Resmi ! Pemprov Sumatera Selatan Luncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Mulai 19 Agustus 2024

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Minggu , 18 Aug 2024 - 21:54

Pj. Gubernnur Sumsel, H . Elen Setiadi resmi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, Minggu, 18 Agustus 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Elen Setiadi menjelaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Program pemutihan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tetap terjaga. Kami memahami bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat membutuhkan dukungan dari pemerintah,” jelas Elen.

Lebih lanjut, Elen juga menegaskan pentingnya stimulus fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong investasi di wilayah Sumatera Selatan.

Dengan adanya program ini, diharapkan terjadi peningkatan daya saing dunia usaha di Sumatera Selatan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu alasan utama diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah pentingnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan catatan pemerintah, rasio PAD terhadap pendapatan daerah di Sumatera Selatan mencapai 52,72 persen.

Dari jumlah tersebut, rasio pajak daerah terhadap PAD sebesar 86,79 persen, sementara rasio pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pajak daerah mencapai 25,20 persen, dan rasio bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap pajak daerah sebesar 24,34 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah.

Oleh karena itu, program pemutihan pajak ini menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024, Pemprov Sumsel menetapkan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini.

Program ini mencakup keringanan dan pembebasan sanksi administrasi atas PKB, pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pembebasan sanksi administrasi untuk pajak progresif kendaraan bermotor.

Selain itu, Jasa Raharja juga mendukung program ini dengan memberikan pemutihan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

resmi ! pemprov sumatera selatan luncurkan program pemutihan pajak kendaraan mulai 19 agustus 2024                            palembang, koranpalpos.com - pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) kembali meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
program ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kian berat di tengah ketidakpastian global.
peluncuran program pemutihan pajak ini dilakukan oleh penjabat (pj) gubernur sumatera selatan, elen setiadi, di palembang pada minggu, 18 agustus 2024.
baca juga:samsat oku bentuk 3 tim penagihan pajak kendaraan bermotor
baca juga:signal app permudah pembayaran pajak kendaraan di oku
dalam sambutannya, elen menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan stimulus fiskal yang bertujuan membantu memulihkan perekonomian masyarakat di wilayah sumatera selatan.
"program ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat, terutama di sektor ekonomi, serta menjaga kestabilan keuangan daerah,'' ujar elen.
dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pendapatan asli daerah (pad). 
baca juga:realisasi penerimaan pajak kendaraan di kota prabumulih 100 persen
baca juga:pemutihan pajak kendaraan bermotor berakhir 23 desember 2023 
dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian masyarakat mengalami tekanan akibat berbagai faktor eksternal, termasuk pandemi, inflasi, dan ketidakstabilan harga komoditas.
kondisi ini diperburuk dengan beban pajak yang harus ditanggung masyarakat, termasuk pajak kendaraan bermotor yang sering kali menjadi salah satu kewajiban yang memberatkan.
oleh karena itu, pemprov sumsel merasa perlu untuk memberikan solusi berupa keringanan pajak melalui program pemutihan ini.
baca juga:samsat oku sumsel memacu serapan pajak kendaraan bermotor
baca juga: 5 potensi unggulan dan mendunia muara enim : kabupaten terkaya di sumatera selatan yang mengalahkan muba ! 
elen setiadi menjelaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
“program pemutihan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga pendapatan asli daerah (pad) dapat tetap terjaga. kami memahami bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat membutuhkan dukungan dari pemerintah,” jelas elen.
lebih lanjut, elen juga menegaskan pentingnya stimulus fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong investasi di wilayah sumatera selatan.
baca juga:heboh ! peneliti brin temukan spesies anggrek baru yang endemik indonesia : ini penampakannya 
baca juga:kiprah pahlawan dari sumatera selatan : profil, lokasi makam dan kisah heroik mempertahankan kemerdekaan ! 
dengan adanya program ini, diharapkan terjadi peningkatan daya saing dunia usaha di sumatera selatan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
salah satu alasan utama diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah pentingnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (pad).
berdasarkan catatan pemerintah, rasio pad terhadap pendapatan daerah di sumatera selatan mencapai 52,72 persen.
dari jumlah tersebut, rasio pajak daerah terhadap pad sebesar 86,79 persen, sementara rasio pajak kendaraan bermotor (pkb) terhadap pajak daerah mencapai 25,20 persen, dan rasio bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) terhadap pajak daerah sebesar 24,34 persen.
data tersebut menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah.
oleh karena itu, program pemutihan pajak ini menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
melalui peraturan gubernur nomor 14 tahun 2024, pemprov sumsel menetapkan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini.
program ini mencakup keringanan dan pembebasan sanksi administrasi atas pkb, pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb), serta pembebasan sanksi administrasi untuk pajak progresif kendaraan bermotor.
selain itu, jasa raharja juga mendukung program ini dengan memberikan pemutihan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (swdkllj).
program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini akan berlangsung mulai 19 agustus hingga 14 desember 2024.
dalam rentang waktu tersebut, masyarakat sumatera selatan diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan mereka tanpa dikenakan sanksi administrasi.
hal ini tentu saja memberikan keuntungan besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.
elen setiadi juga mengundang seluruh masyarakat sumatera selatan untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya.
“kami mengundang seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan fasilitas pemutihan pajak ini. program ini tidak hanya akan meringankan beban ekonomi, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman saat berkendara di jalan raya,” kata elen.
dengan adanya program pemutihan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa harus khawatir dengan denda atau sanksi administrasi.
selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, yang pada akhirnya akan mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
peluncuran program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan pengusaha di sumatera selatan.
banyak yang menyatakan bahwa program ini sangat membantu mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini.
bagi pengusaha, terutama yang bergerak di sektor transportasi dan logistik, program ini memberikan kelonggaran yang sangat dibutuhkan untuk menjaga operasional bisnis mereka.
“program ini sangat membantu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. kami berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujar seorang pengusaha transportasi di palembang.
di sisi lain, masyarakat umum juga merasakan manfaat dari program ini.
bagi mereka yang memiliki tunggakan pajak kendaraan, program ini memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban mereka tanpa perlu khawatir akan sanksi yang memberatkan.
selain itu, masyarakat juga merasa lebih nyaman dan aman saat berkendara, karena dokumen kendaraan mereka telah tertib.
pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini juga menjadi bagian dari upaya pemprov sumsel dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.
pemerintah berharap dengan adanya program ini, masyarakat akan lebih memahami peran penting pajak dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
elen setiadi menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari masyarakat.
“kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial lainnya,” ujarnya.
program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan oleh pemprov sumsel ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
dengan memberikan keringanan pajak, pemerintah tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan daerah yang sangat penting untuk kelanjutan pembangunan.
dalam jangka panjang, diharapkan program ini dapat mendorong peningkatan kesadaran pajak di kalangan masyarakat sumatera selatan, sekaligus memperkuat basis pendapatan daerah.
dengan begitu, pemprov sumsel dapat terus melaksanakan program-program pembangunan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 19 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan