Mahkamah Agung oleh  Syamsul Ma’arif sebagai Ketua Majelis serta Lucas Prakoso dan Agus Subroto masing-masing sebagai Hakim Anggota pada tanggal 30 September 2024 yang amar putusan menolak permohonan dari Pemohon Kasasi.

"Iya, Kasasi yang diajukan Kades Tanjung Agung ditolak Mahkamah Agung. Artinya, putusan telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan, kecuali dengan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali (PK) dengan syarat harus ada bukti baru (novum). Putusan kasasi merupakan putusan akhir, mengikat dan berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan tersebut dibacakan,"ujar Dr Firmansyah SH MH didampingi Ardianto SH dan Cakra Jagat Satria SH di Kantor Hukum Firmansyah & Partners di Jl Sultan Mahmud Badarudin II Muara Enim,  Jumat 20  Desember 2024.

"Pertimbangan Mahkamah Agung menolak upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Kades Tanjung Agung karena sesuai fakta persidangan, tanah objek sengketa seluas kurang lebih 600 hektar adalah bagian dari lahan milik PT Bumi Sawindo Permai berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 1/1994 atas nama PT Bumi Sawindo Permai,"jelasnya.

BACA JUGA:Pj. Bupati Banyuasin Pastikan Stok Pangan Cukup Saat Nataru dan Ramadhan

BACA JUGA:Pj. Bupati Banyuasin Ajak Investor Tingkatkan PAD dan Wujudkan Hilirisasi Berkelanjutan

Selain itu, lanjutnya, Mahkamah Agung juga berpendapat faktanya tidak ditemukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim tentang penetapan/pengakuan adanya Tanah Ulayat khususnya di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. 

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada lampiran huruf (J) angka (6) dengan jelas menyebutkan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 6 menyatakan Keberadaan tanah ulayat ditentukan melalui Peraturan Daerah (PERDA) sebagai pengakuan hak ulayat di daerah masing-masing.

"Dalam kenyataannya hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim, tidak pernah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai keberadaan tanah ulayat khususnya di Desa Tanjung Agung sebagaimana dalil gugatan Kades Tanjung Agung” imbuhnya.

BACA JUGA:Arus Lalin Jalintim Pasar Sungai Lilin Padat Merayap : Kendaraan Besar Masih Mendominasi !

BACA JUGA:Pastikan Keamanan Lalu Lintas Menjelang Nataru : Kapolres Prabumulih Turun Langsung Cek Arus Lalu Lintas !

Dengan demikian, kata Dr Firmansyah SH MH putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan PT Bumi Sawindo Permai yang menguasai objek sengketa adalah sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum telah tepat.

Dengan ditolaknya kasasi ini pihaknya berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada PT Bumi Sawindo Permai telah meguasai lahan warga secara tanpa hak dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.