Yeni Roslaini : Harus Ada Keterwakilan Perempuan di Komisi Informasi Sumsel 2024-2028 !

Reporter: Erika |

Editor: Dahlia |

Senin , 04 Nov 2024 - 07:18

Yeni Roslaini, Direktur WCC Palembang-Foto: Dokumen Palpos-

KORANPALPOS.COM - Beredarnya 5 nama calon anggota Komisi Informasi Sumatera Selatan, meski belum diumumkan resmi, memantik reaksi sejumlah aktivis perempuan.

Pasalnya dari 5 nama yang beredar di salah satu media online tidak ada perwakilan perempuan.

Untuk diketahui, Komisi 1 DPRD Sumsel melakukan uji kepatutan dan kelayakan 15 calon anggota Komisi Informasi, Kamis 31 Oktober 2024.

Dari 15 calon anggota Komisi Informasi Sumsel periode 2024-2028 tersebut terdapat 3 wakil perempuan.

Sebelumnya Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia, Ade Indriani Zuchri bersuara lantang agar DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel mengakomodir keterwakilan perempuan.

Ade menambahkan, absennya komisioner perempuan di Komisi Informasi dapat mengakibatkan semakin rendahnya tingkat penyebaran informasi terkait hak-hak dan isu perempuan.

Kecaman serupa juga disuarakan aktivis perempuan dan gender Kota Palembang, Yeni Roslaini.

Direktur Women Crisis Center (WCC) Palembang ini sangat menyesalkan masih banyak stigma dan stereotip negatif yang dilekatkan pada perempuan.

Masih kata Yeni, pemahaman yang keliru mengenai peran dan potensi perempuan kerap kali menghambat kemajuan dan keterlibatan mereka di berbagai bidang.

yeni roslaini : harus ada keterwakilan perempuan di komisi informasi sumsel 2024-2028 !                             koranpalpos.com - beredarnya 5 nama calon anggota komisi informasi sumatera selatan, meski belum diumumkan resmi, memantik reaksi sejumlah aktivis perempuan.
pasalnya dari 5 nama yang beredar di salah satu media online tidak ada perwakilan perempuan.
untuk diketahui, komisi 1 dprd sumsel melakukan uji kepatutan dan kelayakan 15 calon anggota komisi informasi, kamis 31 oktober 2024.
baca juga:komisi informasi sumsel tanpa keterwakilan perempuan ? kesetaraan gender dalam lembaga publik disoal !
baca juga:kpk ingatkan pejabat baru untuk patuhi kewajiban lhkpn
dari 15 calon anggota komisi informasi sumsel periode 2024-2028 tersebut terdapat 3 wakil perempuan.
sebelumnya ketua umum sarekat hijau indonesia, ade indriani zuchri bersuara lantang agar dprd sumsel dan pemprov sumsel mengakomodir keterwakilan perempuan.
ade menambahkan, absennya komisioner perempuan di komisi informasi dapat mengakibatkan semakin rendahnya tingkat penyebaran informasi terkait hak-hak dan isu perempuan.
baca juga:cegah tindak kekerasan perempuan : 60 aktivis diberikan pelatihan patbm !
baca juga:perolehan kursi perempuan di dpr tertinggi dalam sejarah
kecaman serupa juga disuarakan aktivis perempuan dan gender kota palembang, yeni roslaini.
direktur women crisis center (wcc) palembang ini sangat menyesalkan masih banyak stigma dan stereotip negatif yang dilekatkan pada perempuan. 
masih kata yeni, pemahaman yang keliru mengenai peran dan potensi perempuan kerap kali menghambat kemajuan dan keterlibatan mereka di berbagai bidang.
baca juga:perampasan hak asuh anak oleh mantan suami : termasuk kekerasan terhadap perempuan !
baca juga:komnas perempuan harap ketua kpu ri diputus seberatnya 
khususnya dalam arena strategis, termasuk dunia kepemimpinan dan pengambilan keputusan. 
salah satu contohnya adalah anggapan bahwa perempuan tidak mampu memimpin atau kurang kompeten dibandingkan laki-laki. 
''pemikiran ini menjadi tantangan besar bagi perempuan yang ingin berkontribusi di ranah publik dan politik, termasuk di berbagai lembaga pemerintahan, seperti komisi informasi,'' ungkapnya.
baca juga:daftar 10 penerima indonesia inspiring women award 2024 : menginspirasi perempuan indonesia melalui prestasi !
baca juga:puan singgung jumlah caleg perempuan 
lebih lanjut dikatakan yeni, komisi informasi sumatera selatan, misalnya, merupakan lembaga penting yang bertanggungjawab dalam hal keterbukaan informasi publik. 
peran strategis ini memerlukan berbagai perspektif untuk menghasilkan keputusan yang adil dan inklusif. 
dengan memiliki keterwakilan perempuan, komisi ini bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai isu-isu yang dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perempuan.
''namun, meskipun manfaat dari keterwakilan perempuan sudah terbukti, banyak perempuan masih belum mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, bahkan dari sesama perempuan,'' ungkapnya.
ini menjadi bukti bahwa tantangan bagi perempuan bukan hanya hadir dari stigma dan stereotip yang datang dari masyarakat, tetapi juga dari kurangnya solidaritas di antara mereka sendiri.
''solidaritas antarperempuan adalah elemen penting dalam memperkuat posisi perempuan di arena publik dan memperjuangkan hak kesetaraan gender,'' katanya.
keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan bukan hanya soal memberikan kesempatan yang setara, tetapi juga soal menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. 
studi menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di posisi pengambilan keputusan membawa dampak positif yang signifikan. 
perempuan sering kali memiliki perspektif unik yang mampu menangkap kebutuhan kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama terkait dengan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
di sumatera selatan, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis seperti komisi informasi bisa membantu memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap masalah-masalah yang ada.
terutama yang berhubungan dengan akses informasi dan transparansi kebijakan publik. 
isu-isu yang sering kali luput dari perhatian, seperti dampak kebijakan terhadap kesejahteraan perempuan dan anak, akan lebih mungkin diangkat dan diperjuangkan ketika ada perempuan yang terlibat secara langsung di dalamnya.
selain itu, keterwakilan perempuan dapat memecahkan pola pikir konservatif yang menghambat partisipasi perempuan di ranah publik. 
jika perempuan dapat dilihat memegang peran-peran penting di arena strategis, ini akan membantu menghilangkan stigma negatif yang selama ini melekat pada mereka. 
dengan kata lain, perempuan sebagai pemimpin dapat menginspirasi perempuan lainnya untuk berani tampil dan berkontribusi dalam masyarakat.
''pentingnya keterwakilan perempuan di arena strategis, termasuk di komisi informasi sumatera selatan, bukan sekadar untuk memenuhi aspek kesetaraan gender, tetapi lebih dari itu: untuk menciptakan keputusan dan kebijakan yang lebih adil dan inklusif,'' ungkapnya. 
perempuan yang terlibat di posisi-posisi penting ini bisa memberikan perspektif yang berbeda dan membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan pendekatan yang lebih holistik.
keterwakilan perempuan di bidang ini adalah langkah menuju masyarakat yang lebih maju, inklusif, dan bebas dari bias gender.
''jadi sekali lagi saya tegaskan, harus ada  keterwakilan perempuan di komisi informasi sumsel,'' pungkasnya.