Sumsel Maksimalkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kerjasama Opsen

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Selasa , 22 Oct 2024 - 20:41

Pj. Gubernur Elen Setiadi menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan 17 kabupaten/kota se-Sumsel .-Foto : Istimewa-

Sumsel juga termasuk dalam 12 provinsi yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama terkait implementasi pajak ini dengan kabupaten/kota.

"Kami berharap dengan adanya kerjasama ini, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dapat segera terealisasi dan digunakan secara efektif untuk pembangunan daerah," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hendriwan, juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Sumsel dalam mengimplementasikan opsen PKB, BBNKB, dan MBLB.

Menurutnya, langkah ini akan mempercepat proses penerimaan pajak di daerah tanpa harus menunggu pembagian hasil yang rumit antara provinsi dan kabupaten/kota.

"Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, diharapkan proses bagi hasil penerimaan pajak dapat berjalan lebih cepat. Ini memungkinkan penerimaan pajak langsung dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa harus menunggu pembagian manual," jelas Hendriwan.

Dia juga menjelaskan bahwa besaran opsen PKB dan BBNKB akan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan wilayah kabupaten/kota, dan dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Wajib pajak kemudian akan membayar pajak terutang sesuai dengan SKPD tersebut menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB, Hendriwan juga mendorong pemerintah provinsi untuk terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sinergi ini diharapkan dapat mencakup pendanaan yang dibutuhkan dalam proses pemungutan pajak, serta penguatan kerjasama di lapangan.

"Kami dari Kemendagri akan terus mendukung dan mengawal proses pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB ini. Diharapkan, melalui sinergi ini, penerimaan pajak dapat langsung dibagi secara adil dan cepat," kata Hendriwan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Candra, M.H., dalam laporannya, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumsel telah bekerja keras dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya PKB, BBNKB, dan MBLB.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PKB dan opsen PKB, BBNKB, dan opsen BBNKB, serta pajak MBLB dan opsen MBLB, akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Edward juga melaporkan perkembangan penerimaan pajak hingga 30 September 2024.

sumsel maksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dengan kerjasama opsen                            palembang, koranpalpos.com - penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel), elen setiadi, s.h., m.s.e., menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan 17 kabupaten/kota se-sumsel.
kerjasama tersebut terkait implementasi opsen pajak kendaraan bermotor (pkb), biaya balik nama kendaraan bermotor (bbnkb), dan pajak mineral bukan logam dan bantuan (mblb).
penandatanganan ini berlangsung pada selasa, 22 oktober 2024, di ballroom hotel novotel palembang, dan menjadi momen penting bagi upaya penguatan sinergi pengelolaan pajak daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
dalam sambutannya, pj gubernur elen setiadi menegaskan bahwa perjanjian ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sumsel.
baca juga:komjen pol agus andrianto makin tajir : harta kekayaan meningkat pesat dalam satu dekade mencapai rp19,8 m !
baca juga:prabowo lantik raffi ahmad dan gus miftah sebagai utusan khusus presiden : apa peran mereka?
dia menekankan pentingnya kerjasama ini dalam memaksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang krusial.
"kerjasama ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan secara optimal, transparan, dan akuntabel. dengan adanya sinergi ini, kami berharap dapat memaksimalkan pendataan, pemungutan, dan pengawasan pajak kendaraan bermotor," ujar elen dalam arahannya.
pj gubernur elen juga menyoroti bahwa kendaraan bermotor memiliki peran penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan pajak daerah.
oleh karena itu, diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan pengelolaan pajak berjalan maksimal.
baca juga:kabinet merah putih resmi umumkan : tidak ada nama budiman sujatmiko, raffi ahmad, dan gus miftah !
baca juga:sosok jaksa agung st burhanuddin : jaksa karier di balik pengungkapan kasus korupsi besar !
menurutnya, kerjasama ini akan membantu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (pad), yang pada akhirnya akan memperkuat kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan.
selain itu, elen menyampaikan bahwa provinsi sumsel adalah salah satu dari empat provinsi di indonesia yang telah menyelesaikan peraturan gubernur (pergub) terkait opsen pkb, bbnkb, dan mblb.
sumsel juga termasuk dalam 12 provinsi yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama terkait implementasi pajak ini dengan kabupaten/kota.
"kami berharap dengan adanya kerjasama ini, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dapat segera terealisasi dan digunakan secara efektif untuk pembangunan daerah," tambahnya.
 baca juga:daftar lengkap 56 wakil menteri kabinet indonesia merah putih prabowo-gibran : siapa saja mereka ?
baca juga:mayor teddy masih prajurit tni aktif angkatan darat : ditunjuk menjadi seskab merah putih !
pada kesempatan yang sama, direktur pendapatan daerah kementerian dalam negeri (kemendagri), hendriwan, juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah sumsel dalam mengimplementasikan opsen pkb, bbnkb, dan mblb.
menurutnya, langkah ini akan mempercepat proses penerimaan pajak di daerah tanpa harus menunggu pembagian hasil yang rumit antara provinsi dan kabupaten/kota.
"dengan adanya perjanjian kerjasama ini, diharapkan proses bagi hasil penerimaan pajak dapat berjalan lebih cepat. ini memungkinkan penerimaan pajak langsung dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa harus menunggu pembagian manual," jelas hendriwan.
dia juga menjelaskan bahwa besaran opsen pkb dan bbnkb akan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan wilayah kabupaten/kota, dan dicantumkan dalam surat ketetapan pajak daerah (skpd).
wajib pajak kemudian akan membayar pajak terutang sesuai dengan skpd tersebut menggunakan surat setoran pajak daerah (sspd).
dalam rangka optimalisasi penerimaan pkb dan bbnkb, hendriwan juga mendorong pemerintah provinsi untuk terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
sinergi ini diharapkan dapat mencakup pendanaan yang dibutuhkan dalam proses pemungutan pajak, serta penguatan kerjasama di lapangan.
"kami dari kemendagri akan terus mendukung dan mengawal proses pelaksanaan opsen pkb dan bbnkb ini. diharapkan, melalui sinergi ini, penerimaan pajak dapat langsung dibagi secara adil dan cepat," kata hendriwan.
sementara itu, sekretaris daerah provinsi sumsel, drs. h. edward candra, m.h., dalam laporannya, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di sumsel telah bekerja keras dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya pkb, bbnkb, dan mblb.
berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2022, pkb dan opsen pkb, bbnkb, dan opsen bbnkb, serta pajak mblb dan opsen mblb, akan mulai berlaku pada 5 januari 2025.
edward juga melaporkan perkembangan penerimaan pajak hingga 30 september 2024.
realisasi pkb mencapai rp871,179 miliar dari target sebesar rp1,198 triliun atau sebesar 72,68%.
sementara itu, realisasi bbnkb mencapai rp813,215 miliar dari target rp1,084 triliun atau sebesar 75%.
angka ini menunjukkan bahwa kontribusi pkb dan bbnkb terhadap pendapatan asli daerah (pad) cukup signifikan, dengan persentase pajak daerah terhadap pad mencapai 72,96%.
kerjasama antara provinsi dan kabupaten/kota di sumsel dalam hal implementasi pajak daerah mendapat dukungan penuh dari para kepala daerah.
mereka berharap bahwa dengan adanya kerjasama ini, pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan pajak mineral bukan logam dapat berjalan lebih efisien, sehingga target-target penerimaan pajak dapat tercapai dengan baik.
selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk segera menyusun peraturan bupati/walikota sebagai bentuk sinergi kebijakan dan pendanaan terkait pajak mblb.
hal ini diharapkan dapat memperkuat regulasi di tingkat kabupaten/kota dan memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak.
pj gubernur elen setiadi menegaskan bahwa kerjasama ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
dengan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program kesejahteraan masyarakat.
"ini adalah wujud komitmen kami untuk membangun sumatera selatan yang lebih maju dan sejahtera. pajak yang kita terima hari ini akan digunakan untuk pembangunan masa depan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat sumsel," pungkas elen setiadi.
dengan adanya kerjasama ini, diharapkan sumatera selatan dapat menjadi salah satu provinsi yang mampu memaksimalkan potensi pajak daerah, sehingga mampu mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan