Syahrin. Dimana Bawaslu OKI akan melakukan sosialisasi mengenai netralitas ASN tersebut.
"Kita biasanya dari Bawaslu OKI akan melakukan sosialisasi baik melalui surat, melayangkan ke pemda sampai ke tingkat kecamatan dan pejabat kepala desa. Kita akan selalu memberikan imbauan," ungkapnya, Kamis (2/5).
Menurut Syahrin, mereka juga nanti akan melakukan sosialisasi-sosialisasi lainnya dan akan mengundang beberapa perwakilan.
Termasuk perwakilan partai politik untuk sama-sama menjaga netralitas.
"Dari partai politik maupun calon juga jangan melibatkan ASN, dan ASN harus sadar untuk tidak menyertakan diri dalam politik praktis pada saat Pilkada nanti," ujarnya.
Netralitas ASN ini juga disikapi pemerintah daerah seperti dikatakan Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, yang mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat kota Prabumulih, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota Prabumulih periode 2024-2029.
Dalam imbauannya, Pj Wako Elman menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dan kekeluargaan di tengah kegembiraan menyambut pilkada.
"Kegembiraan menyambut pilkada silahkan, tapi yang penting apalagi ASN jaga kondusifitas kita jaga kekeluargaan kita," ungkap H Elman ST MM, ketika diwawancarai belum lama ini.
Ditegaskan oleh Elman, bahwa meskipun pilihan dalam pemilihan tersebut boleh berbeda, namun kekeluargaan harus tetap diutamakan.
"Silahkan mau pilih siapa mau menjagokan yang mana semua calon itu bagus, tapi ingat kondusifitas dan kekeluargaan harus diutamakan," tegasnya.
Lebih lanjut, Pj Wako Elman mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
"ASN jangan nian masuk ke situ (politik)," ucapnya seraya mengatakan apabila ada ASn yang terlibat politik tentunya akan ada sanksi.
Sementara itu, juga disampaikan kepada ketua RT dan RW untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
Elman menekankan bahwa RT/RW merupakan tulang punggung perpanjangan tangan pemerintah oleh karenanya tidak boleh berpolitik karena dapat membuat Masyarakat menjadi terkotak-kotak.
"Tupoksi RT/RW itu beda, artinya untuk mengayomi masyarakat kalau ada apa-apa. jangan terkotak-kotaklah," tuturnya.
Terkait itupula sambung Elman, pihaknya telah memberikan instruksi kepada lurah-lurah untuk mengumpulkan para RT dan RW guna memberikan penjelasan agar tidak terkotak-kotak karena politik.