Waduh ! ODGJ Ternyata Boleh Nyoblos Pemilu 2024

Reporter: Tim |

Editor: Dahlia |

Rabu , 27 Dec 2023 - 21:27

Aktifitas pemungutan dan pencoblosan surat suara dalam Pemilu 2019 lalu. F antara - Foto: Antara -

PALEMBANG – Dalam upaya memastikan inklusivitas demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Komisioner KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa kriteria pemilih ODGJ yang diizinkan nyoblos adalah mereka yang tidak mengalami gangguan jiwa permanen dan memiliki surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menyatakan bahwa mereka mampu memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Pemilih yang menderita gangguan jiwa dapat memperoleh hak memilih, selama tidak mengidap gangguan jiwa permanen," ungkap Idham dalam keterangan persnya.

Surat keterangan tersebut, menurut Idham, akan dikeluarkan oleh pihak rumah sakit atau dokter yang merawat ODGJ.

Dokumen ini menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk memberikan suara di TPS.

Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, saat dihubungi koran ini, Rabu, 27 Desember menjelaskan, untuk ODGJ, mereka diberikan hak lebih.

ODGJ bisa minta didampingi keluarganya saat menyalurkan hak pilihnya.

"Kalau pemilih biasa, harus menggunakan hak suaranya sendiri. Maka ODGJ diberikan kesempatan untuk didampingi oleh keluarga, bila kondisinya tidak memungkinkan untuk memilih sendiri," kata Andika.

Meski demikian, lanjut Andika, suara yang dicoblos harus sesuai dengan keinginan ODGJ.

Bukan keinginan pendampingnya.

Andika juga mengatakan, ODGJ ikut pemilu bukan hal yang baru.

Tapi pada pemilu 2019 lalu, ODGJ juga telah mempunyai hak pilih.

waduh ! odgj ternyata boleh nyoblos pemilu 2024                             palembang – dalam upaya memastikan inklusivitas demokrasi, komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) mengumumkan bahwa orang dengan gangguan jiwa (odgj) diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024.
komisioner kpu ri, idham holik, menjelaskan bahwa kriteria pemilih odgj yang diizinkan nyoblos adalah mereka yang tidak mengalami gangguan jiwa permanen dan memiliki surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menyatakan bahwa mereka mampu memberikan suara di tempat pemungutan suara (tps).
"pemilih yang menderita gangguan jiwa dapat memperoleh hak memilih, selama tidak mengidap gangguan jiwa permanen," ungkap idham dalam keterangan persnya.
surat keterangan tersebut, menurut idham, akan dikeluarkan oleh pihak rumah sakit atau dokter yang merawat odgj.
baca juga:zee jkt48 akui sempat diet dan pendekkan rambut 
baca juga:anies ingat pesan jk, agar kader hmi jadi presiden
dokumen ini menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk memberikan suara di tps.
ketua kpu sumsel, andika pranata jaya, saat dihubungi koran ini, rabu, 27 desember menjelaskan, untuk odgj, mereka diberikan hak lebih.
odgj bisa minta didampingi keluarganya saat menyalurkan hak pilihnya.
"kalau pemilih biasa, harus menggunakan hak suaranya sendiri. maka odgj diberikan kesempatan untuk didampingi oleh keluarga, bila kondisinya tidak memungkinkan untuk memilih sendiri," kata andika.
baca juga:malam pergantian tahun, ini larangan bagi warga 
baca juga:pemkot palembang larang kembang api saat malam tahun baru 
meski demikian, lanjut andika, suara yang dicoblos harus sesuai dengan keinginan odgj.
bukan keinginan pendampingnya.
andika juga mengatakan, odgj ikut pemilu bukan hal yang baru.
tapi pada pemilu 2019 lalu, odgj juga telah mempunyai hak pilih.
hanya saja, kata andika, saat itu, tidal semua odgj bisa gunakan hak pilihnya.
baca juga:2024, fotokopi ktp tidak berlaku lagi, ini alasannya ! 
baca juga:mantan gubernur papua meninggal di rspad gatot subroto 
hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang bika gunakan hak pilih.
salah satu syaratnya adalah, harus mengantongi surat keterangan dari dokter, apakah pemilih tersebut pada hari itu sehat.
“surat keterangan itu penting. karena kan kita tidak tahu kondisi pemilih dengan disabilitas mental fluktuatif. karena kadang-kadang orang tersebut hari ini sehat, namun besoknya tidak sehat. itu perlu ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa pemilih tersebut dapat bisa memilih di dalam tps,” jelasnya.
untuk pemilih yang sakit dan tidak bisa datang ke tps, andika mengatakan, bahwa pemilih yang sakit, tetap bisa menggunakan hak pilihnya.
baca juga:anies : dukungan ulama jadi suntikan semangat
baca juga:deretan film tanah air yang menghiasi festival film mancanegara
"untuk pemilih yang sedang sakit baik dirawat di rumah atau di rumah sakit, maka pencoblosan akan tetap dilakukan, dengan cara jemput bola," katanya.
pencoblosan akan dilakukan di luar tps, dengan didampingi petugas maupun pengawas dan saksi.
terpisah, okta salah seorang warga ogan ilir, mengatakan.
seharusnya yang boleh melakukan pemilih atau masuk sebagai mata pilih adalah orang yang memiliki  kewarasan dalam hal berpikir sehingga dapat menentukan siapa yang dianggap baik menurut dirinya secara pribadi.
“kalau orang odgj di suruh memilih apakah dia ngerti,  nantinya setelah itu apakah dia tahu siapa yang dipilih dan apakah nanti malah justru dapat membahayakan masyarkat kalau-kalau dia depresi atau ngamuk di tempat nyoplos atau tps," katanya.
dirinya merasa tak habis pikir dengan keputusan tersebut.
“bingung juga kita, mengapa orang dengan kelainan jiwa dapat memilih," katanya.
ketua kpu oki divisi teknis dan penyelenggaraan pemilu, harris fadillah angkat bicara.
dia mengatalan, hal konstitusi yang dimiliki oleh warga negara itu selain berbadan sehat, juga mampu membedakan untuk memilih memberikan hak suara," ungkapnya. 
ia menambahkan, ketika memang berhadapan persoalan pemilih dalam gangguan jiwa, tentu ada standarnya, yang salah satunya dengan melampirkan keterangan sehat dari dokter, bahwa dia bisa memberikan hak suaranya.
"namun, jika memang dia mengkhawatirkan, misalnya ngamuk-ngamuk dan menimbulkan masalah di tempag pemungutan suara (tps), maka jangan dipaksakan," ujarnya. dikatakannya lagi, untuk odgj boleh memilih seperti yang dimaksud, mungkin harus dibedakan dengan orang gila.
sementara itu, pengamat sosial dan politik sumsel, m haekal al-haffafah s.sos, m.sos mengatakan,  memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin undang-undang demikian diatur dalam pasal 43 ayat (1 dan 2) uu nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (ham).
dikatakan haekal, kesempatan memilih itu sudah ada pada pemilu pertama tahun 1955, penjelasan kpu juga cukup hati-hati dengan memberi garis bawah bahwa syarat memilih harus disertai surat keterangan dokter.
hal positif, ini memberi penegasan bahwa penyelenggara pemilu memiliki komitmen terutama dalam menjaga tingkat partisipasi politik. 
“tapi bukan berarti publik tak boleh merespon dengan kritik dan dugaan kekhawatiran. poin pertama, tingkat objektifitas orang dalam gangguan jiwa dalam memilih kualitas pemimpin itu dipertanyakan,” tandasnya.
prinsip demokrasi yang matang dalam konteks negara maju itu lanjut haekal  memposisikan warganegara sebagai warga yang memiliki partisipasi aktif, artinya penekanan pada partisipasi negara maju adalah soal kualitas, maka kalau kita lihat di amerika tingkat partisipasi tidak lebih dari 70% hal ini menjelaskan bahwa sebagian warga percaya dengan sistem politik dan pemilu yang sudah ada.
“sementara kalau di indonesia sebagian publik masih menyimpan "catatan curiga" pada proses penyelenggaraan pemilu. apalagi dengan report catatan kecurangan pemilu yang cukup banyak, mulai netralitas asn, tni-polri, kekhawatiran terhadap operasi politik badan intelijen sebagai instrumen kekuatan politik kekuasaan negara. sampai pada kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri,” ujar dia.
kekhawatirkan itu lanjut haekal, berjalan seiring dengan meningkatnya pemahaman warga dalam konteks berdemokrasi.
“poin kedua, proses politik dalam penyelenggaraan pemilu kita masih didominasi dengan cara-cara politik yang mobilitatif, artinya pemilu kita belum pada level partisipasi baru pada level mobilisasi. apa buktinya, money politik yang cara kerjanya transaksional dan itu diaminkan oleh seluruh elit sebagai barang yang kadung jadi pengetahuan umum publik,” ucapnya.
oleh karena itu kata haekal, bagaimana pengawasan terhadap pemungutan suara odgj yang jadi soal. 
“tentu ini akan dikhawatirkan sebagai basis pemilih yang rawan dimobilisasi,” pungkas alumni fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (fisip) universitas sriwijaya (unsri) ini. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 28 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan