JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan warga keturunan Indonesia–Filipina yang selama ini hidup tanpa status kewarganegaraan yang jelas.
Isu ini dinilai sebagai masalah kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan lintas negara serta kerja sama erat antara Indonesia dan Filipina.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Christopher Montero, di Jakarta, Selasa.
BACA JUGA:Gibran Tunda Kunjungan Yahukimo Demi Keamanan
BACA JUGA:Swasembada Beras Bukti Janji Prabowo
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan undocumented persons yang berada di wilayah perbatasan kedua negara.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memandang masalah ini tidak semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara bermartabat dengan menjunjung nilai kemanusiaan.
BACA JUGA:DPR Dukung Presiden Prabowo Evaluasi Kinerja BUMN dan Tantiem Direksi yang Merugi
BACA JUGA:SBY Tegaskan AHY Pemimpin Tunggal Demokrat
“Pendekatan administratif yang disertai rekonsiliasi kemanusiaan menjadi kunci utama agar hak-hak dasar mereka dapat dipenuhi secara layak,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, upaya ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi mereka yang selama ini hidup tanpa dokumen kependudukan resmi.
Dalam kesempatan tersebut, Yusril mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Konsulat Jenderal Filipina di Manado.
BACA JUGA:Mendagri Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera
BACA JUGA:PDIP Dorong Profesionalisme TNI dan Polri