Terbukti Korupsi ! Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Penjara

Reporter: Romi RIvano |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 11 Jul 2024 - 14:35

Sidang pembacaan putusan majelis hakim terkait dengan kasus korupsi lingkungan Kementan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).-FOTO : ANTARA-

Diharapkan juga bahwa pemerintah dapat terus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan.

Vonis 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta yang dijatuhkan kepada Syahrul Yasin Limpo menunjukkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pejabat publik akan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas dengan integritas dan tanpa penyalahgunaan wewenang.

Dengan semakin ketatnya pengawasan dan penegakan hukum, diharapkan praktik korupsi di Indonesia dapat diminimalisir, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.***

terbukti korupsi ! syahrul yasin limpo divonis 10 tahun penjara                             jakarta, koranpalpos.com - mantan menteri pertanian (mentan) periode 2019—2023, syahrul yasin limpo (syl), telah divonis pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar rp300 juta, subsider 4 bulan kurungan.
vonis ini dijatuhkan karena syl terbukti melakukan korupsi di lingkungan kementerian pertanian (kementan) selama rentang waktu 2020—2023.
"menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 tahun dan denda rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," ujar hakim ketua rianto adam pontoh di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta, kamis, 11 juli 2024.
baca juga:syl dituntut 12 tahun penjara : jpu sebut tamak, begini komentarnya !
baca juga:pejabat kementan patungan biayai umrah syl rp1 m 
hakim ketua rianto menegaskan bahwa syl terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
syl melanggar pasal 12 huruf e juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.
selain pidana utama, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar rp14,14 miliar ditambah 30.000 dolar amerika serikat (as), subsider 2 tahun penjara.
baca juga:kpk tegaskan penetapan tersangka syl tidak cacat hukum
baca juga: maki sambut gembira penetapan firli sebagai tersangka pemerasan syl
vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yang menuntut pidana penjara 12 tahun dan denda rp500 juta, subsider pidana kurungan 6 bulan.
serta membayar uang pengganti sebesar rp44,27 miliar dan 30.000 dolar as, dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.
dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan.
baca juga:usut dugaan korupsi pmi palembang : dua pejabat penuhi panggilan, mantan wawako minta jadwal ulang !
baca juga:kpk tahan 3 tersangka korupsi pln unit pltu bukit asam : begini modus dan kerugian negara !
hal-hal yang memberatkan antara lain adalah sikap syl yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta perbuatannya sebagai penyelenggara negara yang tidak memberikan teladan baik sebagai pejabat publik.
selain itu, syl tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bersama keluarga dan kolega telah menikmati hasil tindak pidana korupsi.
hal-hal yang meringankan putusan antara lain adalah usia syl yang sudah lanjut, yakni 69 tahun, dan belum pernah dihukum sebelumnya.
baca juga:gebrakan pertama roy riadi bikin pejabat muba mulai ngeri-ngeri sedap : dua kasus korupsi naik penyidikan !
baca juga:buronan kasus korupsi jaringan internet di musi banyuasin tertangkap : di sini lokasi penangkapannya !
syl juga telah memberikan kontribusi positif sebagai menteri pertanian dalam penanganan krisis pangan pada masa pandemi covid-19.
selain itu, syl banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah indonesia atas hasil kerjanya, bersikap sopan di persidangan, serta bersama keluarga telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi.
dalam kasus ini, syl menjadi terdakwa karena diduga melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total rp44,5 miliar terkait dengan korupsi di lingkungan kementan.
pemerasan dilakukan syl bersama sekretaris jenderal kementan periode 2021—2023, kasdi subagyono, serta direktur alat dan mesin pertanian kementan pada tahun 2023, muhammad hatta, yang juga menjadi terdakwa.
keduanya, kasdi subagyono dan muhammad hatta, berperan sebagai koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon i dan jajarannya.
uang tersebut digunakan untuk membayarkan kebutuhan pribadi dan keluarga syl.
kasus korupsi yang melibatkan syl ini menambah daftar panjang pejabat publik yang terjerat kasus korupsi di indonesia.
reaksi publik beragam, mulai dari kekecewaan hingga kemarahan, mengingat peran penting kementerian pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
masyarakat berharap bahwa vonis ini dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat publik lainnya untuk tidak melakukan tindakan korupsi.
diharapkan juga bahwa pemerintah dapat terus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan.
vonis 10 tahun penjara dan denda rp300 juta yang dijatuhkan kepada syahrul yasin limpo menunjukkan komitmen pengadilan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi di indonesia.
kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pejabat publik akan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas dengan integritas dan tanpa penyalahgunaan wewenang.
dengan semakin ketatnya pengawasan dan penegakan hukum, diharapkan praktik korupsi di indonesia dapat diminimalisir, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.***