Sedangkan, Kemenko Polhukam Republik Indoneaia memfokuskan pemantauan praktik politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (27/8/2025).
"Kementerian dan lembaga desk penyelenggara pilkada serentak tahun lalu memantau penyelenggaraan pilkada ulang tahun ini," kata Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Pertahanan Letjen Purn Yoedhi Swastanto di Pangkalpinang.
Ia mengatakan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Desk Pilkada Serentak 2025 yaitu Kemenko Polhukam, Kemenkomdigi, Kemendagri, BIN, Bawaslu, TNI, Polri dan beberapa instansi lainnya bersama-sama memantau pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
"Pemantauan ini untuk mengantisipasi dan menangani pelanggaran netralitas ASN, politik uang dan lainnya yang akan mengganggu pemilihan bupati dan wali kota pada pilkada ulang ini," katanya.
Menurut dia, apabila ditemukan politik uang ataupun ASN tidak netral maka akan ditindak tegas sesuai aturan berlaku agar para pelaku jera.
"Kita akan menindak tegas karena prilaku politik uang dan ASN tidak netral ini merusak tatanan berdemokrasi bangsa ini," katanya.
Ia menegaskan seluruh kesiapan dalam penyelenggaraan pilkada ulang ini harus selalu diawasi.
Mulai dari distribusi logistik karena pemerintah pusat berkewajiban untuk memfasilitasi itu dan badan adhoc menentukan kesiapan selain dukungan anggaran, juga layanan kesehatan dan kesiapan pengamanan dari TNI dan Polri.
"Jika semua berjalan baik bisa mencerminkan pemimpin yang kita pilih nanti terbaik juga karena semua hasil pemilihan dari masyarakat dan pilkada ulang sangat tergantung dari penyelenggara dan partisipasi masyarakat," ujarnya.
Ia menyatakan ada beberapa penekanan dari Menko Polhukam agar pilkada ulang ini sukses dengan harapan semua berjalan aman, lancar, tertib sesuai aturan dan mencerminkan aspek demokrasi.
"Menko Polhukam menekankan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kesadaran berdemokrasi, karena kewajiban pemerintah memberi dukungan, menjaga netralitas dan keamanan harus berjalan aman dan lancar," katanya.
Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberi atensi penuh penyelenggaraan pilkada ulang di dua daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna menyukseskan pesta demokrasi ulang di daerah ini pada 27 Agustus 2025.
"Kami memberi atensi penuh, melakukan supervisi dan memonitoring penyelenggaraan pilkada ulang di dua daerah ini yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka," kata Anggota KPU Republik Indonesia Yulianto Sudrajat di Pangkalpinang.
Ia mengatakan KPU memberikan atensi penuh terhadap penyelenggaraan pilkada ulang di Babel, agar pesta demokrasi ulang yang akan digelar secara serentak (27/8) berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.
"Alhamdulillah, pelaksanaan tahapan pilkada ulang sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan berlaku," katanya.
Ia menekankan penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.