Airlangga Hartarto Diisukan Mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar: Dinamika di Internal Partai?
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8/2024).-FOTO : ANTARA-
BACA JUGA:Resmi ! Golkar Usung Hj. Lucianty dan Syaparuddin di Pilkada Muba 2024
Menurutnya, kebenaran kabar tersebut masih berada pada angka fifty atau 50:50.
Pernyataan Nurdin ini menambah spekulasi mengenai adanya dinamika internal yang mungkin terjadi di dalam tubuh partai.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya perdebatan internal yang alot untuk menyetujui pengunduran diri Airlangga, Nurdin menjawab dengan jawaban yang sama, Fifty.
BACA JUGA:Golkar dan Gerindra Resmi Dukung Bertaji di Pilkada OKU
BACA JUGA:Golkar Keluarkan SK Dukung Paslon Maju Pilkada di 10 Provinsi : Sumsel Belum !
Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah Airlangga benar-benar akan mundur dari jabatannya atau tidak.
Partai Golkar, yang dikenal sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, tampaknya sedang berada dalam situasi yang sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian.
Airlangga Hartarto telah memimpin Partai Golkar sejak 2019 setelah terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) partai tersebut.
Dengan masa jabatan yang dijadwalkan berakhir pada 2024, Airlangga sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Munas Partai Golkar yang akan datang.
Selain perannya sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dalam posisinya tersebut, ia memegang peran penting dalam mengelola berbagai aspek ekonomi nasional, termasuk di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Jika Airlangga memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum sebelum masa jabatannya berakhir, maka Partai Golkar memiliki opsi untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Munaslub ini dapat dilaksanakan sebelum jadwal Munas yang telah direncanakan pada Desember 2024, untuk memilih pemimpin baru yang akan memegang kendali partai menjelang Pemilihan Umum 2024.
Keputusan ini tentunya akan menjadi titik balik penting bagi Partai Golkar, yang akan menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi di masa mendatang.