DPR Diminta Revisi Aturan Calon Tunggal yang Kalah dalam Pilkada Ulang

Reporter: Popa Delta |

Editor: Dahlia |

Rabu , 11 Sep 2024 - 20:30

Ilustrasi pilkada serentak 2024-Foto : Istimewa-

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin, meminta DPR RI untuk memperbaiki Undang-Undang Pilkada dengan menambahkan aturan terkait calon tunggal yang kalah dalam Pilkada.

Ia menyarankan agar calon tunggal yang kalah tidak diperbolehkan mengikuti Pilkada ulang di tahun berikutnya, seperti yang dijadwalkan pada 2025.

"Ini hanya perlu menambahkan satu ketentuan untuk menjawab masalah calon tunggal yang kalah. Kalau kotak kosong menang, calon tunggal yang kalah tidak boleh ikut lagi Pilkada 2025," ujar Usep dalam sebuah diskusi bertajuk "Fenomena Pilkada 2024 Bersama atau Melawan Kotak Kosong" yang diadakan secara daring, Rabu (11/9).

Usep juga mencatat bahwa pada pemilihan kepala desa (pilkades) di beberapa daerah, ada aturan yang melarang calon tunggal yang kalah untuk mencalonkan diri lagi pada pilkades berikutnya.

Dalam konteks pilkades, jika hanya ada satu calon, maka pemilih bisa memberikan suara kosong atau simbol lain, seperti lidi, sebagai tanda tidak memilih calon tunggal.

Jika suara kosong atau simbol tersebut menang, calon kepala desa tersebut dilarang mencalonkan diri lagi pada pemilihan berikutnya.

"Ini mirip dengan pilkades, kalau calon tunggal kalah karena suara kosong menang, calon tersebut tidak bisa maju lagi di pilkades berikutnya," jelas Usep.

Fenomena serupa juga terjadi dalam Pilkada Makassar, di mana calon tunggal yang kalah tetap ikut dalam Pilkada ulang, namun akhirnya kalah lagi.

Menurut Usep, ini adalah bukti bahwa calon tunggal yang telah kalah seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengikuti Pilkada ulang, karena terbukti tidak mendapat dukungan yang cukup dari masyarakat.

"Kalau sudah kalah, kenapa harus ikut lagi? Ini kan mengulang kekalahan yang sama," tambahnya.

dpr diminta revisi aturan calon tunggal yang kalah dalam pilkada ulang                            jakarta, koranpalpos.com - peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem), usep hasan sadikin, meminta dpr ri untuk memperbaiki undang-undang pilkada dengan menambahkan aturan terkait calon tunggal yang kalah dalam pilkada. 
ia menyarankan agar calon tunggal yang kalah tidak diperbolehkan mengikuti pilkada ulang di tahun berikutnya, seperti yang dijadwalkan pada 2025.
"ini hanya perlu menambahkan satu ketentuan untuk menjawab masalah calon tunggal yang kalah. kalau kotak kosong menang, calon tunggal yang kalah tidak boleh ikut lagi pilkada 2025," ujar usep dalam sebuah diskusi bertajuk "fenomena pilkada 2024 bersama atau melawan kotak kosong" yang diadakan secara daring, rabu (11/9).
usep juga mencatat bahwa pada pemilihan kepala desa (pilkades) di beberapa daerah, ada aturan yang melarang calon tunggal yang kalah untuk mencalonkan diri lagi pada pilkades berikutnya.
baca juga:daftar 45 anggota dprd banyuasin periode 2024-2029 : hampir separoh diisi wajah baru ! 
baca juga:dpr-kpu antisipasi kotak kosong menang di pilkada 2024
dalam konteks pilkades, jika hanya ada satu calon, maka pemilih bisa memberikan suara kosong atau simbol lain, seperti lidi, sebagai tanda tidak memilih calon tunggal.
jika suara kosong atau simbol tersebut menang, calon kepala desa tersebut dilarang mencalonkan diri lagi pada pemilihan berikutnya.
"ini mirip dengan pilkades, kalau calon tunggal kalah karena suara kosong menang, calon tersebut tidak bisa maju lagi di pilkades berikutnya," jelas usep.
fenomena serupa juga terjadi dalam pilkada makassar, di mana calon tunggal yang kalah tetap ikut dalam pilkada ulang, namun akhirnya kalah lagi.
baca juga:ganjar sebut masyarakat sipil butuh skenario perbaikan demokrasi 
baca juga:pilkada ulang dilakukan maksimal 2 tahun bila kotak kosong menang !
menurut usep, ini adalah bukti bahwa calon tunggal yang telah kalah seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengikuti pilkada ulang, karena terbukti tidak mendapat dukungan yang cukup dari masyarakat.
"kalau sudah kalah, kenapa harus ikut lagi? ini kan mengulang kekalahan yang sama," tambahnya.
selain membahas calon tunggal, usep juga menyoroti syarat pencalonan kepala daerah, terutama bagi calon independen.
ia mengusulkan agar syarat dukungan bagi calon perseorangan dipermudah dengan mengurangi persentase dukungan yang diperlukan.
baca juga:sahroni nyatakan batal jadi ketua tim pemenangan rk-suswono
baca juga:antisipasi propaganda dan hoaks tahapan pilkada : pantau isu viral di media !
saat ini, calon independen harus mengumpulkan sejumlah dukungan dari masyarakat, yang menurut usep, terlalu tinggi dan memberatkan.
"perlu ada kemudahan dalam syarat pencalonan, khususnya bagi calon independen. persentasenya bisa dikurangi, dan proses verifikasinya lebih sederhana dengan sampling, bukan sensus," tuturnya.
sebelumnya, pada selasa (10/9), komisi ii dpr ri dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan kementerian dalam negeri, komisi pemilihan umum (kpu), badan pengawas pemilu (bawaslu), dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) menyepakati penyelenggaraan pilkada ulang pada 2025 jika kotak kosong menang melawan calon tunggal.
ketua komisi ii dpr ri, ahmad doli kurnia tandjung, menjelaskan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dan tidak memperoleh lebih dari 50 persen suara akan mengadakan pilkada ulang pada tahun berikutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 54d undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.
baca juga:putusan mk dinilai dukung penguatan kaderisasi parpol
baca juga: dukungan semakin menguat : kspsi siap menangkan hdcu di pilgub sumsel 2024 !
"kami menyetujui bahwa daerah dengan satu pasangan calon yang tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen akan mengadakan pilkada ulang pada 2025," ujar doli.
selain itu, komisi ii dpr ri juga memutuskan akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai peraturan kpu (pkpu) yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon.
pembahasan ini dijadwalkan akan dilanjutkan pada rapat kerja dan rdp berikutnya pada 27 september.
fenomena calon tunggal dalam pilkada kerap menjadi sorotan karena dinilai dapat mengurangi kompetisi yang sehat dan menutup kesempatan bagi calon alternatif.
menurut usep hasan sadikin, aturan yang jelas terkait calon tunggal yang kalah dapat membantu menjaga kualitas demokrasi di daerah.
dengan tidak memperbolehkan calon tunggal yang kalah untuk maju lagi di pilkada berikutnya, hal ini akan memberikan kesempatan bagi munculnya calon-calon baru yang mungkin lebih mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat.
usep juga menekankan pentingnya mempermudah syarat pencalonan bagi calon independen sebagai upaya untuk memperkaya pilihan bagi pemilih.
dengan syarat dukungan yang lebih ringan, calon independen dapat bersaing dengan calon dari partai politik secara lebih adil, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak opsi dalam memilih pemimpin daerah mereka.
pilkada serentak pada 2024 dan kemungkinan pilkada ulang pada 2025 akan menjadi ujian penting bagi demokrasi lokal di indonesia.
berbagai pihak berharap adanya perbaikan regulasi, termasuk dalam hal pencalonan dan tata cara pemilihan, untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan.
usulan dari perludem mengenai aturan untuk calon tunggal yang kalah, serta penyederhanaan syarat bagi calon independen, adalah langkah penting untuk menjaga integritas demokrasi di tingkat daerah.
dengan aturan yang lebih jelas dan inklusif, diharapkan pilkada mendatang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat dan benar-benar didukung oleh mayoritas masyarakat.
tentu saja, ini semua memerlukan kerjasama dan komitmen dari dpr ri, kpu, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa proses revisi regulasi berjalan dengan baik, serta pelaksanaan pilkada dapat dilakukan dengan lancar dan demokratis. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 12 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan