Geledah Rumah Pribadi Richard Cahyadi : Tim Penyidik Kejari Muba Sita 1 unit Mobil dan Sertifikat Tanah !

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Zen Kito |

Kamis , 01 Aug 2024 - 18:08

Tim penyidik Kejari Muba menggeledah rumah pribadi Richard Cahyadi di Palembang, Kamis 1 Agustus 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Masyarakat juga mengharapkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa menjadi harapan utama masyarakat, agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Muba, Kasi Pidsus Kejari Muba, M Fafli Habibi, menjelaskan lebih lanjut mengenai kronologi dan perkembangan kasus ini.

"Kami akan terus melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Kami juga akan memanggil saksi-saksi yang relevan untuk memberikan keterangan yang mendukung pembuktian kasus ini," ujarnya.

Fafli juga menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Muba berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

"Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini benar-benar terungkap dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal," tegasnya.

Kasus dugaan korupsi ini tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap citra dan kinerja Dinas PMD Muba.

Kepala Dinas PMD Muba, Richard Cahyadi, yang kini tengah menjadi sorotan utama dalam kasus ini, diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan tindakannya.

Pihak Dinas PMD Muba juga diharapkan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengelolaan dana desa dan pelaksanaan proyek-proyek di masa mendatang.

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan penggunaan dana publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Muba.

Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus ini.

Pj Bupati Muba, H Sandi Fahlepi, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik.

"Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Muba. Kami juga berkomitmen untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan dana desa agar kejadian serupa tidak terulang lagi," ujarnya.

Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan aplikasi SANTAN ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin.

geledah rumah pribadi richard cahyadi : tim penyidik kejari muba sita 1 unit mobil dan sertifikat tanah !                            palembang, koranpalpos.com - tim penyidik dari unit pidsus kejari musi banyuasin (muba) kembali membuat langkah signifikan dalam upaya mereka mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) muba, richard cahyadi.
setelah sebelumnya menggeledah rumah dinasnya dan mengamankan uang tunai sebesar rp130 juta, pada kamis, 1 agustus 2024, tim penyidik melanjutkan penggeledahan di rumah pribadi milik richard cahyadi yang terletak di villa gardena 4, kelurahan alang-alang lebar, palembang.
dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita satu unit mobil toyota innova dan satu sertifikat tanah serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan aplikasi santan (sistem aplikasi nomor tanah desa).
baca juga:terkait kasus santan, kejari muba geledah kantor bpmd muba
baca juga:hasil penggeledahan 2 jam di kantor dpmd muba dalam kasus santan : disita berkas, laptop, dan handphone ! 
kepala kejaksaan negeri muba, roy riady sh, melalui kasi pidsus kejari muba, m fafli habibi sh, menyatakan dari hasil penggeledahan, tim menyita 1 unit mobil innova dan 1 sertifikat tanah serta dokumen terkait dugaan korupsi dari aplikasi santan. 
kasus dugaan korupsi ini bermula dari kegiatan pengadaan aplikasi santan pada tahun 2021.
aplikasi ini dirancang untuk mengelola nomor tanah desa di seluruh kabupaten musi banyuasin.
baca juga:kasus santan : geledah rumdin plt kadis pmd muba, tim kejari muba sita uang, kartu atm, dan satu hp !
baca juga:ibul besar 3 pemulutan ogan ilir jadi lautan api : puluhan rumah warga jadi abu !
proyek ini dilaksanakan oleh pihak ketiga, cv mp, melalui sistem penawaran.
setiap desa di kabupaten muba menganggarkan rp22.500.000 dari alokasi dana desa (apbd) untuk pengadaan aplikasi tersebut.
namun, diduga kuat bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan proyek ini diatur oleh oknum dari dinas pmd muba.
baca juga:isak tangis leni tak terbendung, kala anggota keluarganya hampir terpanggang di kobaran api !
baca juga:kejari ogan ilir plototi proyek jalan desa segayam-lebung jangkar : waduh ! ada apa ya ? 
dalam pelaksanaannya, tidak dilakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat desa, dan tidak ada supervisi dari pihak dinas pmd muba.
akibatnya, aplikasi santan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi desa-desa di kabupaten muba.
selain itu, terdapat indikasi adanya monopoli oleh pihak penyedia bersama-sama dengan pihak dinas pmd muba dalam proyek ini, yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
baca juga:warga banyuasin ditemukan tewas tragis di rantau alai ogan ilir : begini kronologi kejadian ! 
baca juga:kasus dugaan korupsi di dispora oki, kejari periksa 3 orang saksi
tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus kejaksaan negeri muba telah memulai penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan ini sejak 2 juli 2024, berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan negeri musi banyuasin nomor: print-724/l.6.16/fd.1/07/2024.
"penyidik telah menemukan bukti pemulaaan yang cukup, lalu penyidik menaikan kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan," ungkap m fafli habibi.
penyidikan akan melibatkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.
saksi-saksi ini diharapkan dapat memberikan keterangan yang relevan dalam upaya mengungkap modus operandi dan aktor-aktor yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini.
pada tahun 2021, pengadaan aplikasi santan hanya dilakukan di 130 dari 229 desa di kabupaten musi banyuasin.
proyek ini tidak disosialisasikan dengan baik oleh pihak dinas pmd muba, sehingga banyak desa yang tidak memahami manfaat dan cara penggunaan aplikasi ini.
hal ini menjadi salah satu alasan kuat penyidik mencurigai adanya penyalahgunaan kewenangan dan dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
menanggapi penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh tim penyidik, berbagai pihak di kabupaten musi banyuasin menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan negeri muba.
mereka berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
masyarakat juga mengharapkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa menjadi harapan utama masyarakat, agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
dalam konferensi pers yang digelar di kantor kejaksaan negeri muba, kasi pidsus kejari muba, m fafli habibi, menjelaskan lebih lanjut mengenai kronologi dan perkembangan kasus ini.
"kami akan terus melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. kami juga akan memanggil saksi-saksi yang relevan untuk memberikan keterangan yang mendukung pembuktian kasus ini," ujarnya.
fafli juga menegaskan bahwa kejaksaan negeri muba berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
"kami tidak akan berhenti sampai kasus ini benar-benar terungkap dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal," tegasnya.
kasus dugaan korupsi ini tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap citra dan kinerja dinas pmd muba.
kepala dinas pmd muba, richard cahyadi, yang kini tengah menjadi sorotan utama dalam kasus ini, diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan tindakannya.
pihak dinas pmd muba juga diharapkan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengelolaan dana desa dan pelaksanaan proyek-proyek di masa mendatang.
transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan penggunaan dana publik.
pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan negeri muba.
mereka berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus ini.
pj bupati muba, h sandi fahlepi, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik.
"kami mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan negeri muba. kami juga berkomitmen untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan dana desa agar kejadian serupa tidak terulang lagi," ujarnya.
kasus dugaan korupsi dalam pengadaan aplikasi santan ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah di kabupaten musi banyuasin.
dengan adanya penyidikan yang intensif dan langkah-langkah tegas dari kejaksaan negeri muba, diharapkan kasus ini dapat segera terungkap dan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana publik harus menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh setiap pejabat dan instansi pemerintah.
hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga dan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 2 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan