Wacana Pilkada Melalui DPRD Kembali Bergulir

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Jumat , 13 Dec 2024 - 21:04

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan pernyataan dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).-Foto : ANTARA -

KORANPALPOS.COM - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas)," ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

Menurut ia, hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.

Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini.

Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.

Namun, Menkum menegaskan bahwa wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil.

Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.

"Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen," kata dia.

wacana pilkada melalui dprd kembali bergulir                              koranpalpos.com - menteri hukum supratman andi agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau dprd sudah bergulir lama, bahkan sejak era pemerintahan presiden ke-7 ri joko widodo.
"dari zaman presiden jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas)," ujar supratman di istana kepresidenan, jakarta, jumat.
menurut supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah ketua umum partai golkar bahlil lahadalia mengusulkan kembali dan presiden prabowo subianto menyambut baik usulan tersebut.
menurut ia, hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di indonesia.
baca juga:dpr minta mk hati-hati selesaikan 275 sengketa pilkada
baca juga:kpu ri sebut pemungutan suara ulang pilkada 2024 tuntas 
ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.
penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini.
banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.
namun, menkum menegaskan bahwa wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil.
baca juga:politik santun hdcu membawa pilgub sumsel 2024 tanpa sengketa di mk
baca juga:amankan nataru, polres oku libatkan 376 personel pada operasi lilin musi 2024
pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.
"sekali lagi ini belum diputuskan. kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan undang-undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen," kata dia.
sebelumnya, presiden prabowo subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di indonesia karena dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
"menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan ketua umum partai golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita," ujar prabowo.
baca juga:presiden serahkan dipa-tkd 2025 : luncurkan e-katalog versi 6.0 ! 
baca juga:28 petugas penyelenggara pemilu meninggal pada pilkada 2024
hal itu disampaikan prabowo dalam sambutannya pada acara hut ke-60 partai golkar di sentul international convention center (sicc), bogor, jawa barat, kamis (12/12) malam.
prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dprd masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.
"saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. malaysia, singapura, india, sekali milih anggota dprd, sekali milih ya sudah dprd itu lah milih gubernur, milih bupati. efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," katanya.
 menteri hukum supratman andi agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) perlu dipertimbangkan dan dikaji.
wacana tersebut sempat disinggung ketua umum golkar bahlil lahadalia dan presiden prabowo subianto dalam acara hut ke-60 golkar di sentul international convention center, bogor, jawa barat, kamis (12/12).
"saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. pertama pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," ujar supratman di istana kepresidenan jakarta, jumat.
selain itu, wacana tersebut juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, serta aspek sosial dan kerawanan pilkada.
"saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari ketua umum partai golkar tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," kata dia.
supratman yang juga merupakan politisi partai gerindra itu berharap wacana tersebut dapat terus bergulir agar indonesia bisa mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa.
"jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila ke-4 itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di indonesia," jelasnya.
lebih jauh supratman tidak menganggap wacana pilkada oleh dprd sebagai kemunduran demokrasi, karena menurutnya hal itu tergantung pada kebutuhan.
"sekali lagi bahwa pilkada kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," jelasnya.
oleh karena itu, supratman meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian.
"dan ini saya pikir kan masih lama. pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029 masih panjang ya," ujar dia. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 14 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan