Diskominfo menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap perangkat kerja.
“Jika ditemukan aplikasi judi online di handphone atau laptop milik pegawai, maka harus segera dihapus.
Dan pelanggaran ini tidak akan dibiarkan tanpa sanksi,” tegas Mulyadi.
Selanjutnya, poin ke3 yakni Bijak Bermedia Sosial dan Gunakan Gadget Secara Etis.
Pemkot Prabumulih juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial dan perangkat digital secara bertanggung jawab.
ASN dan pegawai Non-ASN diminta tidak menyebarkan tautan, gambar, atau promosi situs judi dalam bentuk apa pun.
“Hal ini sesuai dengan UU ITE Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan larangan distribusi atau transmisi konten bermuatan perjudian,” tambah Mulyadi.
Poin ke4, Sanksi Tegas bagi Pelanggar.
Surat edaran tersebut menegaskan akan ada sanksi administratif hingga pidana terhadap ASN atau Non-ASN yang terbukti melanggar larangan judi online.
Pemkot mengacu pada regulasi disiplin ASN dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
“Sanksi ini mulai dari peringatan keras, pemotongan tunjangan, penurunan jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Jika terbukti melanggar hukum, maka proses hukum akan dijalankan,” jelasnya.
Kemudian poin ke5, Kepala OPD Bertanggung Jawab Penuh.
Poin kelima dari surat edaran menyebut bahwa Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh dalam menyosialisasikan dan memastikan implementasi larangan ini.
Pengawasan internal secara berkala dan evaluasi pelaporan rutin harus dilaksanakan.
“Setiap kepala OPD harus proaktif, bukan hanya menunggu pelanggaran terjadi. Harus ada pembinaan, edukasi, dan kontrol yang ketat di tiap unit kerja,” tegasnya.
Lebih lanjut Mulyadi mengimbau masyarakat untuk ikut berperan dalam mengawasi lingkungan sekitar, termasuk melaporkan bila menemukan indikasi ASN yang terlibat dalam aktivitas perjudian.