Komisi Informasi Sumsel tanpa Keterwakilan Perempuan ? Kesetaraan Gender Dalam Lembaga Publik Disoal !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 03 Nov 2024 - 20:48

KORANPALPOS.COM - Meski belum ada pengumuman resmi, nama-nama calon anggota Komisi Informasi (KI) Sumatera Selatan yang lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 1 DPRD Sumsel mulai menjadi perbincangan publik.

Menarik perhatian adalah ketidakhadiran perwakilan perempuan dalam 5 nama yang disebut-sebut akan menduduki jabatan di lembaga penting ini.

Padahal, keterwakilan perempuan dalam lembaga publik seperti KI Sumsel dianggap esensial demi memperkuat prinsip kesetaraan gender dan memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas pada masyarakat.

Di periode-periode sebelumnya, Komisi Informasi Sumsel setidaknya memiliki satu perwakilan perempuan dalam struktur keanggotaannya.

Hal ini menunjukkan upaya untuk mencerminkan kesetaraan gender dalam lembaga publik dan memastikan isu-isu penting yang menyentuh perempuan dan masyarakat luas mendapat perhatian yang memadai.

Kini, absennya calon perempuan dalam daftar anggota terpilih menjadi sorotan, terutama di tengah tuntutan untuk membangun lembaga publik yang inklusif dan responsif.

Dalam konteks nasional, prinsip kesetaraan gender di lembaga-lembaga publik didorong oleh berbagai regulasi dan rekomendasi, termasuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Meski Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengatur secara khusus soal keterwakilan perempuan, prinsip keadilan gender diamanatkan dalam berbagai kebijakan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat keterwakilan perempuan dalam posisi strategis pemerintahan dan lembaga publik masih perlu ditingkatkan.

komisi informasi sumsel tanpa keterwakilan perempuan ? kesetaraan gender dalam lembaga publik disoal !                            koranpalpos.com - meski belum ada pengumuman resmi, nama-nama calon anggota komisi informasi (ki) sumatera selatan yang lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan oleh komisi 1 dprd sumsel mulai menjadi perbincangan publik.
menarik perhatian adalah ketidakhadiran perwakilan perempuan dalam 5 nama yang disebut-sebut akan menduduki jabatan di lembaga penting ini.
padahal, keterwakilan perempuan dalam lembaga publik seperti ki sumsel dianggap esensial demi memperkuat prinsip kesetaraan gender dan memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas pada masyarakat.
baca juga:ini syarat baru pembuatan sim mulai 1 november 2024 : wajib terdaftar di jkn !
baca juga:bikin sim baru makin ribet : wajib ikut kepesertaan bpjs kesehatan !
di periode-periode sebelumnya, komisi informasi sumsel setidaknya memiliki satu perwakilan perempuan dalam struktur keanggotaannya.
hal ini menunjukkan upaya untuk mencerminkan kesetaraan gender dalam lembaga publik dan memastikan isu-isu penting yang menyentuh perempuan dan masyarakat luas mendapat perhatian yang memadai.
kini, absennya calon perempuan dalam daftar anggota terpilih menjadi sorotan, terutama di tengah tuntutan untuk membangun lembaga publik yang inklusif dan responsif.
baca juga:asn diingatkan netral : melanggar dikenai sanksi !
baca juga:sekda sumsel tegaskan netralitas asn dalam pilkada serentak 2024 
dalam konteks nasional, prinsip kesetaraan gender di lembaga-lembaga publik didorong oleh berbagai regulasi dan rekomendasi, termasuk dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
meski undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tidak mengatur secara khusus soal keterwakilan perempuan, prinsip keadilan gender diamanatkan dalam berbagai kebijakan.
berdasarkan data dari badan pusat statistik (bps), tingkat keterwakilan perempuan dalam posisi strategis pemerintahan dan lembaga publik masih perlu ditingkatkan.
baca juga:sosok sri mulyani : menteri keuangan di 3 periode pemerintahan !
baca juga:soal parkir di bkb : masyarakat harapkan kehadiran pemerintah !
di tingkat legislatif, misalnya, keterwakilan perempuan di indonesia baru mencapai sekitar 21 persen pada tahun 2024, padahal target minimal yang diharapkan adalah 30 persen.
berbagai elemen masyarakat, terutama pegiat keterbukaan informasi dan aktivis gender, menyayangkan absennya perempuan dalam 5 nama calon anggota ki sumsel yang disebut akan dilantik.
mereka menilai bahwa dprd sumsel seharusnya memberikan perhatian lebih pada keterwakilan perempuan sebagai upaya menciptakan lembaga yang lebih inklusif.
baca juga:hari kartini momentum bangkitkan semangat kesetaraan dan keadilan gender
baca juga:siswi smp di lubuklinggau dijual teman sendiri seharga rp 1 juta : begini modus pelaku !
“sangat disayangkan jika isu keterwakilan perempuan tidak mendapat perhatian serius. kami berharap dprd sumsel bisa mengkaji kembali dan memastikan bahwa proses seleksi yang ada benar-benar akomodatif dan berkeadilan gender,” ujar seorang pegiat kesetaraan gender di palembang.
dalam menyikapi polemik ini, dprd sumsel diharapkan segera memberikan klarifikasi terkait nama-nama calon yang beredar serta menyampaikan pengumuman resmi hasil seleksi.
selain itu, penting bagi dprd untuk menjelaskan sejauh mana prinsip-prinsip kesetaraan gender diakomodasi dalam proses seleksi, mengingat komisi informasi berperan vital dalam menjaga keterbukaan informasi di sumsel.
ketua umum sarekat hijau indonesia, ade indriani zuchri, menyoroti minimnya keterwakilan perempuan sebagai hal yang perlu dikritisi, terutama di tengah meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan.
menurutnya, salah satu penyebab utama kekerasan tersebut adalah kurangnya distribusi informasi terkait hak-hak perempuan dan isu-isu perempuan yang disosialisasikan kepada masyarakat.
“dalam budaya patriarki, isu-isu perempuan sering kali tidak dianggap penting oleh komisioner laki-laki. mereka biasanya lebih fokus pada isu-isu besar seperti politik, ekonomi, dan stabilitas keamanan,” jelas ade, mengutip sumateraekspres.bacakoran.co.
ade menambahkan, absennya komisioner perempuan di komisi informasi dapat mengakibatkan semakin rendahnya tingkat penyebaran informasi terkait hak-hak dan isu perempuan.
menurutnya, perempuan harus menjadi bagian dari lembaga-lembaga publik seperti komisi informasi, karena mereka membawa perspektif dan kepekaan yang lebih terhadap isu-isu yang menyangkut masyarakat luas, khususnya perempuan.
"penting bagi panitia seleksi untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan ini. minimal 30 persen dari posisi di komisi informasi harus dipegang oleh perempuan agar lembaga ini mampu mencerminkan keberagaman dan kebutuhan masyarakat," pungkas ade.
dengan semakin gencarnya dorongan dari berbagai pihak, publik kini menanti langkah konkret dari dprd sumsel dalam menanggapi isu ini.
harapan besar agar komisi informasi sumsel dapat menjadi lembaga yang inklusif dan berkeadilan gender di tengah masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 17 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan