Pasal Presidential Threshold Termasuk Kebijakan Hukum Terbuka
Editor: Isro Antoni
|
Rabu , 30 Oct 2024 - 20:22
Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menyampaikan keterangan DPR dalam sidang lanjutan pengujian materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. --Foto: Antara