Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Sumsel bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baginya, penghargaan bukan sekadar bentuk pujian, tetapi motivasi bahwa pemerintah harus selalu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam paparannya, Gubernur Herman Deru menyinggung awal mula program pemulihan ekosistem mangrove di Sumsel yang dimulai sejak pandemi Covid-19. Saat banyak sektor lumpuh, aktivitas nelayan tetap berjalan, namun hasil tangkapan justru menurun drastis akibat kerusakan mangrove, habitat utama biota pesisir.
Dari hasil pengecekan lapangan, diketahui bahwa dari kurang dari 200 ribu hektar luas mangrove, sekitar 44 ribu hektare mengalami kerusakan. Kondisi ini memicu berkurangnya hasil tangkapan ikan, punahnya habitat pemijahan, menurunnya potensi karbon, hingga tergerusnya wisata pesisir.
BACA JUGA:Pemprov Sumsel Tingkatkan Koordinasi untuk Mitigasi Banjir
BACA JUGA:Pemprov Sumsel Tingkatkan Koordinasi untuk Mitigasi Banjir
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Sumsel menggandeng berbagai pihak mulai dari CSR perusahaan, pemerintah kabupaten seperti Banyuasin dan OKI, lembaga masyarakat, hingga kelompok nelayan. Berbagai kebijakan teknis pun diterbitkan, mulai dari Perda RTRW, penyusunan RZWP3K, pembentukan Techno Park Mangrove, hingga penguatan program lintas OPD.
Selain itu, Gubernur Herman Deru juga memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah, penguatan Forum DAS, serta mendorong percepatan rehabilitasi melalui skema Perhutanan Sosial. Seluruh langkah tersebut menjadi fondasi untuk pemulihan ekosistem mangrove demi menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan kesejahteraan nelayan.
Di akhir kegiatan, proses pendalaman materi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan langsung oleh Gubernur Herman Deru. (nik/cep)