Pemprov Sumsel telah mengikuti seluruh prosedur nasional, termasuk tidak lagi membuka rekrutmen honorer baru dan mengikuti proses seleksi serta usulan optimalisasi formasi.
“Pak Gubernur tidak tinggal diam. Semua proses kami ikuti, dan komunikasi dengan pusat terus kami jalin,” tambah Edward.
Forum Honorer Minta Optimalisasi Formasi Kosong
Perwakilan Forum Koordinasi P3K R4 Provinsi Sumsel, Faisal Fani, menyampaikan harapan besar dari tenaga honorer agar formasi kosong sebanyak kurang lebih 900 dapat segera dioptimalkan. Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai regulasi teknis pengangkatan P3K paruh waktu.
BACA JUGA:Kejari Muara Enim Geledah Kantor Dispora dan KONI
BACA JUGA:Walikota Prabumulih Pimpin Apel di RSUD, Tegaskan Pentingnya Profesionalisme Pelayanan Kesehatan
“Kami berharap agar pengajuan optimalisasi bisa diajukan kembali oleh Pemprov dan benar-benar tepat sasaran,” ujar Faisal.
Ia menambahkan bahwa komunikasi terbuka seperti ini penting untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi tenaga honorer di daerah.
Sinergi dan Komitmen Bersama
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk terus menjalin komunikasi antara Pemprov Sumsel dan Forum Koordinasi P3K.
Harapannya, sinergi antara pemerintah dan tenaga honorer mampu menciptakan solusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi nasional.
BACA JUGA:Siap Transformasi Wajah Ibukota Kabupaten Muara Enim
BACA JUGA:Bupati Luncurkan Layanan Mobil Cek Kesehatan Gratis
Dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan langkah-langkah strategis yang telah diambil, penyelesaian status tenaga honorer di Sumsel diharapkan segera menemukan titik terang.