Para saksi tidak ditunjukan absen pemilih pada KPPS saat penghitungan surat suara ulang yang dilakukan dalam ruang tertutup. "Bahwa kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Muratara pada tanggal 29 Februari 2024 " terang Hasran.
Dari kronologis kejadian itu, tambahnya dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilanggar oleh pihak-pihak yang terlapor selaku penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, PPK dan juga Panwascam. "Penyelenggara tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur menurut undang-undang, dimana Penyelenggara dan Pengawas Pemilu tugasnya melaksanakan Pemilu Demokrasi yang jujur dan adil serta menjaga hak konstitusional setiap warga Negara memilih dan dipilih yang dilindungi UUD 1945, itu tidak dilakukan," tegas Hasran.
Kemudian lanjutnya, adanya tindakan pembiaran dari penyelenggara dan pengawas pemilu yang melakukan penghitungan kertas suara sengaja diserahkan kepada Timses dari Partai Politik PDIP. "Adanya kesengajaan dari penyelenggara Pemilu untuk menunda pelaksanaan rekomendasi dari Panwascam," kata Hasran.
Panwascam Mengeluarkan rekomendasi baru Nomor: dan mencabut rekomendasi tanpa adanya temuan / pelanggaran. "Pasal yang Dilanggar, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya Pasal 220 ayat (1) dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN," terangnya.
Selain itu, dikatakan Hasran, penyelenggara juga melanggar peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 1, 11, 13, Tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara Pemilu. "Pasal 11, dalam melaksanakan asas kepastian hukum," jelasnya.
Laporan tersebut ditegaskan Hasran telah disampaikan melalui kuasa hukum P Golkar Andrinsyah dan diterima langsung oleh Staf DKPP arab nama Kamal Priharyadi, Kamis 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB. (yat)