KORANPALPOS.COM- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan status tenaga honorer yang hingga kini masih belum mendapatkan kejelasan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Candra, M.H., saat menerima Forum Koordinasi Tenaga Honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) R4 Provinsi Sumsel, Selasa (15/7/2025), di Ruang Rapat Setda Sumsel.
Pertemuan ini menjadi momen silaturahmi sekaligus forum penyampaian aspirasi dan kendala teknis yang dialami para honorer, terutama terkait pengangkatan P3K dan formasi yang masih belum terisi.
Pemprov Tegas Ikuti Regulasi Pusat
Sekda Edward menyampaikan bahwa P3K merupakan solusi dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan status tenaga honorer secara bertahap.
BACA JUGA:Sumsel Jadi Harapan Nasional, Gubernur Deru Tegaskan Komitmen Sukseskan Program Cetak Sawah
BACA JUGA:Main HP Saat Berkendara, Penyebab Driver Ojol Tewas Tak Jauh Dari Pintu Tol Kramasan
Ia menyatakan bahwa setelah P3K diberlakukan, instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan merekrut honorer, kecuali untuk kebutuhan terbatas yang bersifat outsourcing.
“Optimalisasi itu sepenuhnya ditentukan oleh BKN. Jadi di luar kendali kami di daerah,” tegasnya.
Edward mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel telah mengirimkan surat resmi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk meminta kejelasan terkait status P3K paruh waktu dan formasi kosong.
“Sampai saat ini belum ada penjelasan teknis maupun regulasi terkait P3K Paruh Waktu. Namun kami tetap berupaya agar semua formasi bisa terserap maksimal,” katanya.
BACA JUGA:Tiga Remaja di OKU Digerebek Saat Pesta Narkoba di Hotel
BACA JUGA:DLH OKU Uji Sampel Air Sungai Tercemar Limbah PT AOC
Gubernur Herman Deru Peduli dan Responsif
Sekda juga menegaskan bahwa Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, sangat peduli terhadap penyelesaian status tenaga honorer.