Bob menyebut DPR RI mempunyai masa reses bagi para legislator untuk turun ke daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.
Namun berbeda dengan jam kerja legislator, para PRT di tanah air mungkin banyak yang tak memiliki jam kerja hingga jam istirahat yang pasti sehingga harus terus menerus bekerja meski di akhir pekan ataupun di tanggal merah.
BACA JUGA:Lantik Pengurus APKASI
BACA JUGA:Cegah Terorisme 2026
Atau di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini, perempuan Indonesia menjadi kelompok yang paling rentan terdampak PHK berdasarkan evaluasi produktivitas kinerja sebab harus menanggung kerja-kerja perawatan dalam rumah tangga yang tak diberi pengakuan sebagai kerja produktif dan bernilai ekonomi.
Oleh sebab itu, dibutuhkan kemauan politik (political will) yang kuat dari DPR RI agar pembahasan dan penyusunan RUU PPRT dapat segera rampung untuk memberikan kepastian perlindungan dan hak bagi nasib PRT yang telah terkatung puluhan tahun menghadapi kerentanan kerja.
Lebih jauh dari itu, kehadiran RUU PPRT akan meneguhkan komitmen negara dan membuka jalan pengakuan kerja perawatan yang dapat mendorong roda perekonomian, mengubah cara pandang dalam melihat kerja perawatan yang selama ini dilekatkan kepada perempuan, hingga memberi kesempatan yang lebih adil bagi perempuan Indonesia untuk dapat lebih setara dalam pasar kerja.(ant)