Tingkatkan Pelayanan : 2025 Muba Memiliki Mal Pelayanan Publik !

Reporter: Romi Rivano |

Editor: Maryati |

Selasa , 26 Nov 2024 - 21:08

H. Apriyadi Mahmud rapat Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Integrasi Layanan di Ruang Serasan Sekate -Foto : Romi Rivano-

KORANPALPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan segera memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2025.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muba.

Sekretaris Daerah (Sekda) H. Apriyadi Mahmud, memimpin rapat Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Integrasi Layanan di Ruang Serasan Sekate dan saya minta layanan one day Service dapat kita wujudkan kan bersama dengan kolaborasi seluruh OPD dengan mengedepankan layanan Digital dan meminimalisir tatap muka ungkapnya pada Selasa, 26 November 2024.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muba, Riki Junaidi, menjelaskan dasar hukum pembentukan MPP, yaitu Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021.

MPP akan mengintegrasikan berbagai layanan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan sektor swasta dalam satu lokasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Beberapa instansi yang akan bergabung dalam MPP ini antara lain:

- BPPRD Muba

- DISDUKCAPIL Muba

- LPSE Muba

- DINSOS Muba

tingkatkan pelayanan : 2025 muba memiliki mal pelayanan publik !                            koranpalpos.com - pemerintah kabupaten musi banyuasin (muba) akan segera memiliki mal pelayanan publik (mpp) pada tahun 2025. 
inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kabupaten muba.
sekretaris daerah (sekda) h. apriyadi mahmud, memimpin rapat forum komunikasi masyarakat penyelenggaraan pelayanan publik dan integrasi layanan di ruang serasan sekate  dan saya minta layanan one day service dapat kita wujudkan kan bersama dengan kolaborasi seluruh opd dengan mengedepankan layanan digital dan meminimalisir tatap muka ungkapnya pada selasa, 26 november 2024.
dalam rapat tersebut, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten muba, riki junaidi, menjelaskan dasar hukum pembentukan mpp, yaitu peraturan presiden nomor 89 tahun 2021 dan peraturan menteri panrb nomor 92 tahun 2021.
baca juga:kementerian hukum pastikan seleksi cpns berjalan lancar
baca juga:kepala bnn prabumulih : narkoba lebih bahaya dari korupsi dan teroris !
mpp akan mengintegrasikan berbagai layanan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bumn, bumd, dan sektor swasta dalam satu lokasi. tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
beberapa instansi yang akan bergabung dalam mpp ini antara lain:
- bpprd muba
- disdukcapil muba
baca juga:kisruh soal money politik, kapolres lubuklinggau peringatkan hal ini ke masyarakat 
baca juga:anggota dprd lubuklinggau dilaporkan melakukan pengeroyokan, hambali tegaskan hal ini
- lpse muba
- dinsos muba
- dinas koperasi muba
- disnaker muba
baca juga:dua hari listrik byar pet, kinerja pln dipertanyakan
baca juga:gerbang selamat datang yang roboh tak kunjung dibangun : pj wako prabumulih berang !
- dinas perkim muba
- dinas pupr
- instansi eksternal seperti bpjs kesehatan, samsat, kpp pratama, baznas, pdam tirta randik, dan kejaksaan dan lainnya.
sekda h. apriyadi mahmud menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak terkait untuk memastikan mpp berfungsi secara maksimal. ia berharap mpp bukan hanya menjadi "etalase", tetapi benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
baca juga:bpbd oku imbau masyarakat waspada cuaca ekstrem
baca juga:polres prabumulih gelar apel pergeseran pasukan
 "jangan sampai gedung yang bagus tapi layanannya tidak maksimal. mpp ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi masyarakat muba," tegas apriyadi.
ia juga berharap ada perputaran ekonomi di sekitar mpp, seperti layanan perbankan dan restoran, untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
kepala dinas komunikasi dan informatika (kominfo), herryandi sinulingga ap, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung mpp dengan mengembangkan aplikasi untuk mempermudah layanan "one day service". 
aplikasi ini diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan secara cepat dan efisien, sehingga proses administrasi yang biasanya memakan waktu bisa diselesaikan dalam satu hari.
dpmptsp kabupaten muba bersama dinas pu perkim berkomitmen untuk menuntaskan proses pembangunan fisik mpp pada tahun ini, meskipun beberapa aspek seperti penataan lingkungan dan halaman masih dalam tahap perencanaan.