Mahkamah Konstitusi: Wartawan tak Bisa Dipidana Sebelum Mekanisme Pers Ditempuh

Reporter: Maryati |

Editor: Zen Kito |

Senin , 19 Jan 2026 - 15:01

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan/atau ketetapan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (19/1/2026).-Foto : Antara-

KORANPALPOS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas perlindungan terhadap profesi wartawan dengan menyatakan bahwa mekanisme pidana maupun perdata tidak boleh langsung digunakan dalam penyelesaian sengketa terkait karya jurnalistik.

Langkah hukum tersebut hanya diperbolehkan setelah seluruh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terlebih dahulu ditempuh.

Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang dibacakan dalam sidang pleno di Jakarta, Senin (19/01).

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) dan wartawan nasional Rizky Suryarandika.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan, penggunaan sanksi pidana atau gugatan perdata dalam sengketa pers hanya dapat dijadikan ultimum remedium, atau upaya paling akhir, bukan sebagai tindakan pertama yang ditempuh.

“Sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksesif untuk menyelesaikan sengketa pers,” ujar Guntur.

“Langkah tersebut hanya dapat dilakukan setelah mekanisme dalam UU Pers terbukti tidak atau belum dijalankan.”

Guntur menjelaskan, keberadaan UU Pers telah dirancang sebagai rezim hukum khusus (lex specialis) yang memberikan jalan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip pemulihan (restorative), bukan penghukuman.

Menurut MK, penyelesaian sengketa pemberitaan harus dimulai dari mekanisme internal pers, yakni: Hak jawab pihak yang merasa dirugikan, hak koreksi pemberitaan yang keliru, dan penilaian etik dan rekomendasi Dewan Pers apabila terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik.

mahkamah konstitusi: wartawan tak bisa dipidana sebelum mekanisme pers ditempuh                            koranpalpos.com - mahkamah konstitusi (mk) mempertegas perlindungan terhadap profesi wartawan dengan menyatakan bahwa mekanisme pidana maupun perdata tidak boleh langsung digunakan dalam penyelesaian sengketa terkait karya jurnalistik.
langkah hukum tersebut hanya diperbolehkan setelah seluruh mekanisme yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers terlebih dahulu ditempuh.
putusan tersebut tertuang dalam perkara nomor 145/puu-xxiii/2025, yang dibacakan dalam sidang pleno di jakarta, senin (19/01).
baca juga:ketua dewan pers ajak kolaborasi nasional hadapi sampah digital di ruang publik
baca juga:komisi i setujui efisiensi anggaran kpi : termasuk ki pusat dan dewan pers 
mk mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan ikatan wartawan hukum (iwakum) dan wartawan nasional rizky suryarandika.
hakim konstitusi m. guntur hamzah menyatakan, penggunaan sanksi pidana atau gugatan perdata dalam sengketa pers hanya dapat dijadikan ultimum remedium, atau upaya paling akhir, bukan sebagai tindakan pertama yang ditempuh.
“sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksesif untuk menyelesaikan sengketa pers,” ujar guntur.
baca juga:catat ! penyalahgunaan profesi jurnalis bisa dilaporkan ke dewan pers
baca juga:dewan pers buka saluran pengaduan kasus pemerasan oknum wartawan !
“langkah tersebut hanya dapat dilakukan setelah mekanisme dalam uu pers terbukti tidak atau belum dijalankan.”
guntur menjelaskan, keberadaan uu pers telah dirancang sebagai rezim hukum khusus (lex specialis) yang memberikan jalan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip pemulihan (restorative), bukan penghukuman.
menurut mk, penyelesaian sengketa pemberitaan harus dimulai dari mekanisme internal pers, yakni: hak jawab pihak yang merasa dirugikan, hak koreksi pemberitaan yang keliru, dan penilaian etik dan rekomendasi dewan pers apabila terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik.
baca juga:dewan pers ingatkan insan media jaga independensi di pilkada
baca juga: seruan dewan pers : pentingnya memisahkan peran wartawan dan anggota lsm !
forum tersebut harus menjadi primary remedy atau jalur pertama sebelum ditempuh proses pidana atau perdata di pengadilan.
bahkan menurut mk, jalur ini dapat menjadi pintu restorative justice, sehingga persoalan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan kebebasan pers dan tanpa kriminalisasi pekerja media.
mahkamah menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan berkaitan langsung dengan kebebasan berekspresi, hak publik memperoleh informasi, serta kemampuan pers menjalankan fungsi kontrol sosial dalam demokrasi.
baca juga:media massa perlu perkuat persatuan bangsa
baca juga:dukung program subsidi perumahan untuk wartawan 
guntur memperingatkan bahwa tanpa mekanisme khusus tersebut, wartawan dapat langsung berhadapan dengan ancaman pidana atau perdata meski menjalankan profesinya secara sah.
“ini berpotensi melanggar hak konstitusional wartawan dan mengancam hak masyarakat memperoleh informasi valid dan berimbang,” ujarnya.
kriminalisasi pers juga dinilai akan melemahkan peran media sebagai pengawas kekuasaan dan bagian dari pilar demokrasi nasional.
dalam putusan yang sama, mahkamah menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam pasal 8 uu pers bertentangan dengan uud 1945 secara bersyarat.
sepanjang tidak dimaknai mencakup pembatasan penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan sesuai mekanisme uu pers.
pasal tersebut sebelumnya hanya berbunyi singkat: “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”
 
menurut mahkamah, norma itu bersifat deklaratif, tanpa uraian operasional mengenai bentuk perlindungan.
karena itu, mk menilai perlu tafsir konstitusional yang menegaskan batasan dan prioritas mekanisme penyelesaian sengketa.
dalam pertimbangan hukum, mk menyoroti fakta bahwa sejumlah wartawan masih menghadapi tuntutan pidana akibat karya jurnalistik.
situasi tersebut dipandang membuka celah terjadinya: kriminalisasi pers, intimidasi terhadap jurnalis, pembatasan kritik terhadap pemerintah, korporasi, atau institusi berkuasa.
mk menyatakan, wartawan merupakan profesi dengan posisi rentan karena bersinggungan langsung dengan kepentingan politik, kekuasaan, ekonomi, dan sosial.
oleh sebab itu, pemberian perlindungan khusus tidak bersifat istimewa, melainkan kebutuhan untuk memastikan keadilan substantif serta menjaga keberlangsungan demokrasi.
dalam putusan ini, tiga hakim konstitusi—saldi isra, daniel yusmic p. foekh, dan arsul sani—menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dan menyatakan permohonan seharusnya ditolak.
melalui putusan ini, mk menegaskan kembali posisi uu pers sebagai rujukan utama dalam penyelesaian sengketa terkait pemberitaan.
pidana atau perdata tetap dimungkinkan, tetapi hanya setelah upaya jurnalistik dan etika pers ditempuh, serta bersifat jalan terakhir.
putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam mencegah kriminalisasi wartawan dan memperkuat kebebasan pers sebagai bagian fundamental demokrasi di indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 17 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan