Kejati Jatim Upayakan PK Kembali untuk Ronald Tannur : Harapkan Hukuman Setimpal 12 Tahun!

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 27 Oct 2024 - 22:19

Terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur digiring menuju mobil tahanan untuk menjalani masa hukuman di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati Jatim Surabaya, Minggu malam (27/10/2024)-FOTO : ANTARA-

KORANPALPOS.COM - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) tengah mengupayakan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) untuk memastikan terpidana kasus pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur, mendapatkan hukuman yang dianggap lebih setimpal.

Langkah ini dilakukan karena vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada Ronald, anak dari mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dianggap terlalu ringan oleh Kejati Jatim.

Kepala Kejati (Kajati) Jatim, Mia Amiati, menyatakan rasa kecewanya atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang memberikan hukuman hanya lima tahun penjara kepada Ronald.

Ia menilai hukuman ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta hukuman penjara selama 12 tahun untuk pelaku.

“Tentu kecewa dengan vonis kasasi Mahkamah Agung yang memutuskan hukuman pidana selama lima tahun penjara,” ujar Mia saat diwawancarai di sela kegiatan eksekusi terhadap Ronald Tannur di Surabaya pada Minggu malam, 27 Oktober 2024.

Kasus ini bermula dari dakwaan yang diajukan oleh JPU terhadap Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pada persidangan tersebut, JPU mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dakwaan utama, dan sebagai alternatifnya Pasal 351 ayat (3) serta Pasal 359 KUHP.

Dari dakwaan-dakwaan tersebut, JPU berusaha membuktikan bahwa tindakan Ronald memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan dengan sengaja yang layak dikenai pidana 12 tahun penjara.

Namun, vonis di Pengadilan Negeri Surabaya mengejutkan banyak pihak, karena Majelis Hakim memutuskan membebaskan Ronald dari dakwaan utama Pasal 338.

kejati jatim upayakan pk kembali untuk ronald tannur : harapkan hukuman setimpal 12 tahun!                            koranpalpos.com - kejaksaan tinggi jawa timur (kejati jatim) tengah mengupayakan pengajuan peninjauan kembali (pk) untuk memastikan terpidana kasus pembunuhan, gregorius ronald tannur, mendapatkan hukuman yang dianggap lebih setimpal.
langkah ini dilakukan karena vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada ronald, anak dari mantan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri), dianggap terlalu ringan oleh kejati jatim.
kepala kejati (kajati) jatim, mia amiati, menyatakan rasa kecewanya atas putusan kasasi mahkamah agung yang memberikan hukuman hanya lima tahun penjara kepada ronald.
baca juga:kejagung ungkap modus makelar kasus pejabat ma : dari 2012 hingga 2022 terima suap dan gratifikasi perkara !
baca juga:kejagung sita rp1 triliun dari pejabat ma : tersangka suap kasasi tannur !
ia menilai hukuman ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) yang meminta hukuman penjara selama 12 tahun untuk pelaku.
“tentu kecewa dengan vonis kasasi mahkamah agung yang memutuskan hukuman pidana selama lima tahun penjara,” ujar mia saat diwawancarai di sela kegiatan eksekusi terhadap ronald tannur di surabaya pada minggu malam, 27 oktober 2024.
kasus ini bermula dari dakwaan yang diajukan oleh jpu terhadap ronald tannur di pengadilan negeri surabaya.
baca juga:3 hakim pn surabaya dan pengacara jadi tersangka suap : perkara ronald tannur yang divonis bebas ! 
baca juga:korban debt collector adukan aspidum dan jaksa ke kejagung 
pada persidangan tersebut, jpu mengajukan dakwaan alternatif, yaitu pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) sebagai dakwaan utama, dan sebagai alternatifnya pasal 351 ayat (3) serta pasal 359 kuhp.
dari dakwaan-dakwaan tersebut, jpu berusaha membuktikan bahwa tindakan ronald memenuhi unsur-unsur dalam pasal 338 kuhp, yaitu pembunuhan dengan sengaja yang layak dikenai pidana 12 tahun penjara.
namun, vonis di pengadilan negeri surabaya mengejutkan banyak pihak, karena majelis hakim memutuskan membebaskan ronald dari dakwaan utama pasal 338.
baca juga:warga teluk kijing ii musi banyuasin gempar : gegara istri cekcok mulut, suami habisi nyawa tetangga ! 
baca juga:alnaura selebgram palembang buronan kasus investasi bodong ditangkap di jepang !
keputusan ini kemudian dilanjutkan ke tingkat kasasi oleh jpu, dengan harapan mahkamah agung akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat.
akan tetapi, mahkamah agung memutuskan bahwa ronald terbukti melakukan tindak pidana yang hanya sesuai dengan dakwaan alternatif kedua, yakni pasal 351 ayat (3) kuhp.
dengan demikian, mahkamah agung hanya menjatuhkan hukuman lima tahun penjara.
baca juga:4 bulan telah melapor: irt asal sungai menang minta polres oki menindaklanjuti kasus pengeroyokan suaminya!
baca juga:pilu di desa paya besar ogan ilir : petani ditemukan meninggal tragis di kebun karet, begini kata polisi !
ketidakpuasan terhadap putusan mahkamah agung membuat kejati jatim kini mempertimbangkan pengajuan pk sebagai upaya hukum terakhir.
menurut mia amiati, pengajuan pk akan dilakukan jika pihaknya dapat menemukan bukti baru (novum) yang belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya.
ia juga menegaskan bahwa semua bukti yang relevan telah dihadirkan selama proses persidangan di pengadilan negeri surabaya.
namun, adanya dugaan gratifikasi terhadap hakim yang menyidangkan kasus ini membuat kejati jatim semakin bersemangat mencari novum untuk bisa membawa kasus ini ke pk.
“persoalannya semua bukti-bukti sudah kami hadirkan selama persidangan di pengadilan negeri surabaya. sedangkan yang namanya novum adalah bukti baru di luar yang telah dihadirkan di pengadilan. jadi, ya, kalau kami dapat novum pasti kami akan ajukan permohonan pk,” jelas mia.
dalam proses pk, kejati jatim akan membutuhkan bukti-bukti baru yang dapat memperkuat dakwaan pasal 338 kuhp atau setidaknya membuktikan adanya unsur kesengajaan yang lebih berat dalam perbuatan yang dilakukan oleh ronald.
jika berhasil menemukan novum yang kuat, maka kejati jatim berpeluang untuk meminta mahkamah agung meninjau kembali hukuman yang telah dijatuhkan, agar sesuai dengan tuntutan awal yaitu 12 tahun penjara.
kasus ronald tannur telah menarik perhatian luas masyarakat, terutama karena status sosial dan keluarga pelaku yang pernah menjabat sebagai anggota dpr ri.
vonis lima tahun yang dijatuhkan kepada ronald telah menimbulkan kontroversi dan menimbulkan kekecewaan di kalangan publik, yang berharap agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.
di media sosial, banyak netizen yang mengekspresikan dukungan terhadap langkah kejati jatim untuk mencari keadilan yang lebih proporsional dalam kasus ini.
beberapa pihak menganggap bahwa vonis lima tahun penjara tidak mencerminkan keadilan, mengingat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.
banyak yang berharap agar ronald mendapatkan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan tuntutan awal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
pengajuan pk bukanlah proses yang mudah, terutama karena novum yang akan digunakan haruslah bukti baru yang relevan dan belum pernah diajukan sebelumnya di persidangan.
kejati jatim kini tengah berupaya keras mencari novum yang cukup kuat untuk mendukung pengajuan pk.
menurut mia amiati, pihaknya akan mempertimbangkan setiap kemungkinan sumber bukti, termasuk kemungkinan adanya saksi baru atau bukti tambahan yang dapat memperkuat dakwaan atas tindakan pidana yang lebih berat.
meskipun prosesnya mungkin memakan waktu dan penuh tantangan, kejati jatim tetap berkomitmen untuk melanjutkan upaya ini demi tercapainya keadilan yang dianggap pantas.
“kami akan terus menggali setiap potensi bukti yang bisa membantu memperkuat kasus ini,” tambah mia. dengan adanya bukti baru ini, kejati berharap agar mahkamah agung dapat mempertimbangkan peninjauan kembali dan memberikan vonis yang lebih berat, sesuai dengan tuntutan awal.
seiring dengan upaya mencari novum, kejati jatim juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini.
mereka berharap agar perhatian publik dapat mendorong proses hukum yang lebih transparan dan akuntabel.
dengan adanya dukungan dari masyarakat, diharapkan kasus ini dapat menjadi contoh bahwa hukum bisa berlaku adil untuk semua kalangan, terlepas dari status atau latar belakang keluarga pelaku.
kasus ronald tannur telah menambah deretan permasalahan terkait penegakan hukum di indonesia, terutama mengenai integritas hakim dan proses persidangan yang bebas dari intervensi.
kejati jatim juga menyatakan bahwa mereka akan terus memantau dan mengawal setiap proses hukum yang dilakukan di tingkat yang lebih tinggi, agar dapat menjamin keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
dengan upaya pengajuan pk ini, kejati jatim berharap agar ronald tannur mendapatkan hukuman yang lebih setimpal dengan perbuatannya.
masyarakat juga diminta untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini, agar proses hukum berjalan secara transparan dan keadilan benar-benar ditegakkan.
jika upaya pk berhasil dan vonis diperberat, maka ini akan menjadi penegasan bahwa hukum di indonesia berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang atau status sosial.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan