Jaga Zero Konflik: Penjabat Kepala Daerah Diminta Netral dalam Pilkada se-Sumatera Selatan 2024 !
![](https://palpos.bacakoran.co/upload/9046967588e5463a05bba89492a0118f.jpg)
Jaringan Aksi 98 menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sumsel, Jumat, 6 September 2024-Foto : Dokumen Palpos-
PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Situasi politik di Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan seiring dengan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan, terutama dalam masa pemilihan yang sering kali memicu tensi politik, elemen masyarakat di Sumsel menyerukan agar semua pihak menjaga sikap netral dan adil.
Hal ini disuarakan oleh Presidium Jaringan Aksi 98, yang menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Sumsel pada Jumat, 6 September 2024.
BACA JUGA:4 Caleg DPRD Sumsel Terpilih 2024-2029 Mengundurkan Diri : Ada Apa ?
Dalam orasi yang dipimpin oleh koordinator aksi, Ramogers, Jaringan Aksi 98 menegaskan bahwa netralitas dan ketertiban merupakan hal mutlak untuk memastikan Pilkada berjalan aman, tertib, dan tanpa konflik.
"Kami berharap Pilkada terlaksana secara jujur dan adil tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun, baik pasangan calon maupun pejabat yang terlibat dalam proses ini," tegas Ramogers di hadapan para peserta aksi.
Dalam pernyataannya, Ramogers mengingatkan pentingnya netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota.
BACA JUGA:Tim Pemenangan Hapal Melebur dengan HDCU di Pilkada Sumsel 2024: Sepakat untuk Bersinergi !
BACA JUGA:Pengamat Politik Sebut ESP Bakal Gerus Suara Matahati di Ogan Ilir : Ini Alasannya !
“Presidium Jaringan Aksi 98 secara tegas meminta seluruh ASN dan pejabat daerah untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Hanya dengan sikap netral, kita bisa menjaga kondusifitas wilayah Sumatera Selatan yang sudah dikenal sebagai zona 'Zero Conflict' selama ini,” jelas Ramogers.
Sumatera Selatan telah dikenal sebagai wilayah yang kondusif dalam berbagai event nasional, termasuk Pemilu legislatif dan Pilpres yang telah berlangsung Februari 2024 lalu.
Tidak ada konflik besar yang tercatat, meski tensi politik sempat memanas. Oleh karena itu, Presidium Jaringan Aksi 98 menekankan bahwa Pilkada 2024 harus mengikuti jejak yang sama.
BACA JUGA:KPU Sebut Koalisi yang Ingin Cabut Dukungan Harus Beri Surat Tertulis