DPR Setujui Komposisi Pimpinan Komisi dan Badan : Ini Daftar Lengkapnya !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Selasa , 22 Oct 2024 - 20:15

Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/10).--Foto: Antara

1. PDI Perjuangan

Mengisi posisi ketua di empat komisi, yaitu Komisi I (Bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, dan Komunikasi), Komisi V (Bidang Infrastruktur dan Perhubungan), Badan Anggaran, serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Selain itu, PDIP juga memiliki 16 wakil ketua di berbagai komisi dan badan.

2. Partai Golkar

Mendapatkan posisi ketua di tiga komisi, yaitu Komisi X (Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata), Komisi XI (Bidang Keuangan, Perbankan, dan Pembangunan Daerah), dan Komisi XII (Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial). Partai Golkar juga memiliki 17 wakil ketua di berbagai komisi.

3. Partai Gerindra

Mendapatkan posisi ketua di tiga komisi, yaitu Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan), Komisi IV (Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan), serta Badan Legislasi. Gerindra juga memperoleh 16 posisi wakil ketua.

4. Partai NasDem

Memimpin tiga komisi, yakni Komisi II (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah), Komisi IX (Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Kesehatan), serta Komisi XIII (Bidang Energi dan Sumber Daya Alam). Selain itu, NasDem memiliki 6 wakil ketua di beberapa komisi.

5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Memperoleh posisi ketua di dua komisi, yakni Komisi VI (Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN) dan Komisi VII (Bidang Energi, Riset, dan Teknologi). PKB juga mengisi 9 posisi wakil ketua.

6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Menduduki posisi ketua di dua badan, yaitu Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Badan Aspirasi Masyarakat. PKS juga mendapatkan 6 posisi wakil ketua.

7. Partai Amanat Nasional (PAN)

dpr setujui komposisi pimpinan komisi dan badan : ini daftar lengkapnya !                            jakarta, koranpalpos.com - dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) telah menyetujui komposisi pimpinan komisi dan badan dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, senayan, jakarta, pada selasa. 
rapat tersebut menyepakati pembagian pimpinan, yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk 13 komisi dan 7 badan yang berfungsi sebagai alat kelengkapan dewan (akd).
komposisi tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di dpr. 
sebagai lembaga legislatif, pimpinan komisi memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program-program yang akan dibahas dalam setiap komisi.
ketua dpr ri, puan maharani, yang memimpin jalannya rapat paripurna, menyampaikan bahwa komposisi keanggotaan setiap komisi dan akd berjumlah antara 41 hingga 49 orang, dengan batas minimal dan maksimal jumlah anggota komisi yang sudah disepakati bersama.
baca juga:7 penasihat khusus presiden dilantik : berikut daftar lengkapnya !
baca juga:kpu : kesiapan logistik pilkada serentak 2024 sudah lebih 60 persen !
“sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas, dapat disetujui?” tanya puan kepada peserta rapat. dengan suara bulat, peserta rapat menyatakan setuju.
puan juga menegaskan bahwa proses pemilihan komposisi pimpinan komisi ini telah dilakukan dengan memperhatikan proporsi keterwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di dpr. 
setiap fraksi mendapatkan porsi berdasarkan perolehan kursi di dpr dan hasil kesepakatan antarpartai.
fraksi-fraksi dari berbagai partai politik di dpr ri mengisi posisi strategis sebagai ketua dan wakil ketua komisi. fraksi pdip, partai golkar, dan partai gerindra, sebagai tiga partai dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu, mendapatkan porsi signifikan dalam penentuan pimpinan komisi.
berikut adalah rincian komposisi pimpinan komisi dan badan yang telah disepakati:
baca juga:said abdullah kembali menjadi ketua badan anggaran dpr ri
baca juga:lakukan penggerebekan layaknya polisi : oknum timses di oku dilaporkan !
1. pdi perjuangan 
mengisi posisi ketua di empat komisi, yaitu komisi i (bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi), komisi v (bidang infrastruktur dan perhubungan), badan anggaran, serta badan akuntabilitas keuangan negara. selain itu, pdip juga memiliki 16 wakil ketua di berbagai komisi dan badan.
2. partai golkar 
mendapatkan posisi ketua di tiga komisi, yaitu komisi x (bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata), komisi xi (bidang keuangan, perbankan, dan pembangunan daerah), dan komisi xii (bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial). partai golkar juga memiliki 17 wakil ketua di berbagai komisi.
3. partai gerindra 
mendapatkan posisi ketua di tiga komisi, yaitu komisi iii (bidang hukum, ham, dan keamanan), komisi iv (bidang pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan), serta badan legislasi. gerindra juga memperoleh 16 posisi wakil ketua.
4. partai nasdem 
memimpin tiga komisi, yakni komisi ii (bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah), komisi ix (bidang ketenagakerjaan, transmigrasi, dan kesehatan), serta komisi xiii (bidang energi dan sumber daya alam). selain itu, nasdem memiliki 6 wakil ketua di beberapa komisi.
5. partai kebangkitan bangsa (pkb) 
memperoleh posisi ketua di dua komisi, yakni komisi vi (bidang perdagangan, perindustrian, dan bumn) dan komisi vii (bidang energi, riset, dan teknologi). pkb juga mengisi 9 posisi wakil ketua.
baca juga:polres muara enim terus tingkatkan pengamanan logistik surat suara
baca juga:targetkan menang di atas 70 persen: air sugihan solid mendukung pasangan jadi!
6. partai keadilan sejahtera (pks) 
menduduki posisi ketua di dua badan, yaitu badan kerja sama antar parlemen (bksap) dan badan aspirasi masyarakat. pks juga mendapatkan 6 posisi wakil ketua.
7. partai amanat nasional (pan) 
menjadi ketua di dua komisi, yaitu komisi vii dan mahkamah kehormatan dewan (mkd). pan juga memperoleh 4 wakil ketua di berbagai komisi dan badan.
8. partai demokrat 
mendapatkan posisi ketua di badan urusan rumah tangga (burt) serta 6 wakil ketua di beberapa komisi dan badan.
rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam penyusunan struktur pimpinan komisi-komisi yang akan bekerja selama masa sidang 2024-2029. 
setiap komisi di dpr memiliki fungsi yang spesifik, sesuai dengan bidang kerja masing-masing. 
komisi-komisi ini nantinya akan menjadi ujung tombak dalam proses legislasi, termasuk membahas rancangan undang-undang (ruu), melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta membahas anggaran yang dialokasikan untuk sektor-sektor yang berada di bawah komisi tersebut.
adapun tugas utama para pimpinan komisi adalah memastikan kelancaran jalannya sidang komisi, membagi tugas kepada para anggota komisi, serta memimpin rapat-rapat kerja yang melibatkan kementerian, lembaga negara, dan pihak-pihak terkait. 
pimpinan komisi juga berperan dalam menetapkan agenda-agenda kerja komisi, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam rapat komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dengan komposisi pimpinan yang telah disepakati, diharapkan dpr ri dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat indonesia.
dalam dinamika politik dpr, pembagian kursi pimpinan komisi sering kali menjadi ajang pembuktian pengaruh antarpartai. 
partai-partai dengan perolehan kursi terbanyak di dpr, seperti pdi perjuangan, partai golkar, dan partai gerindra, cenderung mendominasi posisi-posisi strategis sebagai ketua komisi. 
namun, partai-partai lain, seperti pkb, nasdem, pks, pan, dan demokrat, juga mendapatkan peran penting dalam struktur kepemimpinan komisi.
pembagian ini tidak hanya didasarkan pada perolehan kursi di dpr, tetapi juga melalui proses negosiasi dan kompromi politik antarfraksi. 
hal ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan politik di parlemen serta memastikan representasi yang adil bagi setiap partai dalam menjalankan fungsinya di dpr.
dengan komposisi pimpinan yang telah disepakati ini, diharapkan seluruh komisi dan badan di dpr dapat bekerja secara efektif dan memberikan kontribusi yang optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas parlemen. 
para pimpinan komisi juga diharapkan dapat memimpin dengan bijaksana dan profesional, serta mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. (ant)