Sekda Muba Berikan Sanksi Tegas kepada 5 PNS : 4 Diantaranya Dipecat !

Reporter: Romi |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 21 Sep 2024 - 11:15

Sekda Muba, Apriyadi Mahmud-Foto : Dokumen Palpos-

Aturan tersebut secara jelas mengatur tentang berbagai bentuk pelanggaran disiplin yang dapat dilakukan oleh PNS, beserta sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Apriyadi menekankan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk menjaga martabat ASN sebagai pelayan masyarakat.

“Pemberian sanksi kepada PNS yang melanggar adalah bagian dari penegakan hukum di kalangan ASN. Sanksi tersebut diambil berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,” jelas Apriyadi.

Selain pemberhentian, beberapa ASN juga mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat sebagai akibat dari pelanggaran yang tidak terlalu berat namun tetap mencerminkan ketidakdisiplinan.

Selain empat PNS yang diberhentikan, satu ASN lainnya diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat.

Sanksi ini diberikan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin ringan, namun tetap dianggap sebagai tindakan yang mencoreng reputasi ASN.

Dengan adanya sanksi ini, diharapkan yang bersangkutan dapat memperbaiki perilakunya dan kembali fokus menjalankan tugas dengan lebih baik.

Penundaan kenaikan pangkat merupakan salah satu bentuk hukuman disiplin yang paling sering digunakan terhadap ASN yang melanggar aturan, namun tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat.

Hukuman ini biasanya diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran seperti sering terlambat masuk kerja, tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan, atau ketidakhadiran yang tidak mencapai batas waktu tertentu.

Meskipun sanksinya tidak seberat pemberhentian, namun penundaan kenaikan pangkat bisa mempengaruhi karier seorang ASN di masa depan.

Langkah tegas yang diambil oleh Sekda Apriyadi Mahmud ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Muba untuk menjaga disiplin di kalangan ASN.

Menurut Apriyadi, perilaku tidak disiplin dari segelintir PNS tidak hanya mencoreng citra Pemkab Muba, namun juga dapat menghambat pelayanan publik yang seharusnya diberikan dengan penuh tanggung jawab.

sekda muba berikan sanksi tegas kepada 5 pns : 4 diantaranya dipecat !                            sekayu, koranpalpos.com - pemerintah kabupaten (pemkab) musi banyuasin (muba) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan disiplin di lingkungan aparatur sipil negara (asn).
jumat, 20 september 2024, sekretaris daerah (sekda) muba, dr. apriyadi mahmud, memberikan sanksi tegas kepada lima pegawai negeri sipil (pns) melalui sidang dewan pertimbangan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin asn.
sidang tersebut diadakan di ruang rapat serasan sekate dan bertujuan untuk menindak asn yang melanggar peraturan disiplin kerja.
baca juga:pemkab muba minta polisi amankan tugboat marina 1621 yang senggol jembatan p6 lalan
baca juga:penyaluran bantuan uep-kube di muba dibagikan kepada 38 kelompok 
sanksi yang diberikan terhadap para pns tersebut bukan keputusan yang diambil secara sembarangan. melalui prosedur yang ketat, termasuk pemeriksaan kasus oleh dewan pertimbangan, pemkab muba menegaskan pentingnya disiplin dan ketaatan terhadap aturan di kalangan asn.
dari lima pns yang diperiksa, empat di antaranya dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatannya.
pelanggaran yang dilakukan oleh para pns tersebut bervariasi, namun yang paling mencolok adalah tidak masuk kerja selama ratusan hari berturut-turut serta keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba.
baca juga:program desa cantik : dinkominfo bersama bps lakukan pembinaan dan monitoring satu data muba
baca juga:kejari muba siap lakukan pencegahan kkn dan pengawasan multimedia di pembangunan muba 
sekda apriyadi mahmud dalam pernyataannya menjelaskan bahwa keputusan untuk memberikan sanksi berat ini didasarkan pada hasil penyelidikan dan keputusan pengadilan negeri sekayu yang membuktikan keterlibatan salah satu pns dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
“beberapa di antaranya kita berikan sanksi tegas pemberhentian karena tidak masuk kerja ratusan hari secara berturut-turut dan terbukti atas keputusan pengadilan negeri sekayu menggunakan narkoba," ungkap apriyadi.
sanksi yang dijatuhkan terhadap para pns ini tidak terlepas dari pedoman yang tertuang dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns.
baca juga:atlet muba membanggakan sumsel di ajang pon aceh-sumut 2024
baca juga:membanggakan ! muba raih piala wahana tata nugraha 2024 
aturan tersebut secara jelas mengatur tentang berbagai bentuk pelanggaran disiplin yang dapat dilakukan oleh pns, beserta sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
apriyadi menekankan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk menjaga martabat asn sebagai pelayan masyarakat.
“pemberian sanksi kepada pns yang melanggar adalah bagian dari penegakan hukum di kalangan asn. sanksi tersebut diambil berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu pp nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns,” jelas apriyadi.
baca juga:pendaftaran cpns muba 2024 diperpanjang hingga 10 september 2024
baca juga:tegas ! pemkab muba wanti-wanti perusahaan segera perbaiki jembatan p6 lalan 
selain pemberhentian, beberapa asn juga mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat sebagai akibat dari pelanggaran yang tidak terlalu berat namun tetap mencerminkan ketidakdisiplinan.
selain empat pns yang diberhentikan, satu asn lainnya diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat.
sanksi ini diberikan kepada pns yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin ringan, namun tetap dianggap sebagai tindakan yang mencoreng reputasi asn.
dengan adanya sanksi ini, diharapkan yang bersangkutan dapat memperbaiki perilakunya dan kembali fokus menjalankan tugas dengan lebih baik.
penundaan kenaikan pangkat merupakan salah satu bentuk hukuman disiplin yang paling sering digunakan terhadap asn yang melanggar aturan, namun tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat.
hukuman ini biasanya diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran seperti sering terlambat masuk kerja, tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan, atau ketidakhadiran yang tidak mencapai batas waktu tertentu.
meskipun sanksinya tidak seberat pemberhentian, namun penundaan kenaikan pangkat bisa mempengaruhi karier seorang asn di masa depan.
langkah tegas yang diambil oleh sekda apriyadi mahmud ini menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten muba untuk menjaga disiplin di kalangan asn.
menurut apriyadi, perilaku tidak disiplin dari segelintir pns tidak hanya mencoreng citra pemkab muba, namun juga dapat menghambat pelayanan publik yang seharusnya diberikan dengan penuh tanggung jawab.
oleh karena itu, penegakan aturan dan pemberian sanksi yang tepat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa asn yang bertugas di lingkungan pemkab muba dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
apriyadi juga berharap agar sanksi ini menjadi pelajaran bagi seluruh pns di pemkab muba untuk senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
"semoga kita terus meningkatkan kinerja dan menghindari tindakan-tindakan yang mempengaruhi disiplin dalam bekerja," pungkas apriyadi dalam kesempatan tersebut.
peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns merupakan salah satu regulasi penting yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur tata kelola pns di seluruh indonesia.
peraturan ini mencakup berbagai aspek terkait dengan disiplin pns, mulai dari kewajiban dan larangan bagi pns, hingga jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melanggar.
di dalam pp tersebut, dijelaskan bahwa hukuman disiplin dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penundaan kenaikan gaji, hingga pemberhentian secara tidak hormat.
dengan adanya pp nomor 94 tahun 2021 ini, pemerintah berharap agar seluruh asn di indonesia dapat lebih memahami kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugasnya.
selain itu, aturan ini juga berfungsi sebagai panduan bagi instansi pemerintah di berbagai daerah, termasuk pemkab muba, dalam menindak pegawai yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
kasus pelanggaran disiplin yang berujung pada pemberian sanksi kepada lima pns ini tentu menjadi pelajaran bagi seluruh asn di pemkab muba.
sebagai aparatur negara, asn diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal ketaatan terhadap aturan, dedikasi terhadap pekerjaan, serta komitmen dalam memberikan pelayanan publik.
dengan adanya tindakan tegas yang diambil oleh sekda muba, diharapkan seluruh asn di pemkab muba dapat lebih berhati-hati dan meningkatkan disiplin dalam bekerja.
di akhir pernyataannya, apriyadi mengajak seluruh pns di pemkab muba untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.
"kita harus terus memperbaiki diri dan memastikan bahwa kita menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. disiplin adalah kunci keberhasilan dalam bekerja, dan kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat," tutup apriyadi.
dengan langkah tegas ini, pemerintah kabupaten muba berharap dapat membangun lingkungan kerja yang lebih baik dan disiplin, serta memastikan bahwa seluruh asn mampu menjalankan tugasnya dengan baik demi pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 20 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan