DPR Dukung Presiden Prabowo : Minta Koruptor Kembalikan Uang Rakyat !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Kamis , 19 Dec 2024 - 18:56

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah -Foto: Antara-

"KPK dan Kejagung memikul tugas berat. Namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, kita optimis uang negara yang dicuri bisa dikembalikan dan digunakan untuk pembangunan," katanya.

Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan peluang bagi para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang hasil korupsi dinilai sebagai pendekatan yang inovatif.

Namun, Abdullah mengingatkan bahwa pendekatan ini harus diikuti dengan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi yang tetap membangkang dan tidak mau mengembalikan uang rakyat.

Langkah Presiden ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan pakar hukum. Sebagian pihak memandangnya sebagai strategi pragmatis untuk mempercepat pemulihan aset negara tanpa proses hukum yang berkepanjangan.

Namun, ada pula yang mengkritik pendekatan tersebut karena dinilai dapat melemahkan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa pendekatan ini harus diiringi dengan regulasi yang jelas dan transparan.

“Jika tidak diatur dengan baik, kebijakan ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Rahmat.

Dengan komitmen pemerintah, dukungan legislatif, dan peran aktif penegak hukum, langkah pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Pengembalian uang negara yang dicuri oleh koruptor bukan hanya soal memulihkan kerugian, tetapi juga menunjukkan keadilan bagi rakyat yang selama ini dirugikan.

Masyarakat kini menantikan hasil nyata dari kebijakan ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan sejahtera. (ant)

dpr dukung presiden prabowo : minta koruptor kembalikan uang rakyat !                            koranpalpos.com - anggota komisi iii dpr ri, abdullah, menyatakan dukungannya terhadap langkah politik presiden prabowo subianto yang meminta para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri.
menurut abdullah, sikap tegas presiden ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.
"uang rakyat yang dicuri harus dikembalikan, sehingga bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat," ujar abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima di jakarta, kamis (19/12).
ia menambahkan bahwa langkah tersebut tidak hanya bertujuan menghukum pelaku korupsi, tetapi juga memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana tersebut.
baca juga:pemkab muba dukung komitmen menuju kebijakan yang prorakyat
baca juga:waduh ! kata tito : ada program stunting rp10 miliar tapi sampai ke rakyat rp2 miliar
ketika dilantik sebagai presiden, prabowo subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu prioritas utamanya.
dalam pidatonya di hadapan mahasiswa indonesia di kairo, mesir, presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertobat dengan cara mengembalikan hasil curiannya kepada negara.
"saya memberi kesempatan untuk tobat. hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. tetapi, kembalikan dong," kata presiden prabowo di gedung al-azhar conference center, universitas al-azhar, kairo, rabu (18/12).
namun, presiden tidak memberikan batas waktu spesifik untuk kesempatan tersebut, hanya menyebut “minggu-minggu dan bulan-bulan ini.”
baca juga:projo siap berubah jadi partai
baca juga:gibran hormati keputusan pdip terkait pemecatan sebagai kader
abdullah menyoroti pentingnya peran lembaga penegak hukum seperti komisi pemberantasan korupsi (kpk) dan kejaksaan agung (kejagung) dalam mengembalikan uang negara yang dicuri oleh koruptor.
ia menyebut data terbaru dari kpk yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menyerahkan rp637,99 miliar dari hasil berbagai kasus korupsi ke kas negara pada periode januari hingga oktober 2024.
jumlah tersebut, menurut abdullah, masih berpotensi bertambah karena terdapat aset-aset rampasan dari tindak pidana korupsi yang masih dalam proses lelang.
selain itu, ia memuji langkah kejaksaan agung yang telah menyerahkan pengembalian uang negara melalui beberapa sumber:
baca juga:kemendagri bahas kelanjutan moratorium pemekaran daerah otonomi baru
baca juga:kemendagri sebut tidak akan terburu-buru tentukan sistem pilkada
• uang sitaan hasil korupsi senilai rp48,3 miliar,
• uang pengganti tindak pidana korupsi sebesar rp2,2 triliun,
• hasil lelang barang rampasan korupsi senilai rp1,42 triliun,
• uang denda hasil tindak pidana korupsi senilai rp28,4 miliar,
baca juga:akurasi hitung cepat voxpol dekati real count kpu
baca juga:pemerintah perlu evaluasi kebijakan moratorium dob
• hasil pengembalian uang negara sebesar rp76,4 miliar.
"para penegak hukum harus mengatur strategi bagaimana uang rakyat yang dicuri koruptor bisa kembali. ini menjadi pr besar bagi kita semua," tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) jawa tengah vi itu.
abdullah juga mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, untuk mendukung langkah pemerintah dalam memerangi korupsi.
ia menegaskan bahwa keberhasilan pengembalian aset negara yang dicuri sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, maupun partisipasi aktif masyarakat.
baca juga:tok ! pdip resmi pecat jokowi, gibran, dan bobby
baca juga:pantau isu viral dan amankan fasilitas pilkada
"kpk dan kejagung memikul tugas berat. namun, dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, kita optimis uang negara yang dicuri bisa dikembalikan dan digunakan untuk pembangunan," katanya.
langkah presiden prabowo subianto yang memberikan peluang bagi para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang hasil korupsi dinilai sebagai pendekatan yang inovatif.
namun, abdullah mengingatkan bahwa pendekatan ini harus diikuti dengan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi yang tetap membangkang dan tidak mau mengembalikan uang rakyat.
langkah presiden ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan pakar hukum. sebagian pihak memandangnya sebagai strategi pragmatis untuk mempercepat pemulihan aset negara tanpa proses hukum yang berkepanjangan.
baca juga:dpr minta pemerintah evaluasi sistem pemilu : ini alasannya !
baca juga:pkb usulkan gus dur jadi pahlawan nasional
namun, ada pula yang mengkritik pendekatan tersebut karena dinilai dapat melemahkan efek jera bagi para pelaku korupsi.
pengamat hukum pidana dari universitas indonesia, prof. rahmat hidayat, mengatakan bahwa pendekatan ini harus diiringi dengan regulasi yang jelas dan transparan.
“jika tidak diatur dengan baik, kebijakan ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar rahmat.
dengan komitmen pemerintah, dukungan legislatif, dan peran aktif penegak hukum, langkah pemberantasan korupsi di indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
baca juga:warga ogan ilir keluhkan turunnya jalan akibat sungai ogan dan rusaknya jembatan
baca juga:sekjen ppp sebut mukernas fokus evaluasi pemilu dan pilkada 
pengembalian uang negara yang dicuri oleh koruptor bukan hanya soal memulihkan kerugian, tetapi juga menunjukkan keadilan bagi rakyat yang selama ini dirugikan.
masyarakat kini menantikan hasil nyata dari kebijakan ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan indonesia yang bersih dan sejahtera. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 20 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan