KPU RI Sebut Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 Tuntas

Reporter: Popa Delta |

Editor: Diansyah |

Jumat , 13 Dec 2024 - 19:38

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat memberikan keterangan pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/12).-Foto: Antara-

KORANPALPOS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa seluruh proses pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), pemungutan suara susulan (PSS), dan penghitungan ulang surat suara (PUSS) untuk Pilkada 2024 telah selesai dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan aturan yang menetapkan bahwa semua tahapan tersebut harus rampung maksimal 10 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

"Sehingga saat ini tidak ada lagi pelaksanaan PSU, PSL, PSS, dan PUSS," ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/12).

Afifuddin juga menjelaskan bahwa proses ini melibatkan total 602 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.

"Sebagaimana kita tahu, jumlah TPS yang melaksanakan PSS sebanyak 247 TPS, PSL 102 TPS, PSU 249 TPS, dan PUSS 4 TPS. Totalnya 602 TPS," jelasnya.

Pelaksanaan PSU, PSL, PSS, dan PUSS tidak terlepas dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan atau kendala dalam proses pemungutan suara pada hari H Pilkada 2024.

Ketua KPU RI sebelumnya menyebutkan beberapa alasan utama dilakukannya proses ini, antara lain:

1. Bencana Alam: Beberapa wilayah terdampak bencana seperti banjir dan longsor, sehingga logistik pemilu tidak dapat didistribusikan tepat waktu atau TPS tidak dapat beroperasi.

2. Gangguan Keamanan: Insiden seperti kerusuhan di sekitar TPS menyebabkan proses pemungutan suara harus dihentikan demi keselamatan pemilih dan petugas.

3. Kesalahan Administrasi atau Prosedur: Kesalahan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), seperti distribusi surat suara yang tidak sesuai jumlah pemilih atau logistik pemilu yang terlambat tiba.

kpu ri sebut pemungutan suara ulang pilkada 2024 tuntas                              koranpalpos.com – komisi pemilihan umum (kpu) ri mengungkapkan bahwa seluruh proses pemungutan suara ulang (psu), pemungutan suara lanjutan (psl), pemungutan suara susulan (pss), dan penghitungan ulang surat suara (puss) untuk pilkada 2024 telah selesai dilaksanakan.
hal ini sesuai dengan aturan yang menetapkan bahwa semua tahapan tersebut harus rampung maksimal 10 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
"sehingga saat ini tidak ada lagi pelaksanaan psu, psl, pss, dan puss," ujar ketua kpu ri mochammad afifuddin dalam konferensi pers di kantor kpu ri, jakarta, jumat (13/12).
afifuddin juga menjelaskan bahwa proses ini melibatkan total 602 tempat pemungutan suara (tps) di seluruh indonesia.
baca juga:pan dukung wacana presiden terkait pilkada kembali ke dprd
baca juga:sumsel menuju kepastian pemimpin baru : kpu siap tetapkan paslon terpilih ! 
"sebagaimana kita tahu, jumlah tps yang melaksanakan pss sebanyak 247 tps, psl 102 tps, psu 249 tps, dan puss 4 tps. totalnya 602 tps," jelasnya.
pelaksanaan psu, psl, pss, dan puss tidak terlepas dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan atau kendala dalam proses pemungutan suara pada hari h pilkada 2024.
ketua kpu ri sebelumnya menyebutkan beberapa alasan utama dilakukannya proses ini, antara lain:
1. bencana alam: beberapa wilayah terdampak bencana seperti banjir dan longsor, sehingga logistik pemilu tidak dapat didistribusikan tepat waktu atau tps tidak dapat beroperasi.
baca juga:kementerian panrb targetkan seluruh kabupaten/kota punya mpp pada 2025
baca juga:megawati: saya setuju kasih makan gratis 
2. gangguan keamanan: insiden seperti kerusuhan di sekitar tps menyebabkan proses pemungutan suara harus dihentikan demi keselamatan pemilih dan petugas.
3. kesalahan administrasi atau prosedur: kesalahan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), seperti distribusi surat suara yang tidak sesuai jumlah pemilih atau logistik pemilu yang terlambat tiba.
4. pemilih tidak terdaftar: terdapat laporan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (dpt) tetapi tetap menggunakan hak pilihnya tanpa prosedur yang sah.
5. rekomendasi bawaslu: badan pengawas pemilu (bawaslu) mengeluarkan rekomendasi untuk psu, psl, atau pss karena ditemukannya pelanggaran dalam proses pemungutan suara.
baca juga:pilkada di muba kondusif tanpa gugatan : bupati terpilih dilantik februari 2025 !
baca juga:update ! harga emas antam 13 desember 2024 : turun rp17.000 menjadi rp1,531 juta per gram
"alasan-alasan tersebut menjadi dasar bagi kami untuk memastikan bahwa pilkada 2024 tetap berjalan dengan prinsip jujur dan adil, meskipun ada hambatan di lapangan," tambah afifuddin.
setelah semua psu, psl, pss, dan puss selesai, kpu ri saat ini sedang fokus pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang.
proses ini melibatkan penyusunan dan pengumuman hasil penghitungan suara di tingkat tps, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
afifuddin menegaskan bahwa kpu telah mempersiapkan sistem penghitungan suara yang transparan dan akuntabel untuk memastikan hasil pilkada 2024 dapat diterima oleh semua pihak.
baca juga:politik santun hdcu membawa pilgub sumsel 2024 tanpa sengketa di mk
baca juga:amankan nataru, polres oku libatkan 376 personel pada operasi lilin musi 2024
"rekapitulasi suara dilakukan dengan melibatkan pengawasan ketat dari bawaslu dan saksi dari masing-masing pasangan calon. kami ingin memastikan tidak ada celah untuk kecurangan atau manipulasi," katanya.
keberhasilan penyelesaian psu, psl, pss, dan puss tidak terlepas dari dukungan badan pengawas pemilu (bawaslu) serta aparat keamanan seperti tni dan polri.
bawaslu berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses pemungutan suara ulang hingga memastikan rekomendasi terkait pelanggaran pemilu diterapkan oleh kpu.
di sisi lain, aparat keamanan membantu menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan pilkada 2024, terutama di wilayah-wilayah rawan konflik.
baca juga:dapatkan saldo dana gratis rp300 ribu! ini cara mudah klaimnya hari ini
baca juga:kisruh dualisme pmi : jusuf kalla vs agung laksono, siapa yang berhak memimpin ?
kepala divisi humas polri irjen pol sandi nugroho mengatakan, "kami telah mengerahkan personel untuk mengamankan tps di daerah yang dinilai berpotensi mengalami gangguan keamanan. berkat kerja sama yang solid, pelaksanaan psu dan tahapan lainnya berjalan lancar."
proses psu, psl, pss, dan puss juga mendapatkan perhatian dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
banyak pihak yang mengapresiasi langkah kpu dalam menjaga integritas pilkada 2024 dengan memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai aturan.
namun, ada pula yang memberikan masukan agar pelaksanaan pemilu ke depan dapat lebih efisien dan minim kendala.
baca juga:ketua dpr : anggaran negara harus digunakan untuk rakyat !
baca juga:dkpp periksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di sumatera selatan : banyuasin dan ogan ilir !
"kami berharap kpu dapat belajar dari pengalaman ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan. khususnya dalam hal distribusi logistik dan manajemen tps, agar tidak ada lagi kasus yang memerlukan psu atau psl," ujar syahrul, seorang pemerhati pemilu dari lsm pemilu bersih.
sementara itu, pasangan calon dan tim sukses di berbagai daerah juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil kpu.
salah satu calon kepala daerah dari jawa timur, anisa rahman, mengatakan, "proses psu dan psl memang memakan waktu, tetapi ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita hormati. kami berharap hasil rekapitulasi nanti mencerminkan suara rakyat secara utuh."
afifuddin menekankan pentingnya edukasi bagi pemilih dan petugas kpps untuk meminimalkan kesalahan administrasi atau prosedur yang dapat menyebabkan psu atau psl.
baca juga:28 petugas penyelenggara pemilu meninggal pada pilkada 2024
baca juga:ppdi siap kawal kebijakan presiden hingga tingkat desa
menurutnya, peningkatan kapasitas petugas kpps melalui pelatihan intensif serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemilu sangat krusial.
"kami akan terus memperbaiki proses pelatihan bagi petugas dan edukasi untuk pemilih. dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pemilu berikutnya dapat berjalan lebih lancar tanpa perlu ada psu, psl, atau pss lagi," jelas afifuddin.
dalam menghadapi pemilu mendatang, kpu berkomitmen untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul, baik dari segi logistik, keamanan, maupun teknis pelaksanaan. beberapa langkah yang direncanakan antara lain:
1. penggunaan teknologi: peningkatan penggunaan teknologi dalam proses pemilu, seperti e-rekapitulasi dan aplikasi pelaporan pemilu, untuk mempercepat penghitungan suara dan mengurangi potensi kesalahan.
baca juga:airin-ade ucapkan selamat untuk pemenang pilkada banten
baca juga:ketua mk: pendaftaran sengketa pilkada 2024 berjalan lancar
2. logistik pemilu: perbaikan sistem distribusi logistik untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu pengiriman ke seluruh tps, terutama di wilayah terpencil.
3. kemitraan strategis: kolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah, bawaslu, dan aparat keamanan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan situasi kondusif selama pemilu.
4. evaluasi berkelanjutan: melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pilkada 2024 untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu berikutnya.
"kami menyadari bahwa pemilu adalah proses yang dinamis dan melibatkan banyak pihak. oleh karena itu, evaluasi dan inovasi menjadi kunci untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih baik di masa depan," pungkas afifuddin.
baca juga:komisi vii dpr dorong percepatan pembangunan pelabuhan tanjung carat
baca juga:dpr sebut dana kampanye perlu lebih banyak dibantu negara
dengan selesainya seluruh tahapan psu, psl, pss, dan puss pilkada 2024, diharapkan hasil akhir rekapitulasi suara dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. kpu ri berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan kredibilitas pemilu demi memperkuat demokrasi di indonesia. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan