“Kami telah menyampaikan kepada seluruh rumah sakit agar tidak menolak pasien yang datang dengan kondisi seperti ini. Tugas kita adalah menyelamatkan nyawa, baru kemudian mengurus administrasi. Biaya akan ditanggung oleh jaminan kota jika memang pasien terbukti memenuhi syarat,” jelas Joko.
Adapun syarat untuk memanfaatkan program ini cukup sederhana. Warga hanya perlu menunjukkan bukti domisili berupa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, serta surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh RT, RW, dan Kelurahan.
“Program ini memang diperuntukkan bagi masyarakat Prabumulih. Jadi, mereka yang memiliki KK Prabumulih dan tidak mampu membayar biaya pengobatan, bisa langsung kita bantu,” terang Joko lagi.
Meskipun Pemerintah Kota Prabumulih telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp360 juta untuk tahun 2025, namun Dinas Kesehatan menilai bahwa kebutuhan riil di lapangan kemungkinan akan lebih besar.
Hal ini mengingat banyaknya laporan kasus medis mendesak yang tidak dapat ditangani oleh BPJS.
“Kita evaluasi setiap tahun. Kalau tren permintaan jaminan kota meningkat karena banyak kejadian luar biasa atau penyakit yang tidak ditanggung BPJS, tentu kita akan dorong agar anggarannya ditambah,” ungkap Joko.
Menurutnya, sejauh ini program Jaminan Kota telah dimanfaatkan oleh puluhan warga, terutama yang mengalami kecelakaan tunggal, infeksi mendadak, hingga penanganan luka akibat kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilengkapi laporan polisi yang semuanya tidak masuk dalam cakupan BPJS.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, memberikan apresiasi atas inisiatif pemerintah kota tersebut. Ia menilai bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat.
“Ini adalah wujud nyata dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil. Jangan sampai ada warga yang sakit tapi tidak tertolong hanya karena persoalan biaya. Kesehatan adalah hak semua orang,” tegas Deni Victoria.
Menurutnya, DPRD Kota Prabumulih akan terus mendorong dan mengawal program ini agar berjalan optimal.
Deni juga menyampaikan bahwa DPRD siap menambahkan anggaran bila kebutuhan meningkat, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan berdampak langsung bagi masyarakat.