Kejari Prabumulih Bangun Kesadaran Anti-Korupsi Sejak Dini

Reporter: Prabu |

Editor: Dahlia |

Jumat , 29 Nov 2024 - 21:38

Kajari dan jajaran bersama Ketua Bawaslu dan jajaran usai penandatangan kerjasama. -Foto : Prabu-

Melalui program "Jaksa Masuk Sekolah", Kejaksaan berupaya memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi kepada generasi muda.

Dengan cara ini, diharapkan anak-anak dapat memiliki kesadaran dini mengenai pentingnya integritas dan transparansi.

Khristia Lutfiasandi menjelaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui edukasi tetapi juga dengan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota Prabumulih.

Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam penggunaan anggaran, agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara.

Pendampingan ini mencakup pemberian masukan dan legal opinion untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh OPD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kejaksaan Negeri Prabumulih menerapkan pendekatan berlapis dalam memberantas korupsi.

Selain tindakan pencegahan, ada juga langkah represif yang diambil terhadap pelanggar hukum.

Bidang Pidana Khusus (Pidsus) di Kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang teridentifikasi.

Khristia menegaskan bahwa langkah-langkah pencegahan yang diambil sangat efektif dalam menekan angka kasus korupsi.

Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah adanya pengurangan kasus korupsi di wilayah Prabumulih.

Namun, beliau juga menekankan bahwa meskipun penegakan hukum sudah dilakukan, perubahan budaya masyarakat tetap menjadi faktor utama dalam mengatasi korupsi.

Budaya koruptif yang sudah mengakar dalam masyarakat sulit diubah tanpa adanya kesadaran kolektif untuk menolak praktik-praktik korupsi.

Salah satu cara efektif untuk mengubah budaya korupsi adalah melalui edukasi.

Kejaksaan Negeri Prabumulih aktif melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya korupsi ke berbagai tingkat sekolah.

kejari prabumulih bangun kesadaran anti-korupsi sejak dini                            koranpalpos.com - korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk indonesia.
perbuatan melawan hukum ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, pelayanan publik, dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 
dengan alasan inilah korupsi dianggap sebagai musuh bersama, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti kepolisian, komisi pemberantasan korupsi (kpk), dan kejaksaan republik indonesia (kejaksaan ri).
baca juga:bmkg prediksi hujan ekstrem, bpbd oku siaga
baca juga:pj bupati oki sebut pentingnya peran korpri dan guru 
korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.
dampaknya sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. 
dalam konteks pembangunan, korupsi dapat mengakibatkan terhambatnya proyek-proyek penting, yang seharusnya dapat meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik. 
baca juga:windi dilaporkan balik dalam kasus pengeroyokan 
baca juga:tim sar cari pelajar smk yang hanyut di air terjun grand canyon lahat 
selain itu, korupsi juga menciptakan ketidakadilan sosial, di mana sumber daya tidak tersebar merata, mengakibatkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang semakin parah.
terkait hal tersebut, kejaksaan negeri prabumulih, yang dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri (kajari), khristia lutfiasandi sh mh, menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi.
salah satu strategi yang diusung adalah melalui edukasi anti korupsi sejak dini dan pencegahan. 
baca juga:sekda banyuasin buka sosialisasi pengelolaan arsip dinamis 
baca juga:pj bupati banyuasin ikuti video conference : monitoring pilkada 2024 !
melalui program "jaksa masuk sekolah", kejaksaan berupaya memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi kepada generasi muda.
dengan cara ini, diharapkan anak-anak dapat memiliki kesadaran dini mengenai pentingnya integritas dan transparansi.
khristia lutfiasandi menjelaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui edukasi tetapi juga dengan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kota prabumulih. 
kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam penggunaan anggaran, agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara. 
pendampingan ini mencakup pemberian masukan dan legal opinion untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh opd sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
kejaksaan negeri prabumulih menerapkan pendekatan berlapis dalam memberantas korupsi.
selain tindakan pencegahan, ada juga langkah represif yang diambil terhadap pelanggar hukum.
bidang pidana khusus (pidsus) di kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang teridentifikasi.
khristia menegaskan bahwa langkah-langkah pencegahan yang diambil sangat efektif dalam menekan angka kasus korupsi.
salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah adanya pengurangan kasus korupsi di wilayah prabumulih. 
namun, beliau juga menekankan bahwa meskipun penegakan hukum sudah dilakukan, perubahan budaya masyarakat tetap menjadi faktor utama dalam mengatasi korupsi. 
budaya koruptif yang sudah mengakar dalam masyarakat sulit diubah tanpa adanya kesadaran kolektif untuk menolak praktik-praktik korupsi.
salah satu cara efektif untuk mengubah budaya korupsi adalah melalui edukasi.
kejaksaan negeri prabumulih aktif melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya korupsi ke berbagai tingkat sekolah. 
dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, program ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan mendalam tentang dampak negatif korupsi.
"melalui penyuluhan hukum, kami berharap dapat merubah mindset masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih sadar akan pentingnya integritas. dengan pemahaman yang baik tentang korupsi, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan di masyarakat," ujar khristia.
meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, tantangan dalam pemberantasan korupsi tetap ada.
salah satu tantangan terbesar adalah mentalitas korup yang sudah mendarah daging dalam beberapa lapisan masyarakat. 
banyak orang yang beranggapan bahwa korupsi adalah hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai cara untuk "survive" dalam sistem yang ada.
khristia lutfiasandi menekankan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam memberantas korupsi. 
"kita tidak bisa mengandalkan aparat penegak hukum saja. masyarakat juga harus aktif berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik korupsi," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan