Diduga tidak Transparan : KPU Empat Lawang Enggan Berikan Salinan DPT kepada Paslon HBA-Henny !

Reporter: Padri |

Editor: Dahlia |

Kamis , 19 Sep 2024 - 17:38

Kantor Komisi Pemilihan Umum Empat Lawang-Foto : Dokumen Palpos-

Namun, hingga saat ini, mereka belum mendapatkan kepastian mengenai kapan salinan DPT bisa diberikan.

"Saat kami menelepon komisioner Rinatrajaya, dia mengatakan masih harus memeriksa petunjuk teknis terlebih dahulu. Hingga sekarang, kami belum menerima salinan DPT terbaru. Hal ini menimbulkan kecurigaan, apakah ada yang sengaja ditutup-tutupi," tambahnya.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, KPU di tingkat kabupaten/kota diwajibkan untuk memberikan salinan DPT kepada tim pasangan calon yang bersaing dalam pemilihan.

Pasal 44 Peraturan tersebut menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus menyampaikan salinan DPT dalam bentuk digital dan naskah asli kepada pihak-pihak terkait, termasuk tim pasangan calon.

Adanya peraturan ini menunjukkan bahwa permintaan dari tim sukses HBA-Henny sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, ketidakjelasan dari pihak KPU Empat Lawang dalam memberikan salinan DPT kepada mereka justru memicu kontroversi dan menimbulkan dugaan adanya pelanggaran prosedur.

Tim sukses HBA-Henny merasa bahwa tindakan KPU Empat Lawang yang enggan memberikan salinan DPT bisa berdampak buruk pada integritas proses pemilu.

Mereka khawatir bahwa jika DPT tidak diserahkan tepat waktu, potensi terjadinya manipulasi data pemilih akan semakin besar.

Selain itu, tanpa akses ke DPT, mereka tidak dapat melakukan pengecekan apakah semua pemilih terdaftar dengan benar dan apakah ada nama-nama pemilih ganda atau pemilih fiktif yang tercantum dalam daftar tersebut.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Namun, jika KPU menunda-nunda memberikan salinan DPT, tentu ada sesuatu yang mencurigakan. Kami mendesak KPU untuk segera memberikan dokumen tersebut agar kami bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat,” tegas Redo.

Kecurigaan ini semakin menguat setelah Ketua KPU Empat Lawang, Eskan Budiman, tidak memberikan tanggapan terkait permintaan salinan DPT tersebut.

Ketika wartawan mencoba menghubungi Eskan melalui pesan singkat WhatsApp dengan nomor +62 852-***95, hingga saat ini belum ada balasan.

diduga tidak transparan : kpu empat lawang enggan berikan salinan dpt kepada paslon hba-henny !                            empatlawang, koranpalpos.com - pemilihan bupati dan wakil bupati 2024 di kabupaten empat lawang semakin memanas, terutama setelah muncul dugaan ketidakterbukaan dari pihak komisi pemilihan umum (kpu) empat lawang.
kamis, 19 september 2024, tim sukses dari salah satu pasangan calon, hba-henny, mengeluhkan sikap kpu empat lawang yang enggan memberikan salinan daftar pemilih tetap (dpt) terbaru.
tim sukses pasangan hba-henny menyatakan bahwa mereka telah mendatangi kantor kpu empat lawang untuk meminta salinan dpt.
baca juga:kuasa hukum bantah isu hba menjabat dua periode di empat lawang, ini putusan mk !
baca juga:hba siap hadapi pilkada empat lawang 2024: semua tahapan telah ditempuh sesuai prosedur !
namun, permintaan mereka ditolak dengan alasan harus ada izin terlebih dahulu dari komisioner kpu sebelum dokumen tersebut bisa diserahkan.
hal ini memicu kecurigaan dari tim sukses hba-henny terkait kurangnya transparansi dalam proses pemilu.
redo, salah satu anggota tim sukses hba-henny, mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan salinan dpt untuk memverifikasi data pemilih yang sah dan mengawasi kemungkinan adanya kecurangan dalam proses pemilu.
baca juga:kpu ingatkan iklan kampanye hanya bisa dilakukan 10-23 november 2024 : berikut regulasinya !
baca juga:pengumuman ! kpu sumsel butuhkan 92.295 petugas kpps untuk pilkada 2024
menurutnya, salinan dpt adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa pemilih terdaftar dengan benar dan sesuai dengan ketentuan.
“kami datang ke kpu empat lawang untuk meminta salinan dpt terbaru, tetapi staf kpu mengatakan bahwa harus ada izin dari komisioner terlebih dahulu. ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kami tentang transparansi dalam pemilu ini,” ujar redo kepada wartawan.
redo menambahkan bahwa mereka telah mencoba menghubungi salah satu komisioner kpu empat lawang, rinatrajaya, melalui telepon untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.
baca juga:hba vs joncik di pilkada empat lawang 2024 : diprediksi bakal sengit !
baca juga:pilkada empat lawang makin memanas : kpu kembalikan berkas pendaftaran hba-henny ! 
namun, hingga saat ini, mereka belum mendapatkan kepastian mengenai kapan salinan dpt bisa diberikan.
"saat kami menelepon komisioner rinatrajaya, dia mengatakan masih harus memeriksa petunjuk teknis terlebih dahulu. hingga sekarang, kami belum menerima salinan dpt terbaru. hal ini menimbulkan kecurigaan, apakah ada yang sengaja ditutup-tutupi," tambahnya.
berdasarkan peraturan kpu nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, kpu di tingkat kabupaten/kota diwajibkan untuk memberikan salinan dpt kepada tim pasangan calon yang bersaing dalam pemilihan.
baca juga:pasangan hba-henny serahkan kembali berkas pencalonan ke kpu empat lawang untuk pilkada 2024
baca juga:yakin lolos tes kesehatan, paslon hba-henny: jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu negatif!
pasal 44 peraturan tersebut menjelaskan bahwa kpu kabupaten/kota harus menyampaikan salinan dpt dalam bentuk digital dan naskah asli kepada pihak-pihak terkait, termasuk tim pasangan calon.
adanya peraturan ini menunjukkan bahwa permintaan dari tim sukses hba-henny sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
namun, ketidakjelasan dari pihak kpu empat lawang dalam memberikan salinan dpt kepada mereka justru memicu kontroversi dan menimbulkan dugaan adanya pelanggaran prosedur.
tim sukses hba-henny merasa bahwa tindakan kpu empat lawang yang enggan memberikan salinan dpt bisa berdampak buruk pada integritas proses pemilu.
mereka khawatir bahwa jika dpt tidak diserahkan tepat waktu, potensi terjadinya manipulasi data pemilih akan semakin besar.
selain itu, tanpa akses ke dpt, mereka tidak dapat melakukan pengecekan apakah semua pemilih terdaftar dengan benar dan apakah ada nama-nama pemilih ganda atau pemilih fiktif yang tercantum dalam daftar tersebut.
“kami hanya ingin memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil. namun, jika kpu menunda-nunda memberikan salinan dpt, tentu ada sesuatu yang mencurigakan. kami mendesak kpu untuk segera memberikan dokumen tersebut agar kami bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat,” tegas redo.
kecurigaan ini semakin menguat setelah ketua kpu empat lawang, eskan budiman, tidak memberikan tanggapan terkait permintaan salinan dpt tersebut.
ketika wartawan mencoba menghubungi eskan melalui pesan singkat whatsapp dengan nomor +62 852-***95, hingga saat ini belum ada balasan.
kasus ini bisa menjadi salah satu pemicu konflik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di empat lawang, terutama jika masalah ketidaktransparan ini tidak segera diselesaikan.  
“dpt adalah salah satu elemen paling krusial dalam pemilu. jika akses ke dpt ditutup atau dibatasi, maka potensi kecurangan akan meningkat. hal ini bisa menimbulkan konflik di kalangan peserta pemilu dan bahkan masyarakat luas,'' kata norman, warga empat lawang.
ia juga menambahkan bahwa keterlambatan dalam penyampaian dpt dapat mencederai proses demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di empat lawang.
“ketika transparansi dipertanyakan, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi akan berkurang. ini bisa berbahaya karena akan menimbulkan spekulasi dan bahkan potensi konflik sosial di kemudian hari,” tambahnya.
masyarakat empat lawang juga mulai memberikan tanggapan terkait dugaan ketidaktransparan yang dilakukan oleh kpu.
beberapa warga menyatakan kekecewaannya terhadap kpu yang seharusnya bersikap netral dan terbuka kepada semua pasangan calon.
"pemilu adalah hak rakyat. kami sebagai warga berharap kpu bisa menjalankan tugasnya dengan jujur dan transparan. kalau ada dugaan seperti ini, tentu kami khawatir pemilu tidak berjalan dengan baik," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
sementara itu, badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten empat lawang juga diminta untuk turun tangan dalam menyelidiki dugaan pelanggaran ini.
sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, bawaslu diharapkan dapat mengambil langkah tegas jika ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyampaian dpt.
mengingat pentingnya salinan dpt dalam menjaga keabsahan data pemilih, tim sukses hba-henny berencana untuk membawa masalah ini ke ranah hukum jika kpu empat lawang tidak segera memberikan dokumen tersebut.
“kami akan pertimbangkan untuk melaporkan masalah ini ke bawaslu atau bahkan menempuh jalur hukum jika kpu terus menghalangi kami mendapatkan salinan dpt. ini adalah hak kami sebagai peserta pemilu, dan kami tidak akan tinggal diam,” ujar redo.
sementara itu, mereka berharap kpu empat lawang segera merespons permintaan ini agar proses pemilu bisa berjalan lancar dan damai tanpa ada kecurangan yang merugikan pasangan calon atau masyarakat.
hingga berita ini diturunkan, kpu empat lawang belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait masalah ini, dan publik masih menunggu tanggapan resmi dari pihak yang berwenang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 20 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan