DKPP Periksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Sumatera Selatan : Banyuasin dan Ogan Ilir !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 10 Dec 2024 - 20:35

Ilustrasi pilkada serentak 27 November 2024-Foto : Dokumen Palpos-

dkpp periksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di sumatera selatan : banyuasin dan ogan ilir !                            koranpalpos.com - dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp) yang terjadi di provinsi sumatera selatan (sumsel).
sidang ini menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah.
sekretaris dkpp, david yama, menjelaskan bahwa dua perkara tersebut memiliki nomor register 206-pke-dkpp/ix/2024 dan 210-pke-dkpp/ix/2024.
baca juga:wamendagri ungkap banyaknya jumlah potensi sengketa pilkada 2024
baca juga:28 petugas penyelenggara pemilu meninggal pada pilkada 2024
keduanya dijadwalkan berlangsung secara terpisah, masing-masing pada tanggal 10 dan 11 desember 2024 di kantor badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi sumatera selatan, kota palembang.
1. perkara 206-pke-dkpp/ix/2024: seleksi calon anggota pps di banyuasin
sidang perkara pertama berlangsung pada selasa (10/12), di mana pengadu adalah ketua dan anggota bawaslu kabupaten banyuasin, yaitu siti holijah (ketua), april yadi, raden zakaria, ameredi, dan muslim.
baca juga:ketua mk: pendaftaran sengketa pilkada 2024 berjalan lancar
baca juga:mk tegaskan belum ada sengketa pilkada provinsi yang masuk : terdata terakhir 152 perkara kabupaten/kota ! 
mereka mengadukan ketua dan anggota komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten banyuasin, yakni aang midharta, syahru romadhoni, legar saputra, rahmad syahid, dan torana, yang bertindak sebagai teradu i hingga v.
david yama menjelaskan bahwa para teradu diduga tidak profesional dalam melaksanakan seleksi calon anggota panitia pemungutan suara (pps).
hal ini berawal dari penerbitan dua pengumuman seleksi calon pps bernomor 589/pp.04.2/1607/2024 pada 25 mei 2024.
baca juga:calon kepala daerah dapat ajukan gugatan hasil pilkada ke mk : ini syarat dan prosedur gugatan ! 
baca juga:8 gugatan masuk ke mk dari sumatera selatan : daerah mana saja ? berikut daftar lengkapnya
kedua pengumuman tersebut menampilkan perbedaan nama calon yang dinyatakan lulus dan tidak lulus, sehingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
selain itu, mereka diduga menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang dari peserta seleksi calon anggota pps.
tuduhan lainnya adalah adanya indikasi kecurangan dalam sistem aplikasi computer assisted test (cat) yang digunakan selama proses seleksi untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
baca juga:mk telah terima 115 gugatan pilkada 2024 : berikut daftar lengkapnya !
baca juga:kpu tetapkan hdcu menang pilgub sumsel 2024 : berikut hasil rekap suara lengkap !
“kasus ini menjadi penting karena menyangkut integritas penyelenggara pemilu di kabupaten banyuasin. dkpp akan mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat, termasuk pengadu, teradu, saksi, dan pihak terkait,” ujar david.
2. perkara 210-pke-dkpp/ix/2024: calon pps di ogan ilir
perkara kedua, dengan nomor register 210-pke-dkpp/ix/2024, dijadwalkan berlangsung pada rabu (11/12) pukul 09.00 wib.
pengadu dalam kasus ini adalah ketua dan anggota bawaslu kabupaten ogan ilir, yaitu dewi alhikmah wati, lily oktayanti, dan muhammad uzer.
mereka mengadukan ketua dan anggota kpu kabupaten ogan ilir, yakni masjidah, rusdi, roby ardiansyah, arbain, dan yahya, yang menjadi teradu i hingga v.
dalam laporan mereka, para pengadu menuduh bahwa kpu kabupaten ogan ilir tidak cermat dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
para teradu diduga meluluskan calon anggota pps yang namanya masih terdaftar sebagai pengurus partai politik di sistem informasi partai politik (sipol).
“para teradu dianggap lalai karena tidak melakukan verifikasi dan pengecekan data secara menyeluruh terhadap calon anggota pps. akibatnya, calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat tetap diluluskan pada tahap administrasi dan ujian tertulis,” jelas david.
david yama menegaskan bahwa agenda sidang bertujuan untuk mendengarkan keterangan dari semua pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait lainnya.
hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung transparan dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
“dkpp telah memanggil para pihak secara patut, sesuai dengan pasal 22 ayat (1) peraturan dkpp nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu, yang telah diperbarui dengan peraturan dkpp nomor 1 tahun 2022. pemanggilan dilakukan lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata david.
kasus dugaan pelanggaran kode etik ini menjadi sorotan publik, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilu serentak 2024.
sebagai lembaga yang bertugas menjaga integritas penyelenggara pemilu, dkpp berkomitmen memastikan bahwa setiap pelanggaran kode etik ditangani secara tegas.
“integritas penyelenggara pemilu adalah kunci suksesnya proses demokrasi. dkpp tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan publik,” tegas david.
kasus ini juga mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat sipil. ketua lembaga pemantau pemilu sumsel, rudi haryanto, mengatakan bahwa masyarakat berharap dkpp dapat menyelesaikan perkara ini secara adil dan transparan.
“kita semua menginginkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional. jika ada oknum yang melanggar kode etik, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujar rudi.
setelah sidang pemeriksaan selesai, dkpp akan melakukan kajian dan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan oleh para pihak. keputusan atas perkara ini diharapkan dapat diumumkan dalam beberapa minggu ke depan.
sidang-sidang seperti ini menjadi pengingat bahwa penyelenggara pemilu harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta transparansi.
keputusan dkpp nantinya diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di indonesia.
kode etik penyelenggara pemilu (kepp) merupakan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah.
kepp bertujuan untuk menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya.
melalui sidang ini, dkpp menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kepp tidak akan dibiarkan begitu saja.
upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil di seluruh indonesia.
dengan adanya langkah tegas dari dkpp, diharapkan pelaksanaan pemilu 2024, termasuk pilkada, dapat berjalan dengan lebih baik.
masyarakat juga diimbau untuk terus mengawasi jalannya proses pemilu dan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran.
“partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu tetap menjalankan tugasnya dengan baik. pemilu yang bersih adalah tanggung jawab bersama,” pungkas david.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan