Persiapan atlet dan pelatih Sumsel untuk PON 2024 bisa terganggu, mengakibatkan ketidaksiapan yang berpotensi merugikan bagi mereka.
BACA JUGA:Catat ! PLN Pastikan tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik April-Juni 2024
"Yang menjadi korban adalah atlet dan pelatih. Ini sangat menyedihkan," tambahnya.
Dia berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel, dapat segera turun tangan dalam menangani masalah ini.
"Dispora dan cabang olahraga harus segera bertemu dan membahas masalah ini," ujarnya.
Tak hanya itu, sejumlah staf di KONI Sumsel dilaporkan tidak mendapat uang transport selama tiga bulan terakhir.
Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli, mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu,
pihak terkait telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri,
terutama dengan Direktorat Jenderal yang menangani persoalan ini.
"Mekanisme saat ini sedang menunggu proses pembuatan proposal ulang dari KONI Sumsel, yang nantinya akan diverifikasi lagi oleh Dispora.
Langkah ini dilakukan untuk merevisi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait hibah," ujarnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa saat ini proses tersebut hanya menunggu langkah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Namun, langkah tersebut harus dimulai dengan penyusunan proposal dari KONI Sumsel, sehingga masalah terkait PON 2024 di Aceh-Sumut dapat segera diselesaikan," tambahnya.
Lebih lanjut, Syaiful menegaskan bahwa pada bulan April 2024 ini, seharusnya atlet yang akan berlaga sudah mulai mengikuti Pelatihan Daerah (Pelatda) dan melakukan pendaftaran untuk PON 2024 di Aceh-Sumut, yang prosesnya sudah mulai berjalan.
"Kami berharap proses selanjutnya dapat dijalankan oleh pihak Pemprov Sumsel dengan segera," pungkasnya.