Ini Syarat Baru Pembuatan SIM Mulai 1 November 2024 : Wajib Terdaftar di JKN !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Sabtu , 02 Nov 2024 - 17:21

Pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) memperlihatkan kartu BPJS Kesehatan dan SIM seusai pengurusan di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi (SATPAS SIM) Polresta Bandar Lampung, Lampung, Jumat (1/11/2024)-FOTO : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Mulai 1 November 2024, masyarakat Indonesia yang ingin membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) harus mematuhi aturan baru,

Yakni keharusan terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Persyaratan ini ditetapkan melalui Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023.

Dengan aturan baru ini, Polri bermaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kesehatan, terutama dalam konteks keamanan berkendara.

Seiring meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas di Indonesia, kebutuhan akan layanan kesehatan yang mudah diakses menjadi semakin krusial.

Dengan adanya kewajiban terdaftar di JKN, pengendara yang mengalami kecelakaan atau kondisi medis mendesak di jalan akan memiliki akses lebih cepat ke layanan medis yang memadai.

Hal ini mengurangi beban finansial yang kerap timbul akibat biaya pengobatan tinggi, terutama dalam kondisi darurat.

Untuk mengikuti kebijakan baru ini, pemohon SIM, baik kendaraan roda dua (SIM C), kendaraan pribadi roda empat (SIM A), maupun kendaraan komersial (SIM B), perlu memastikan bahwa keanggotaan JKN mereka aktif.

Kebijakan ini juga didukung oleh pengalaman uji coba yang dilakukan di tujuh wilayah Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Bali, dari Juli hingga September 2024.

ini syarat baru pembuatan sim mulai 1 november 2024 : wajib terdaftar di jkn !                            koranpalpos.com - mulai 1 november 2024, masyarakat indonesia yang ingin membuat surat izin mengemudi (sim) harus mematuhi aturan baru,
yakni keharusan terdaftar sebagai peserta aktif jaminan kesehatan nasional (jkn) yang dikelola oleh bpjs kesehatan.
persyaratan ini ditetapkan melalui pasal 9 peraturan kepolisian negara republik indonesia (perpol) nomor 2 tahun 2023.
baca juga:klaim saldo dana gratis rp235.000 dari link dana kaget hari ini, 2 november 2024, simak caranya di sini
baca juga:dapatkan saldo dana gratis rp220 ribu hari ini! simak trik jitu untuk klaimnya!
dengan aturan baru ini, polri bermaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kesehatan, terutama dalam konteks keamanan berkendara.
seiring meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas di indonesia, kebutuhan akan layanan kesehatan yang mudah diakses menjadi semakin krusial.
dengan adanya kewajiban terdaftar di jkn, pengendara yang mengalami kecelakaan atau kondisi medis mendesak di jalan akan memiliki akses lebih cepat ke layanan medis yang memadai.
baca juga:setop kesalahkaprahan penulisan tanda baca dan ejaan bahasa indonesia : simak penjelasannya !
baca juga:asal usul dan sejarah kapal sering diasosiasikan berjenis kelamin perempuan : simak penjelasannya !
hal ini mengurangi beban finansial yang kerap timbul akibat biaya pengobatan tinggi, terutama dalam kondisi darurat.
untuk mengikuti kebijakan baru ini, pemohon sim, baik kendaraan roda dua (sim c), kendaraan pribadi roda empat (sim a), maupun kendaraan komersial (sim b), perlu memastikan bahwa keanggotaan jkn mereka aktif.
kebijakan ini juga didukung oleh pengalaman uji coba yang dilakukan di tujuh wilayah indonesia, seperti aceh, sumatera barat, dki jakarta, dan bali, dari juli hingga september 2024.
baca juga:siap siaga banjir : pj gubernur sumsel pimpin simulasi memukau di sumsel ! 
baca juga:jelang musim penghujan : satgas bencana alam wajib tingkatkan kewaspadaan ! 
uji coba yang melibatkan 105 polres ini menunjukkan hasil yang positif, dengan meningkatnya jumlah pengendara yang mendaftarkan diri dalam jkn.
berikut adalah daftar lengkap persyaratan pembuatan sim terbaru yang mencakup bukti kepesertaan jkn beserta dokumen lainnya:
syarat terbaru untuk membuat sim
baca juga:cara sat set mendapatkan saldo dana gratis hingga rp 500 ribu : ikuti petunjuk simpel ini !
baca juga:pemerintah tetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 : yuk disimak !
1. formulir pendaftaran: mengisi formulir pendaftaran sim secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik.
2. kartu tanda penduduk (ktp): menyertakan fotokopi ktp dan memperlihatkan ktp asli sebagai bukti identitas.
3. sertifikat pelatihan mengemudi: melampirkan sertifikat pelatihan mengemudi dan menunjukkan dokumen asli untuk verifikasi.
4. verifikasi kompetensi mengemudi: surat hasil verifikasi kompetensi berkendara yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi terakreditasi.
5. surat izin kerja bagi warga negara asing: menyertakan fotokopi surat izin kerja dari kementerian terkait, khusus untuk wna yang bekerja di indonesia.
6. surat kesehatan: melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani.
7. biometrik: melakukan perekaman biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, atau retina mata.
8. bukti keanggotaan jkn: melampirkan bukti keanggotaan aktif dalam jkn.
9. bukti pembayaran: menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak sebagai pembayaran untuk penerbitan sim.
kewajiban memiliki jkn sebagai syarat pembuatan sim akan memberikan sejumlah manfaat bagi pengendara.
salah satu manfaat utama adalah perlindungan finansial dan akses kesehatan yang lebih baik, terutama jika pengendara terlibat dalam kecelakaan.
bpjs kesehatan menyediakan berbagai layanan medis mulai dari pemeriksaan hingga perawatan intensif, yang berarti bahwa pengendara dapat memperoleh penanganan tanpa harus memikirkan biaya besar.
selain itu, adanya syarat ini juga mendorong masyarakat untuk lebih peduli pada kesehatan mereka sendiri.
kewajiban terdaftar di jkn mengingatkan para pengendara akan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi risiko kesehatan yang mungkin timbul kapan saja, termasuk saat berkendara.
kepolisian menyatakan bahwa aturan baru ini bukanlah sekadar penambahan syarat administratif, tetapi bagian dari langkah strategis untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi masyarakat.
wakil kepala kepolisian ri mengungkapkan bahwa langkah ini didukung penuh oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada para pengendara.
pemerintah berharap bahwa kebijakan ini akan mampu mengurangi dampak finansial dan sosial akibat kecelakaan di jalan raya.
sementara kebijakan ini bertujuan baik, tidak semua masyarakat meresponsnya dengan antusiasme.
beberapa orang merasa bahwa aturan baru ini justru menambah beban, terutama bagi mereka yang mungkin belum mendaftar dalam program jkn.
di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kebijakan ini bisa menjadi peluang untuk menambah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan.
tantangan dalam implementasi kebijakan ini tentu ada, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang mungkin memiliki akses terbatas ke layanan bpjs kesehatan.
kepolisian dan pemerintah pusat menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi dan akses layanan bpjs kesehatan di berbagai wilayah agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas.
sejak uji coba kebijakan baru ini di tujuh wilayah indonesia, kepolisian terus melakukan simulasi dan penyuluhan di berbagai daerah.
tujuannya adalah untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya bpjs kesehatan dan prosedur pembuatan sim yang baru.
kepolisian mengungkapkan bahwa penyuluhan ini akan terus dilakukan secara bertahap di seluruh indonesia hingga kebijakan ini benar-benar diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
untuk membantu masyarakat yang belum memiliki bpjs kesehatan, pemerintah menyediakan beberapa cara untuk mendaftar sebagai peserta jkn.
pendaftaran bisa dilakukan secara daring melalui situs bpjs kesehatan atau melalui aplikasi mobile jkn yang tersedia di berbagai platform.
bagi mereka yang tidak memiliki akses internet, bpjs kesehatan juga menyediakan layanan pendaftaran langsung di kantor cabang yang ada di berbagai kota.
pemohon yang baru mendaftar di jkn harus memastikan bahwa status kepesertaan mereka aktif sebelum mengajukan pembuatan sim. kepolisian akan memeriksa bukti kepesertaan aktif ini sebagai bagian dari prosedur verifikasi.
kebijakan baru ini menandai komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat yang berkendara.
kewajiban mendaftar di jkn sebelum memperoleh sim bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengendara memiliki perlindungan yang memadai, baik secara medis maupun finansial.
meski sempat menuai berbagai tanggapan, diharapkan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat besar dalam jangka panjang.
dengan kepedulian dan kesadaran bersama, diharapkan kebijakan baru ini dapat membawa dampak positif bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan