Kemendagri Sebut Tidak Akan Terburu-buru Tentukan Sistem Pilkada

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Selasa , 17 Dec 2024 - 19:21

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninja kepemilikan KTP siswa berusia 17 tahun di SMAN 34 Jakarta, Jakarta, Selasa (17/12/2024)-Foto: Antara-

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itu yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit banyak, seperti kita," ujar Prabowo.

Pernyataan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak mendukung ide tersebut dengan alasan efisiensi anggaran, sementara pihak lain menilai bahwa pemilihan langsung adalah wujud nyata dari demokrasi yang harus dipertahankan.

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memang tidak lepas dari berbagai tantangan. Selain biaya yang tinggi, pilkada langsung sering kali memunculkan praktik politik uang, konflik sosial, serta proses kampanye yang menguras sumber daya.

Namun, di sisi lain, sistem pemilihan langsung memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Kepala daerah yang dipilih langsung cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata publik.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Riza Pahlevi, perubahan sistem pilkada harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap demokrasi lokal.

"Sistem pemilihan langsung telah menjadi bagian dari demokrasi kita selama hampir dua dekade. Namun, jika sistem ini dinilai terlalu mahal, maka diperlukan perbaikan tata kelola pemilihan, bukan menghapusnya begitu saja," ujarnya.

Kemendagri sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah memastikan akan mengkaji setiap aspek secara menyeluruh sebelum menentukan sikap.

Selain aspek efisiensi anggaran, faktor stabilitas politik, akuntabilitas kepala daerah, dan partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian utama.

Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa tujuan utama dalam menentukan sistem pilkada adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan demokratis. Oleh karena itu, Kemendagri membuka ruang dialog yang seluas-luasnya untuk mendapatkan solusi terbaik.

"Ini bukan hanya soal memilih sistem, tetapi bagaimana sistem itu bisa memastikan bahwa pemimpin daerah yang terpilih mampu membawa perubahan positif dan mensejahterakan rakyat," tandasnya.

kemendagri sebut tidak akan terburu-buru tentukan sistem pilkada                            koranpalpos.com – kementerian dalam negeri (kemendagri) menegaskan tidak akan terburu-buru dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang ideal untuk masa depan.
"tentu tidak terburu-buru juga," ujar wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto usai berkunjung ke sman 34 jakarta, selasa (17/12). meski demikian, ia mengakui bahwa semakin cepat keputusan ini diambil, semakin baik untuk persiapan teknis pelaksanaan pilkada.
menurut bima arya, kemendagri saat ini masih membutuhkan berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum memutuskan sistem yang paling sesuai.
"perlu masukan dari teman-teman kampus, peneliti, lsm (lembaga swadaya masyarakat), ngo (organisasi non-pemerintah), dan semuanya. terutama dari teman-teman partai politik dan dpr ri," jelasnya.
 baca juga:akurasi hitung cepat voxpol dekati real count kpu
baca juga:pemerintah perlu evaluasi kebijakan moratorium dob
bima arya juga menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi kemunduran demokrasi jika kepala daerah kembali dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd).
menurutnya, setiap opsi, baik itu pemilihan langsung oleh rakyat maupun pemilihan melalui dprd, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
"semua opsi itu ada plus minusnya. pemilihan kembali oleh dprd memiliki keunggulan dan kelemahan, begitu juga dengan pemilihan langsung. semuanya pasti ada catatannya," ujarnya. bima menekankan bahwa kemendagri akan membahas setiap opsi secara terbuka dengan berbagai pihak, termasuk dpr ri dan partai politik.
ia menambahkan bahwa masukan dari publik menjadi aspek penting dalam menyusun kebijakan ini. melibatkan pemangku kepentingan secara luas diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih akomodatif dan tepat sasaran.
 baca juga:tok ! pdip resmi pecat jokowi, gibran, dan bobby
baca juga:pantau isu viral dan amankan fasilitas pilkada
wacana pemilihan kepala daerah melalui dprd mencuat kembali setelah presiden prabowo subianto menyinggung sistem politik indonesia yang dinilai terlalu mahal dan tidak efisien.
pernyataan tersebut disampaikan saat prabowo memberikan sambutan dalam acara hut ke-60 partai golkar di sentul international convention center, kabupaten bogor, jawa barat, kamis (12/12).
"saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. malaysia, singapura, india, sekali milih anggota dprd, ya sudah dprd itu yang milih gubernur, milih bupati. efisien, enggak keluar duit banyak, seperti kita," ujar prabowo.
pernyataan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. sebagian pihak mendukung ide tersebut dengan alasan efisiensi anggaran, sementara pihak lain menilai bahwa pemilihan langsung adalah wujud nyata dari demokrasi yang harus dipertahankan.
 baca juga:dpr minta pemerintah evaluasi sistem pemilu : ini alasannya !
baca juga:pkb usulkan gus dur jadi pahlawan nasional
sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memang tidak lepas dari berbagai tantangan. selain biaya yang tinggi, pilkada langsung sering kali memunculkan praktik politik uang, konflik sosial, serta proses kampanye yang menguras sumber daya.
namun, di sisi lain, sistem pemilihan langsung memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka. kepala daerah yang dipilih langsung cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata publik.
menurut pengamat politik dari universitas indonesia, dr. riza pahlevi, perubahan sistem pilkada harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap demokrasi lokal.
"sistem pemilihan langsung telah menjadi bagian dari demokrasi kita selama hampir dua dekade. namun, jika sistem ini dinilai terlalu mahal, maka diperlukan perbaikan tata kelola pemilihan, bukan menghapusnya begitu saja," ujarnya.
 baca juga:warga ogan ilir keluhkan turunnya jalan akibat sungai ogan dan rusaknya jembatan
baca juga:sekjen ppp sebut mukernas fokus evaluasi pemilu dan pilkada 
kemendagri sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah memastikan akan mengkaji setiap aspek secara menyeluruh sebelum menentukan sikap.
selain aspek efisiensi anggaran, faktor stabilitas politik, akuntabilitas kepala daerah, dan partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian utama.
wamendagri bima arya menegaskan bahwa tujuan utama dalam menentukan sistem pilkada adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan demokratis. oleh karena itu, kemendagri membuka ruang dialog yang seluas-luasnya untuk mendapatkan solusi terbaik.
"ini bukan hanya soal memilih sistem, tetapi bagaimana sistem itu bisa memastikan bahwa pemimpin daerah yang terpilih mampu membawa perubahan positif dan mensejahterakan rakyat," tandasnya.
 baca juga:ketum pkb minta 14 kader pemenang pilkada sejahterakan rakyat
baca juga:wacana pilkada melalui dprd kembali bergulir 
dengan wacana yang masih bergulir, masyarakat berharap agar pemerintah pusat dan dpr ri dapat mempertimbangkan suara rakyat sebelum mengambil keputusan final.
pemilihan kepala daerah bukan sekadar proses teknis, tetapi juga cerminan komitmen negara terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat.
salah satu tokoh masyarakat dari jakarta, rudi hartono, mengatakan bahwa pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka.
"kalau pemilihan lewat dprd, saya khawatir akan terjadi politik transaksional. rakyat ingin pemimpin yang bisa langsung mereka pilih, bukan ditentukan oleh elit," ujarnya.
baca juga:dpr minta mk hati-hati selesaikan 275 sengketa pilkada
baca juga:prabowo soal korupsi: jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru !
namun, sebagian kalangan juga mendukung wacana pemilihan oleh dprd dengan catatan adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi dan transaksi politik.
"jika memang mau efisien, harus ada jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan oleh dprd," tambah pengamat hukum tata negara, dr. anwar maulana.
dengan berbagai pro dan kontra yang ada, kemendagri berkomitmen untuk mengkaji wacana ini dengan bijaksana dan berhati-hati.
melalui konsultasi publik dan dialog dengan pemangku kepentingan, diharapkan keputusan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
baca juga:sumsel menuju kepastian pemimpin baru : kpu siap tetapkan paslon terpilih !
baca juga:kementerian panrb targetkan seluruh kabupaten/kota punya mpp pada 2025
keputusan akhir mengenai sistem pemilihan kepala daerah, baik langsung maupun tidak langsung, harus memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan solusi terbaik yang tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah yang terpilih. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan