BPK Temukan Kelebihan Bayar Rp3,55 M Belanja Internet di Dinas Kominfo Muba : Roy Ingatkan OPD Lain !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 03 Sep 2024 - 07:48

Kejari Muba berhasil mengembalikan kelebihan bayar di Dinas Kominfo Muba hasil temuan BPK sebesar Rp3,55 miliar-Foto : Dokumen Palpos-

Pengembalian ini dilakukan oleh pihak terkait dengan itikad baik setelah proses penyelidikan oleh tim Penyelidik Tindak Pidana Khusus Kejari Muba.

Dana yang dikembalikan tersebut langsung disetor ke kas negara melalui Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu.

Proses ini diawasi secara ketat oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Muba untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Roy Riady juga menegaskan bahwa kasus ini dapat ditutup setelah pengembalian dana dilakukan.

"Dengan dikembalikannya kerugian negara ini dan adanya itikad baik dari pihak rekanan, maka kasus ini akan kami tutup," ungkapnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kejari Muba tidak hanya fokus pada tindakan represif, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memperbaiki kesalahan melalui pengembalian dana.

Pj Bupati Musi Banyuasin, Sandi Fahlepi, turut mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kejari Muba.

Dalam pernyataannya, Sandi mengakui bahwa temuan BPK RI mengenai kelebihan bayar dalam belanja internet di Kominfo Muba adalah sebuah peringatan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.

"Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejari Muba yang telah berhasil mengembalikan dana kelebihan bayar ini. Ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan serupa yang mungkin ada di OPD lainnya," ujar Sandi.

Pernyataan ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Hal ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkab Muba tidak akan mentoleransi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara, dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan-temuan serupa.

Pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp 3,55 miliar ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas keuangan negara.

bpk temukan kelebihan bayar rp3,55 m belanja internet di dinas kominfo muba : roy ingatkan opd lain !                            sekayu, koranpalpos.com - kejaksaan negeri musi banyuasin (kejari muba) kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan menjaga keuangan negara. 
senin, 2 september 2024, kejari muba berhasil mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar rp 3.552.494.639,90. 
pengembalian ini merupakan tindak lanjut dari temuan badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri) terkait belanja internet.
baca juga:remaja di oki tikam remaja : korban meninggal dunia, ini penyebabnya!
baca juga:istri selalu tertidur saat diajak berhubungan : eh... suami malah lampiaskan ke anak tiri !
meliputi kawat, faximili, internet, dan tv berlangganan (bandwidth) yang dilakukan oleh dinas komunikasi dan informatika (kominfo) kabupaten musi banyuasin selama periode 2020 hingga 2023.
proses pengembalian kelebihan bayar ini dimulai setelah bpk ri menemukan adanya kelebihan pembayaran dalam audit terhadap dinas kominfo muba. 
temuan ini kemudian dilaporkan kepada kejari muba, yang langsung menindaklanjutinya melalui proses penyelidikan.
baca juga:nugroho tewas ditembak dari jarak dekat : begini kronologis lengkapnya !
baca juga:kejari oku timur hentikan kasus korupsi bpbd : ini alasannya ! 
kepala kejaksaan negeri musi banyuasin, roy riady sh mh, menjelaskan bahwa pengembalian dana tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: print-994/l.6.16/fd.1/08/2024.
“pengembalian dana dilakukan melalui dua tahap,” ujar roy riady.
“tahap pertama dilakukan pada 26 agustus 2024 dengan jumlah pengembalian sebesar rp 1.000.000.000,00. tahap kedua dilakukan pada hari ini, 2 september 2024, dengan sisa jumlah sebesar rp 2.552.494.639,90,'' jelasnya lebih lanjut.
baca juga:richard cahyadi ditahan di lapas sekayu : kepala dpmd muba ini hadapi ancaman 20 tahun penjara !
baca juga:dugaan korupsi kasus santan muba : akhirnya richard cahyadi ditetapkan tersangka dan ditahan ! 
pengembalian ini dilakukan oleh pihak terkait dengan itikad baik setelah proses penyelidikan oleh tim penyelidik tindak pidana khusus kejari muba.
dana yang dikembalikan tersebut langsung disetor ke kas negara melalui bank sumsel babel cabang sekayu.
proses ini diawasi secara ketat oleh bidang perdata dan tata usaha negara kejari muba untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.
baca juga:polres muba bongkar bbm bersubsidi oplosan, ini tersangka dan barang buktinya
baca juga:gebrakan pertama roy riadi bikin pejabat muba mulai ngeri-ngeri sedap : dua kasus korupsi naik penyidikan !
roy riady juga menegaskan bahwa kasus ini dapat ditutup setelah pengembalian dana dilakukan.
"dengan dikembalikannya kerugian negara ini dan adanya itikad baik dari pihak rekanan, maka kasus ini akan kami tutup," ungkapnya.
pernyataan ini menunjukkan bahwa kejari muba tidak hanya fokus pada tindakan represif, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memperbaiki kesalahan melalui pengembalian dana.
pj bupati musi banyuasin, sandi fahlepi, turut mengapresiasi langkah yang diambil oleh kejari muba.
dalam pernyataannya, sandi mengakui bahwa temuan bpk ri mengenai kelebihan bayar dalam belanja internet di kominfo muba adalah sebuah peringatan bagi organisasi perangkat daerah (opd) lainnya untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.
"kami sangat mengapresiasi kinerja kejari muba yang telah berhasil mengembalikan dana kelebihan bayar ini. ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak inspektorat untuk menindaklanjuti laporan serupa yang mungkin ada di opd lainnya," ujar sandi.
pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah kabupaten musi banyuasin berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
hal ini juga menjadi sinyal bahwa pemkab muba tidak akan mentoleransi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara, dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan-temuan serupa.
pengembalian kelebihan bayar sebesar rp 3,55 miliar ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas keuangan negara.
tindakan kejari muba ini juga menjadi bukti bahwa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar.
selain itu, pengembalian dana ini juga memberikan sinyal positif bagi masyarakat bahwa setiap penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara akan ditindaklanjuti dengan serius.
di sisi lain, pengembalian ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap bpk ri, kejari muba, dan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.
keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan untuk selalu berkoordinasi dengan bpk dan kejaksaan dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.
setelah keberhasilan ini, kejari muba dan pemerintah kabupaten musi banyuasin berencana untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di opd-opd lainnya.
langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa depan.
selain itu, kejari muba juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pejabat daerah mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
ke depan, upaya-upaya preventif juga akan ditingkatkan, seperti dengan melakukan audit secara berkala dan lebih mendetail terhadap penggunaan anggaran di setiap opd.
inspektorat kabupaten musi banyuasin akan berperan penting dalam hal ini, dengan melakukan audit internal yang lebih ketat serta memberikan rekomendasi yang jelas untuk perbaikan pengelolaan anggaran.
keberhasilan kejari muba dalam mengembalikan kelebihan bayar sebesar rp 3,55 miliar ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga keuangan negara.
kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh opd di indonesia untuk selalu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, agar setiap rupiah yang dihabiskan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
pengembalian ini bukan hanya sekedar tindakan hukum, tetapi juga langkah preventif untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa keuangan negara digunakan dengan sebaik-baiknya.
ke depan, sinergi antara bpk, kejaksaan, dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran di seluruh indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan