KPK Tetapkan Rohidin Mersya, Sekda, dan Ajudan Sebagai Tersangka Pemerasan : Ditahan di Rutan KPK !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 24 Nov 2024 - 23:24

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK (tengah) memberikan keterangan pers terkait OTT di Bengkulu, Minggu 24 November 2024 malam-Foto : Tangkapan Layar Youtube @KPK-

Pasangan ini bersaing dengan Helmi Hasan dan Mi’an dalam Pilkada Bengkulu 2024.

Rohidin, yang telah lama dikenal sebagai tokoh penting dalam politik Bengkulu, menghadapi tantangan besar dari lawannya.

Kasus korupsi yang kini menjeratnya dapat menjadi pukulan telak bagi kampanyenya, terutama dalam meyakinkan masyarakat tentang integritas kepemimpinannya.

KPK kini memfokuskan penyidikan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang menguatkan dugaan korupsi ini.

Ketiga tersangka akan menjalani proses hukum, termasuk pemeriksaan intensif di Rutan Cabang KPK.

Sementara itu, tim hukum Rohidin terus mengupayakan pembelaan, termasuk mempertanyakan legalitas tindakan KPK dalam menangkap dan menahan klien mereka selama masa Pilkada.

Kasus ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat Bengkulu. Sebagian besar masyarakat mengecam dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah, terutama jika benar dana publik digunakan untuk kepentingan politik.

KPK kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditoleransi, apalagi jika berkaitan dengan kepentingan politik yang merugikan masyarakat,” tutup Alexander Marwata.

Dengan penahanan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan dua orang lainnya, KPK menunjukkan keseriusannya dalam menindak kasus korupsi meskipun berada di tengah-tengah agenda politik besar seperti Pilkada.

kpk tetapkan rohidin mersya, sekda, dan ajudan sebagai tersangka pemerasan : ditahan di rutan kpk !                            koranpalpos.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) menetapkan gubernur bengkulu rohidin mersyah, sekretaris daerah isnan fajri, dan ajudan gubernur evriansyah alias anca sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
ketiga tersangka ditahan setelah operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu pada sabtu 23 november 2024 malam.
wakil ketua kpk alexander marwata menyampaikan bahwa ketiga tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama, mulai 24 november hingga 13 desember 2024.
baca juga:operasi kpk di bengkulu : 4 orang pejabat dibawa, ada dugaan ott ?
baca juga:kpk periksa calon gubernur bengkulu : begini reaksi tim kuasa hukum rohidin mersyah ! 
"penahanan dilakukan di rutan cabang kpk," ujar alexander dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, jakarta, minggu 24 november 2024 malam sekitar pukul 22.30 wib.
alexander menambahkan barang bukti uang tunai yang disita kpk sebesar rp6,5 miliar. 
uang yang diduga hasil pemerasan dari kepala opd tersebut ditemukan di rumah ajudan. 
baca juga:kpk benarkan lakukan ott di bengkulu : 7 orang diamankan termasuk rohidin mersya ! 
baca juga: kpk ungkap ott bengkulu terkait pungutan untuk pendanaan pilkada 
ditegaskan alexander ott yang dilakukan kpk tidak ada kaitan dengan politis.
sebelum dilakukan ott tersebut, dilakukan penyelidikan sejak mei 2024 berdasarkan laporan masyarakat.
ott yang melibatkan gubernur bengkulu tersebut diduga terkait dengan pungutan yang digunakan untuk keperluan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
baca juga:perkembangan terbaru ott kpk di bengkulu : pejabat yang terjaring bertambah jadi 8 orang !
baca juga:5 pimpinan dan anggota dewan pengawas kpk resmi terpilih : salah satunya wong palembang, ini daftarnya !
rohidin mersyah, yang maju sebagai calon gubernur petahana bersama pasangannya meriani untuk periode 2024-2029, menghadapi pasangan helmi hasan dan mi’an.
“kasus ini melibatkan dugaan pengumpulan dana ilegal yang disinyalir berasal dari lingkungan pemerintah provinsi bengkulu untuk mendukung proses pencalonan di pilkada,” ungkap seorang sumber dari kpk yang tidak disebutkan namanya.
langkah kpk dalam menangani kasus ini mendapatkan kritik dari tim kuasa hukum rohidin mersyah.
baca juga:kpk ingatkan pejabat baru untuk patuhi kewajiban lhkpn
baca juga:kpk tetapkan gubernur kalimantan selatan tersangka korupsi
aizan dahlan, perwakilan tim hukum, menyatakan keberatan atas tindakan hukum yang dilakukan terhadap kliennya, terutama karena rohidin masih berstatus sebagai pasangan calon (paslon) pilkada 2024.
“pak rohidin ini adalah paslon nomor 2. berdasarkan kesepakatan bersama kapolri, kejaksaan agung, dan kpk, seharusnya tidak ada proses hukum terhadap paslon selama masa pilkada,” kata aizan di gedung merah putih kpk.
ia juga menyoroti waktu penangkapan yang dinilainya kurang tepat karena dilakukan menjelang masa tenang pilkada.
“saat ini masa tenang. kalau pemeriksaan dilakukan, ya sudah, setelah diperiksa harusnya dikembalikan, bukan malah dibawa ke jakarta,” tambahnya.
meskipun menuai keberatan, kpk menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak terpengaruh oleh agenda politik, termasuk pilkada.
berbeda dengan kejaksaan agung dan polri yang memutuskan untuk menghentikan sementara proses hukum terhadap paslon selama masa pilkada, kpk tetap melanjutkan tugasnya dalam pemberantasan korupsi.
alexander marwata menegaskan bahwa upaya kpk tidak memiliki kaitan dengan politik.
“kpk bekerja berdasarkan bukti dan fakta, bukan agenda politik. kami memastikan bahwa semua proses hukum berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
rohidin mersyah, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur bengkulu, mencalonkan diri untuk periode kedua bersama pasangannya, meriani.
pasangan ini bersaing dengan helmi hasan dan mi’an dalam pilkada bengkulu 2024.
rohidin, yang telah lama dikenal sebagai tokoh penting dalam politik bengkulu, menghadapi tantangan besar dari lawannya.
kasus korupsi yang kini menjeratnya dapat menjadi pukulan telak bagi kampanyenya, terutama dalam meyakinkan masyarakat tentang integritas kepemimpinannya.
kpk kini memfokuskan penyidikan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang menguatkan dugaan korupsi ini.
ketiga tersangka akan menjalani proses hukum, termasuk pemeriksaan intensif di rutan cabang kpk.
sementara itu, tim hukum rohidin terus mengupayakan pembelaan, termasuk mempertanyakan legalitas tindakan kpk dalam menangkap dan menahan klien mereka selama masa pilkada.
kasus ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat bengkulu. sebagian besar masyarakat mengecam dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah, terutama jika benar dana publik digunakan untuk kepentingan politik.
kpk kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
“korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditoleransi, apalagi jika berkaitan dengan kepentingan politik yang merugikan masyarakat,” tutup alexander marwata.
dengan penahanan gubernur bengkulu rohidin mersyah dan dua orang lainnya, kpk menunjukkan keseriusannya dalam menindak kasus korupsi meskipun berada di tengah-tengah agenda politik besar seperti pilkada.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan